Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, sosial, politik kemasyarakatan

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

MENGEJUTKAN, tetapi sejatinya sudah ditunggu banyak pihak. Keraguan yang akhirnya berujung keberanian. Organisasi massa yang habis masa berlakunya sejak tahun 2019 lalu, pun akhirnya dibubarkan. Pembubaran itu memberikan kesan harus melibatkan seluruh komponen kekuatan bangsa. Kekuatan bangsa yang diwakili oleh enam Kementerian itu mengeluarkan SK bersama, untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu.

Penutup tahun 2020 dan awal 2021 menjadi pil pahit, tentunya bagi organisasi yang di luar negeri dipandang sebagai Islam Garis Keras (Hardline Cleric) dimaksud. Inti dari pembubaran itu bahwa pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas, maupun organisasi pada umumnya. Keputusan pembubaran FPI ini disetujui oleh enam pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara sebagaimana dimaksud. Menunjukkan kekompakan pada satu sisi dan pernyataan “perang” terhadap FPI, yang secara administratif pelarangan kegiatan FPI ini berlaku di seluruh wilayah Tanah Air dan luar negeri yang menjadi otoritas pemerintah Indonesia.

Administrasi Pembubaran

Di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, sejarah perjalanan FPI menemui titik akhirnya. Diawali dengan berbagai peristiwa yang cukup menyita perhatian publik dan perhatian kekuatan pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang dipercaya menyampaikan pengumuman pembubaran dimaksud. Adapun keenam pejabat tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Secara teknis Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej yang membacakan SKB itu mengatakan, salah satu pertimbangan sebagaimana dalam keputusan adalah untuk menjaga kemaslahatan ideologi Pancasila. “Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu, Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk inilah Pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.

Keputusan ini disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun, penghentian kegiatan dan pembubaran FPI ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.

Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Substansi yang dibawakan dan menjadi vonis pelarangan aktivitas FPI itu, bahwa pertama, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas. Kedua, FPI yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, bahwa melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran, sebagaimana diatur dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan FPI. Kelima, meminta kepada masyarakat: a. Untuk tidak terpengaruh, terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI; b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Keenam, Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, Keputusan Bersama ini mulai berlaku ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta 30 Desember 2020.

Mematikan Ikon Perlawanan

HRS selama ini dipandang sebagai ikon perlawanan terhadap pemerintah, dalam penegakan hukum khususnya tempat maksiat (versi FPI). Secara substansi keagamaan, keberadaan HRS sebagai pelaksana amar makruf nahi munkar. Fenomena gerakan kelompok Islamisme seringkali menegakkan dakwah Islamiyyah melalui cara konfrontatif, seperti FPI ini. Dalam pelaksanaan ajaran Islam berupa amar makruf nahi munkar ini, dipahami bahwa FPI mengenal dua metode dalam penegakan dakwah Islamiyyah, yaitu amar ma’rûf menggunakan metode lembut, seperti membuka Majelis Ta’lim dan pelaksanaan aktivitas sosial yang berdimensi keagamaan.

Dalam kaitan dengan penegakan nahî munkar menggunakan metode tegas. Hal ini dapat ditilik dari aksi sweeping yang dilakukan oleh FPI terhadap tempat-tempat maksiat di tengah masyarakat. Padahal inisiatif berperkara sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, gerakan tersebut mendapat perlawanan dari para pengaman tempat maksiat atau bahkan masyarakat sekitar. Alhasil, terjadi kerusuhan yang menimbulkan kerugian dan korban yang telah mencederai kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia.

Secara teknis, dan hal ini menjadi kontroversi dan ketegangan sosial, mengapa kelompok FPI melakukan aksi sweeping dalam menegakkan konsep amar ma’ruf nahi munkar, dan bagaimana konsep amar ma’ruf nahi munkar yang menggunakan unsur kekerasan dalam kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Di sini, kiranya perlu pemahaman secara komprehensif aksi sweeping yang dilakukan oleh FPI dan penegakan amar ma’ruf nahi munkar yang berujung pada kekerasan dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dimaksud.

Inti dari pemahaman ini, bahwa FPI hanya menegakkan kewajiban umat Islam dalam dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang terwujud sebagai gerakan anti-maksiat. Hal ini bermaksud untuk menegakkan dakwah Islamiyyah dan mengkritisi lemahnya kontrol pemerintah dalam menegakkan hukum. Penegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan demokrasi konstitusi di Indonesia perlu memperhatikan kemaslahatan dalam koridor syari’at Islam dan kepatuhan kepada pemimpin sesuai hukum yang berlaku.

Pada tataran ketatanegaraan dan hukum Indonesia yang punya sistem tersendiri, apa yang menjadi aktivitas FPI dalam nahi munkar inilah yang dipandang melanggar hukum. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Indonesia yang tidak didasarkan kepada Hukum Islam dipandang bertentangan.

Vonis final yang kemudian dimomentumkan di ujung 2020 dan menapaki 2021 ini adalah membubarkan organisasi dengan nama FPI dimaksud. Kalimat yang selama ini didengungkan bahwa negara tidak boleh kalah akhirnya memang dimenangkan oleh pemerintah dengan pembubaran ini. ***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah