Bendahara Umum Pengurus Pusat Keluarga Aumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), Yualita Widyadhari

Jakarta, innews.co.id – Di masa pandemi ini, penataan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat membangkitkan sektor UMKM. Ini lantaran Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh UMKM dari sisi jumlah pelaku usaha.

Hal ini dikatakan Bendahara Umum Pengurus Pusat Keluarga Aumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), Yualita Widyadhari dalam webinar Kagama Yuk Motret (KYM) bertajuk ‘Fotografi untuk UMKM, Tips dan Trik Foto Produk’, Sabtu (7/11/2020).

Yualita memaparkan, berdasarkan jumlah unit usaha  UMKM berkontribusi sebanyak lebih dari 99%. Dari sisi jumlah tenaga kerja, UMKM menyerap 97%. Dan berdasarkan kontribusi terhadap PDB, UMKM menyumbang 61% PDB nasional tahun 2018.

Menurutnya, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada UMKM. Data aduan yang masuk ke Kemenkop UKM (Maret – April 2020) sebanyak 1.332 UMKM yang tersebar di 18 provinsi kena dampak negatif akibat penyebaran virus corona. Rinciannya 917 UMKM (69%) mengalami penurunan omset penjualan; 119 UMKM (9%) mengalami kesulitan distribusi barang produksi; 179 UMKM (13%) mengalami kesulitan dalam akses terhadap modal usaha; 50 UMKM (4%) mengalami penurunan produksinya secara drastis hingga tidak melanjutkan produksi untuk sementara waktu.

Disampaikan dampak Covid-19 secara umum, dari sisi penyediaan, UMKM mengalami kesulitan faktor produksi, seperti tenaga kerja (karena PSBB atau protokol kesehatan) dan bahan baku produksi (disrupsi rantai pasok). Lalu dari sisi demand, UMKM mengalami penurunan permintaan konsumen yang khawatir akan penurunan income-nya (usaha tutup, dirumahkan, atau PHK).

Selain itu, aspek finansial dimana revenue dan cash flow turun, tidak mampu bayar utang, penurunan penilaian kredit, kesulitan memperoleh pembiayaan.

Melihat data-data di atas, lanjut Yualita, penting bagi pemerintah untuk menjaga ketahanan UMKM mengingat perannya dalam menyerap tenaga kerja dan dalam menghasilkan output PDB cukup signifikan.

“Pemerintah dan masyarakat harus bersatu dan saling bahu-membahu membangun perekonomian yang berpihak pada UMKM,” ujarnya.

Saat ini, sambung Yualita, pemerintah melalui Kemenkop UKM telah mengeluarkan kebijakan seperti mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga KUR. Juga restrukturisasi kredit khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM.

“Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM menjadi prioritas pemulihan dengan alokasi dana sebesar 123,46 triliun,” imbuhnya.

Lebih lanjut Yualita mengatakan, Kagama sebagai bagian dari masyarakat memiliki program kerja berupa pemberdayaan dari alumni, oleh alumni, dan untuk masyarakat. Khususnya bagi mereka yang berminat atau sedang menjalani bisnis dapat mengikuti program Kagama Inkubasi Bisnis (KIB).

“Diharapkan program kerja ini dapat memberdayakan dan memfasilitasi alumni agar usahanya dapat berkembang dan naik kelas,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) ini.

Acara KYM seri ke-6 ini digelar oleh PP Kagama diikuti oleh para pelaku UMKM dan fotografer penghobi foto produk. (RN)