Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, sosial, politik kemasyarakatan

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

PEMBUNUHAN atau apapun istilahnya, yang mengakibatkan tewasnya enam orang Laskar Front Pembela Islam (FPI) masih menyisakan banyak masalah. Ibarat drama, masih banyak episode demi episode yang terus bermunculan, seiring berjalannya waktu. Satu diantaranya adalah membawa kasus itu ke Mahkamah Pidana Internasional.

Habib Rizieq Sihab (HRS) sudah menyatakan hal itu ketika memakamkan para syuhada (ia menyebutnya demikian) di Sentul, Bogor. Ia menilai perlakuan yang tidak adil akan terjadi di Tanah Air manakala kasus itu diselesaikan di Indonesia. Oleh karena itu, mekanisme peradilan pidana internasional hendak ditempuh guna menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Keseriusan dibawanya kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) disampaikan oleh Wawan Abdul Malik Marwan Ketua Front Santri Indonesia, Jawa Barat. Bila perlu langkah tersebut dipercepat agar persoalannya bisa terang benderang. Menurutnya tidak ada yang bisa dipercaya untuk menegakan keadilan dalam kasus pembantaian enam laskar FPI di Tanah Air, dan karenanya harus dibawa ke ICC dimaksud.

Kewenangan ICC

Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan badan peradilan independen yang memiliki jurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan kejahatan yang sebutlah sangat berat. Menurut ketentuan dari lembaga yang dibentuk berdasarkan kewenangan secara kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini, ICC dibentuk berdasar Statuta Roma 2002. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 2002, menegaskan bahwa jurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan ICC adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

Dari sisi jangkauan kinerja atau sebutlah yurisdiksinya, bahwa ICC memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma 2002 atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara pihak Statuta Roma 2002 sebagaimana diterangkan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 2002. Artinya, ICC tidak memiliki jurisdiksi terhadap individu yang berumur di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatannya. Penegasan ini diperlukan karena dalam berbagai kasus ada pelaku yang berada pada usia dibawah 18 tahun.

Sesuai ketentuan tersebut, ICC akan menyatakan perkara tertentu yang diajukan tidak dapat diterima. Salah satunya jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki jurisdiksi untuk menanganinya. Dalam hal ini adalah mekanisme penegakan hukum dan peradilan yang ada di negara dimana kasus berlangsung. Untuk kasus ini tentu saja maksudnya adalah Indonesia. Pengecualiannya, bahwa negara (Indonesia) tersebut memang tidak berkeinginan (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan investigasi atau penuntutan. Artinya, dari pernyataan itu menegaskan posisi ICC sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Satuta Roma 2002, jurisdiksi ICC hanyalah sifatnya complementary atau melengkapi sistem hukum nasional, sehingga sepanjang negara yang memiliki jurisdiksi masih berkeinginan dan mampu memproses perkara pidana tersebut, maka ICC tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili.

Yurisdiksi dimaksud bersifat universal, dalam arti tunduk kepada kaidah internasional bahwa jurisdiksi negara terhadap suatu tindak pidana. Terlepas dari tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan dan kewarganegaraan dari pelaku maupun korban tindak pidana tersebut. Dengan demikian, yurisdiksi yang menjadi kewenangan ICC adalah kejahatan perang merupakan suatu kejahatan internasional (international crime) yang tergolong kedalam kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan tindak kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal ini kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang masuk pada kompetensi ICC untuk mengadili, maka yurisdiksi yang berlaku pada tindak pidana kejahatan perang adalah yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Pengaruh ICC terhadap pengadilan nasional akan selalu mempunyai yurisdiksi atas sejumlah kejahatan.

Berdasarkan prinsip saling melengkapi, ICC hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan menurut hukum internasional. Sekaitan dengan hal ini, Dewan Keamanan adalah suatu lembaga politik, maka nuansa politiknya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetapnya (Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina), praktis kelima negara ini tidak akan pernah terkena resolusi Dewan Keamanan PBB yang merugikan dirinya sendiri.

Secara lebih konkrit, jika di salah satu dari kelima negara itu terjadinya kasus kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi mahkamah, tetapi negara itupun tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap si pelakunya, maka sudah pasti tidak akan berhasil dibahas didalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Kalaupun dibahas dan akan diambil keputusan menyerahkannya kepada jaksa penuntut pada mahkamah, sudah pasti akan di veto oleh negara tersebut.

Demikian juga jika terjadi di salah satu atau lebih negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang kemudian dibahas dalam Dewan Keamanan, tetapi berkat keberhasilan negara itu mendekati salah satu dari lima negara anggota tetap supaya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan diambil, maka praktis pelakunya juga akan menikmati impunitas.

Kasus Pembunuhan Laskar FPI

Mencermati secara normatif terhadap ketentuan di atas, siapa saja bisa bicara tentang dapat dibawanya kasus itu ke ICC. Maknanya kalimat itu juga tidak membawa konsekuensi terhadap kelanjutan penanganan kasus dimaksud. Namun kiranya hal yang secara konkrit dinyatakan adalah bahwa kasus itu bukan merupakan yurisdiksi peradilan pidana internasional (ICC).

Ketentuan yang dituangkan dalam Statuta Roma memastikan hal demikian. Penanganan secara reguler terhadap kasus itu masih bisa dilakukan oleh otoritas penegak hukum di Indonesia, secara berjenjang mulai dari pihak kepolisian sendiri, yang menjadi pihak dalam kasus ini, penuntutan oleh kejaksaan dan nantinya mekanisme peradilan pidana di peradilan pidana. Perlakuan terhadap kasus itu pun masih bersifat standar dan semuanya masih dalam kendali sistem peradilan pidana di Tanah Air secara berjenjang.

Bahwa substansi dari mekanisme peradilan dimaksud adil atau tidak itu soal nilai. Sementara penegakan hukumnya sendiri juga masih sedang berproses. Termasuk, sebutlah lembaga verifikasi atau kontrolnya yaitu, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga masih sedang bekerja melakukan verifikasi.

Oleh sebab itu, secara obyektif dan tanpa berpretensi, semua elemen masyarakat harus sabar menunggu perkembangan dari penanganan terhadap kasus itu berdasarkan mekanisme dan kelembagaan yang ada. Tentang hukum pidana internasional, bisa saja dibuat laporan ke ICC atau kemanapun tidak ada larangan untuk itu. Tegasnya, merupakan hak siapa saja yang merasa dirugikan atau merasa teraniaya menyampaikan laporan.

Diproses atau tidaknya kasus yang diajukan tentu saja tergantung kepada lembaga yang bersangkutan, tetapi tentu didasarkan pada ketentuan yang secara mendasar diatur dalam pasal-pasal yang menjadi landasan kinerjanya. ***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah