Jakarta, innews.co.id – Dukungan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perkoperasian mengalir deras, mulai dari tokoh, praktisi, pengamat, serta penggiat koperasi di tanah air.

Kehadiran UU tersebut nantinya diyakini akan mendorong kinerja dan membuat koperasi naik level.

Sayangnya, dalam kacamata para praktisi dan penggiat koperasi ada sesuatu yang mengganjal, yakni pasal yang mengatur tentang Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Bahkan, secara terang-terangan, beberapa praktisi koperasi meminta pasal mengenai Dekopin dihilangkan.

Seperti dikatakan Kamaruddin Batubara Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) Tangerang, Banten, “Kita mendukung (pengesahan RUU Perkoperasian) dengan catatan, bahwa pasal tentang Dekopin harus dihapuskan”.

Kamaruddin Batubara Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) Tangerang, Banten

Alasannya, kata Kamaruddin, karena tidak mencerminkan semangat reformasi. Dia mencontohkan, Pasal 82 huruf (h), pasal 132 dan Pasal 130 tentang Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi.

“Ketentuan yang tertuang dalam pasal 82 huruf (h), pasal 132 dan pasal 130 tentang Dekopin itu harus dihilangkan dari batang tubuh RUU yang baru ini, mengingat kiprahnya yang hampir tidak ada untuk mendukung kemajuan koperasi di Indonesia,” ujar Kamaruddin saat dihubungi Kamis (22/8/2019) malam.

Lebih jauh Kamaruddin mengatakan, harusnya Dekopin itu diisi oleh orang-orang yang aktif di koperasi dari Sabang sampai Merauke karena sesuai namanya Dewan Koperasi Indonesia.

Alasan lain menolak dicantumkannya pasal Dekopin dalam RUU Perkoperasian adalah karena ada kewajiban anggaran APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Dekopin serta adanya iuran koperasi dan masa jabatan Ketua Dekopin yang hingga 3 periode.

“Harusnya pasal-pasal tersebut adanya di AD (Anggaran Dasar Dekopin) dan mengenai isinya juga tetap harus direvisi. Toh selama ini juga peran Dekopin untuk kemajuan koperasi nyaris tidak ada, padahal sudah dibiayai APBN,” tegas Kamaruddin.

Jika mau Dekopin tetap ada, dihapus penganggaran dari APBN dan APBD supaya bisa ketemu Ketua Dekopin pejuang. Selain itu, lanjut Kamaruddin, pengurus Dekopin idealnya berasal dari praktisi dan penggiat koperasi supaya linier perjuangannya.

Ketika ditanya kenapa praktisi dan penggiat koperasi baru sekarang komplain dengan pasal Dekopin, Kamaruddin mengaku, ia bersama rekan-rekan praktisi lainnya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. “Memang ada yang dilibatkan, tapi tidak tahu yang mana,” ujarnya kritis.

Klarifikasi Dekopin

Ketika dikonfirmasi perihal penolakan sejumlah praktisi dan penggiat koperasi ini, Mohammad Sukri Sekretaris Jenderal Dekopin menolak bila dikatakan lembaganya tidak berbuat bagi koperasi-koperasi di tanah air.

Drs. Mohammad Sukri Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Dengan luas, Sukri memaparkan Dekopin setiap tahunnya secara periodik dan terukur melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, advokasi dan fasilitasi. Juga bersama Dekopinwil, Dekopinda melalui Lapenkop Nasional/ Lapenkopwil/ Lapenkopda telah mencetak ribuan pemandu yang selalu di-upgrade dan ditugaskan ke berbagai pelosok Indonesia untuk melakukan pendidikan anggota koperasi; membantu bimbingan penyelenggaraan koperasi-koperasi yang akan menyelenggarakan RAT, serta bersama Ikopin menyelenggarakan pendidikan formal koperasi dengan berbagai bidang dan kegiatan edukasi lainnya.

Lanjut Sukri mengatakan, di bidang advokasi, Dekopin menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh koperasi di berbagai tingkatan. Dan, sekarang pun sedang menangani berbagai kegiatan advokasi Perkoperasian di NTB, NAD, Bengkulu, Sumut, dan beberapa daerah lainnya.

Peran lainnya, Dekopin terus menerus memfasilitasi berbagai kegiatan koperasi seperti: mempromosikan dan mempertemukan antar-Koperasi untuk melakukan kerjasama joint buying dan joint selling, kerjasama Koperasi dengan BUMN maupun BUMS.

“Hampir setiap tahun bersama mengenalkan dan mempromosikan produk koperasi dengan pasar domestik maupun ekspor melalui jejaring ICA,” terangnya.

Selain itu, Dekopin telah membuat platform dan akan terus menyempurnakan bisnis model koperasi berbagai bidang berbasis digital. Dekopin bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri sedang menyusun Big Data dan akan mengoperasionalisasikan platform NIK (Nomor Induk Kependudukan) checking.

Sukri menambahkan, pihaknya telah membantu pendirian RKI (Rumah Koperasi Indonesia) sebagai trading house-nya Koperasi, dan telah bekerjasama dengan Angkasa Malaysia membuat berbagai rancangan bisnis internasional untuk memfasilitasi bisnis Koperasi Indonesia yang akan go Internasional.

Juga telah me-launching berbagai aplikasi e-commerce, bahkan Payment Gateway bekerjasama dengan FinNet (anak perusahaan Bank Indonesia) yang kesemuanya untuk memfasilitasi bisnis Koperasi Indonesia yang harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya dimasa kini dan masa mendatang.

Kelemahannya selama ini, kata Sukri, beragam kegiatan Dekopin tersebut mungkin tidak terpublikasikan dengan baik. “Kami lebih memilih kerja kerja dan kerja,” kata Sukri.

Bicara mengenai pengurus Dekopin sendiri, Sukri menjelaskan, tentu berasal dari pihak-pihak yang punya background perkoperasian seperti dari Gerakan Koperasi (Induk-induk Koperasi, Koperasi Sekunder Nasional), akademisi, dan Tokoh Koperasi.

Menyikapi upaya penggusuran Dekopin seolah sebagai wadah tunggal koperasi dalam RUU Perkoperasian, Sukri mengatakan, Dekopin sudah ada sejak 1947. Sejak dulu ada organisasi seperti Dekopin, contohnya sekarang Gerkopin (Gerakan Koperasi Indonesia), Gemakopin (Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia).

“Saya prihatin terhadap orang-orang yang selalu mempertanyakan hal tersebut, namun tidak mempermasalahkan organisasi-organisasi kapitalis,” kata Sukri yang juga Ketua Umum Inkopontren (Induk Koperasi Pondok Pesantren) ini.

Bicara soal besaran anggaran APBN yang selama ini diterima Dekopin, Sukri menjelaskan, “Sangat fluktuatif. Pernah beberapa tahun tidak memperoleh alokasi APBN, tapi Dekopin, Dekopinwil dan Dekopibda tetap eksis hingga sekarang”.

Lebih jauh Sukri mengatakan, “Aneh saja jika ada orang yang mengaku dari gerakan koperasi dan atau praktisi koperasi tapi malah memperlemah posisi gerakan koperasi. Atau jangan-jangan mereka adalah susupan dari para kapitalis atau membawa kepentingan para koperasi rentenir yang bakal tergerus usaha pengeksploitasian ekonomi rakyatnya yang berkedok koperasi?”

(RN)