Jakarta, innews.co.id – Masyarakat Pemerhati IPPAT sadar betul, melamunkan kondisi organisasi yang sudah berada di titik nadir tentu tidak cukup.

Diluaran bahkan sampai-sampai ada pihak yang melontarkan gagasan membuat IPPAT Perjuangan sebagai bentuk kekecewaan terhadap mereka-mereka yang duduk sebagai hasil Kongres VII di Makassar yang saat ini tengah menjalani dua kali persidangan di PN Jakarta Barat.

Masyarakat Pemerhati IPPAT secara khusus memberi apresiasi atas sikap Julius Purnawan, SH., MSi., yang sepertinya enggan dan tidak mampu merangkul saingannya sebagaimana seharusnya pemimpin. “Justru ia lebih senang dan bangga membawa IPPAT satu-satunya organisasi di dunia yang ketumnya paling banyak tergugat,” ujarnya.

Demikian juga catatan kepada para Ketua Konferwil yang disampaikan Masyarakat Pemerhati IPPAT bahwa karena sikap egoisnya untuk melindungi putusannya sendiri (keputusan presidium) mereka telah beramai-ramai menggelar Konferwil.

“Konon, menurut mayoritas Ketua Pengwil, mereka punya kewajiban moral melindungi Keputusan Presidium Mengangkat JP–inilah alasan sejumlah Ketua Pengwil ngotot harus konferwil segera. Akibatnya, JP sebagai Ketum Organisasi yang paling banyak jadi tergugat sedunia (saat ini sudah 11 status tergugat dan berpotensi bertambah lagi),” terangnya dalam rilis.

Masyarakat Pemerhati IPPAT juga mengkritik ‘Pembantu Utama’ JP di organisasi yang membuat masalah IPPAT semakin pelik, menuai gugatan, dan celaan di mana-mana. Ini akibat strategi yang dimainkan berupa ‘siapa kawan-siapa lawan’. Padahal, sejatinya sebagai pemimpin harus bisa merangkul semua pihak.

Catatan lain diberikan kepada MKP yang unik dan menggelikan karena dirinya saja belum dilantik, tapi sudah melantik MKW di berbagai wilayah. Akibat ulah MKP ini menambah Gugatan ke IPPAT (saat ini HA/MKP telah tergugat di 10 perkara– merupakan tergugat paling banyak dari semua Majelis Kehormatan perkumpulan di Dunia).

Masyarakat Pemerhati IPPAT memberi apresiasi kepada para penggugat yang telah konsisten akan menggugat setiap langkah JP dan MKP yang dianggap tidak sah dan unlegitimate ini.

Dan, kepada para senior organisasi yang telah dengan setia mengikuti kekisruhan yang terjadi di tubuh IPPAT dan belum menemui titik terang hingga kini.

Di 2019, diyakini IPPAT bakal panen gugatan bila tidak ada niat baik dari tergugat induk untuk menuntaskan masalah ini. Atau memang disengaja IPPAT dalam kondisi demikian sehingga bisa dipertontonkan banyak pihak dan menjadi trending topics? (RN)