Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, sosial, politik kemasyarakatan

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

TERLALU dini, kiranya memberikan komentar terhadap substansi dari Undang Undang terbaru yang menggegerkan jagat sosial ini. Namun, mencermati faktanya, hampir di seluruh kota di Indonesia melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa menolak keberadan UU tersebut.

Secara sosiologis, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dengan UU klaster omnibus law yang disahkan dengan penolakan dua fraksi, yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Dari sisi politis, pengesahan yang dilakukan dinihari, 5 Oktober itu juga menunjukkan bahwa UU ini bermasalah. Seolah takut kehilangan momentum, apalagi RUU juga diparipurnakan hanya satu hari. Sementara selama ini tak ada satu UU-pun yang dibahas begitu singkat. Biasanya makan waktu berbulan-bulan mempertemukan berbagai kepentingan partai politik. Sebagai penghalus bahasa untuk mempertemukan kepentingan rakyat. Jadi dari sisi ini juga menimbulkan tanda tanya tentang keberadaannya.

Muasal Omnibus Law

Undang Undang yang disahkan tanggal 5 Oktober, mula-mula dengan nama Undang Undang Cipta Lapangan Kerja, disingkat UU Cilaka. Namun berikutnya, nama itu diubah. Nama finalnya, UU Cipta Kerja. Secara substansi, isi UU ini menabrak asas hukum, norma hukum, dan berbagai perangkat yang dengan susah payah dipelajari mahasiswa–khususnya fakultas hukum. Bagaimana tidak, suatu UU bisa mengenyampingkan atau tidak memberlakukan UU lain, biasanya hanya satu. UU yang lama disempurnakan. Tetapi ini, UU Ciptaker, membolduzer begitu banyak UU. Yang baru disahkan, khususnya UU yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta UU tentang birokrasi dan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dalam bahasa sederhana, beban Omnibus Law itu berat sekali. Bus Omni, terjemahan letterlijk dari UU ini bisa disebut revolusioner. Kelahirannya sebagaimana dinyatakan menjungkirbalikkan asas norma dan kinerja hukum.

Dari sejarahnya, ketika tahun 1820 saat pertama kali dipakai di Paris. Saat itu ada kendaraan yang bisa dipakai mengangkut orang begitu banyak, dengan berbagai jenis barang milik penumpang. Apa saja bisa masuk. Semua bisa dimuat. Semuanya terangkut sampai tujuan masing-masing. Itulah sebabnya, Paris dikenang sebagai yang pertama kali menggunakan istilah Omnibus. Bus jenis Omni. Namun demikian, baru menjadi istilah yang dikenal publik lebih luas ketika dipakai di Amerika Latin. Di sana segala sesuatu yang bisa dimasuki apa saja disebut Omnibus. Pada akhirnya tonggak sejarah mencatat bahwa Bus Omni merupakan jenis sarana transportasi merakyat, karena tampilannya adalah sebagai kendaraan besar pengangkut berbagai jenis keperluan, dengan mobilitas yang besar dan murah.

Istilah inilah yang kemudian dijadikan sebagai semacam julukan bagi berbagai aktivitas sosial. Tak terkecuali dalam operasionalisasi hukum. Omnibus Law merupakan satu paket hukum yang isinya berbagai jenis hukum. Dalam bahasa sederhana keberadaannya adalah satu UU yang di dalamnya melingkupi banyak UU terkait. Bahasa lebih konkritnya menyingkirkan banyak UU terkait. Karenanya juga disebut sebagai UU sapu jagat. UU inilah yang menjadi dasar atau karakter dari Omnibus Law.

Sekaitan dengan UU Cipta Kerja di Tanah Air yang baru disahkan ini, sebagai contoh ada UU Investasi, yang sejatinya isinya sudah sangat bagus. Tapi bisa jadi UU Investasi itu sulit mencapai tujuannya, yaitu menjaring atau meningkatkan modal masuk ke Indonesia. Musababhnya, bisa saja investasi terhambat oleh UU yang lain. Misalnya UU Pemerintahan Daerah yang merupakan hambatan utama dalam hal birokrasi perijinan. Tidak didukung oleh UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup, khususnya dalam kaitannya dengan Amdal, UU tentang Bangunan/IMB, bahkan juga UU yang selama ini “tidak tahu menahu” seperti UU Tentang Jabatan Notaris.

Ajaran konvensional memberikan pemahaman bahwa dengan hanya mengubah salah satu UU, itu saja tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja isinya bertabrakan lagi dengan UU lain. Ibarat jargon pegadaian, maunya menyelesaikan masalah tetapi justru melahirkan masalah baru sehingga makin ruwet bin runyam. Mengurusnya sudah repot, biayanya mahal, waktunya panjang tetapi hasilnya tidak maksimal. Sebagai solusinya, dibuatlah penyederhanaan, dengan paket Omnibus Law. Meskipun, sekali lagi, menabrak berbagai asas, norma dan pagar hukum yang berabad-abad dijadikan sebagai patokan pembuatan suatu UU. Substansinya, seluruh UU yang terkait akan dijadikan satu. Akan diangkut dalam satu bus besar hukum, bertajuk Omnibus Law.

Kinerja Sangat Berat

Karena bisa disebut revolusioner dan mengeleminasi berbagai asas norma dan patokan pembuatan UU, maka dapat dinyatakan secara obyektif bahwa pekerjaan ini belum pernah yang seperti ini bisa dilakukan pemerintah, atau pejabat, atau konkritnya presiden siapa pun.

Memang, di Amerika Serikat sudah lama pemerintah mengajukan paket RUU Omnibus Law, dengan menyempurnakan banyak UU dalam satu payung. Hal ini didasari oleh keadaan saat Amerika Serikat kesulitan mengatasi meningkatnya kriminalitas. Namun dalam perkembangannya, UU itu ternyata sulit dioperasionalkan, dengan penyebab utama lembaga yang melaksanakan sudah sedemikian terpola dengan cara kerja yang lama.

Mencermati pada UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu misalnya, keberadaannya menampung atau konkritnya mengeliminasi atau menyingkirkan sekurangnya lebih dari 7 UU berada dalam satu bus itu. Total berisi 186 pasal beserta penjelasannya yang kesemuanya lebih dari 500 halaman. Ini baru satu, sementara masih ada kluster lain, dengan jumlah ketentuan yang nantinya juga akan menghapus demikian banyak UU yang selama ini secara konvensional dibuat dengan susah payah.

Oleh karena itu, terbayang betapa spektakuler, revolusioner, dan entah apa lagi istilahnya, yang intinya entah bisa dilaksanakan atau tidak. Ini bukan pesimistis, tetapi obyektif berbagai hambatan sudah dan masih sangat besar menghadang di depan sana.

Sementara kita paham, bahwa semua UU yang dikesampingkan itu dibuat dengan susah payah. Ibarat sebuah bus penumpangnya banyak yang rewel. Jenis penumpang bus itu begitu beragam. Punya keinginan sendiri-sendiri. Ada yang ingin bawa kopi, bawa rendang. Bahkan ada yang tidak ingin berangkat dengan alasan masuk angin atau sakit perut. Semua penumpang adalah jenis UU yang rewel itu.

Dalam kaitan ini, sekali lagi hendaknya dipahami dulu UU ini, sebelum kemudian mengambil sikap pro kontra atau akan melakukan sesuatu. Namun sebagai satu pengelolaan administrasi negara, UU itu sudah lahir. Pengamat yang baik senantiasa akan menunggu pada situasi yang mendukung untuk bersikap. Intinya tanpa memahami secara jelas bagaimana seluk beluk UU dimaksud, hendaknya tidak keburu mengambil sikap. Sebab jika demikian bisa dimanfaatkan oleh avonturir politis, atau orang yang sedang mencari panggung. Tentu saja yang demikian tidak bijak.

Mungkin ada sanggahan bahwa cara itu tidak populer. Namun demikian, bagaimanapun sikap ini lebih baik daripada berkoar-koar tentang UU ini. Sementara sejatinya masih tidak paham arah dan maksudnya. Ibarat perjalanan, lebih selamat dengan bersikap hati-hati, agar tidak menimbulkan penyesalan dan kerugian.***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan