Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

​Banyak kalangan menilai bahwa dibebaskannya narapidana karena merebaknya virus korona ini sebagai musibah masyarakat jilid II. Mereka yang dibebaskan karena over kapasitas di Lapas (Lembaga Permasyarakatan) itu rata-rata melakukan tindak pidana yang dikecualikan yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana karena narkoba dan tindak pidana terorisme. Mereka ini umumnya pelaku tindak pidana yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti menjambret, nipu, maling, dan sejenisnya, yang rata-rata disertai dengan kekerasan.

Secara umum, mereka ini belum selesai menjalankan hukuman. Oleh karena itu, secara psikis mereka belum siap untuk bertobat. Masih melekat erat dalam jiwanya perbuatan pidana yang menyebabkan masuk penjara. Itulah sebabnya, di masyarakat beredar berbagai fakta tentang kembalinya mereka berulah yang meresahkan masyarakat dengan melakukan tindak pidana kembali.

​Hal inilah yang dimaksudkan sebagai musibah korona jilid II. Ditengah himpitan kesulitan pandemi korona, ada lagi keresahan baru, berupa ketakutan terhadap ulah residivis yang disebabkan masih belum sempurnanya mereka berada di LP. Ibaratnya pertobatan mereka belum paripurna. Polri bertindak tegas dengan menembak mati mereka. Benarkah tindakan ini?

Tembak ditempat

​Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, aparat dengan tegas mengultimatum mereka. Tembak di tempat sampai mati, jika mereka melakukan tindak pidana lagi seusai asimilasi yang baru dalam hitungan hari. Ketegasan Polri menindak mereka benar-benar dibuktikan. Pelaku yang baru beberapa waktu bebas dari asimilasi ditembak mati.

​Pelaku menjambret dengan kekerasan terhadap seorang ibu di dalam angkutan kota (angkot). Belakangan, pria berstatus sebagai residivis itu ditembak mati karena tidak segan-segan melukai korbannya dan melarikan diri selama 4 hari. Ia diketahui baru keluar dari Lapas yang ada di Bandung, hasil asimilasi.

​Tak hanya itu, Polri juga menembak satu dari lima pelaku perampokan spesialis minimarket yang kerap beraksi di wilayah Bekasi, Serang, Tangerang, dan sekitarnya. Terakhir mereka merampok minimarket di kawasan Bekasi di tengah situasi pandemi Covid-19, 17 April lalu. Puluhan kali mereka menyatroni minimarket. Pelaku ditembak dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit karena mengalami luka tembak.

​Kendatipun tak secara vulgar diberitakan, banyak beredar berita di media sosial mengenai tindak pidana ini. Kebanyakan tindak pidana yang dilakukan adalah penjambretan dan pencurian kendaraan bermotor (ranmor). Beberapa diantara mereka, di daerah Pekalongan misalnya, dihakimi massa sampai meregang nyawa.

Tak hanya di Pulau Jawa, di luar Jawa pun demikian, banyak kejadian kriminal yang sama, yang pada dasarnya mengalami peningkatan tajam dibandingkan sebelum mereka dibebaskan dalam program asimilasi.

Diskresi Polri dan Kriminologi

​Secara umum, tindakan ini merupakan bentuk gangguan masyarakat yang dilakukan pada masa darurat. Manakala ditindak secara hukum dan mereka disidangkan, maka menurut KUHP, masa hukumannya bisa ditambah dengan sepertiga. Tetapi tentu saja ironi, ketika mereka ini baru dibebaskan dari penjara, kemudian melakukan tindak pidana lagi harus melalui proses penanganan secara hukum yang memerlukan proses panjang dan tentu saja biaya tidak sedikit. Dalam hukum, due process demikian ini hanya ditegakkan dalam kondisi normal.

​Secara yuridis, perlakuan kepada mereka sejatinya berlebihan, tetapi secara sosiologis dapat dibenarkan karena dalam keadaan darurat. Perilaku meresahkan warga masyarakat merupakan dasar yang kiranya bisa membuat pelaku lain mengurungkan niatnya karena nyawa menjadi taruhan ketika berhadapan dengan pihak berwajib.

​Konstruksi kondisi khusus yang terjadi dalam virus pandemi korona ini tentu memberikan legitimasi kepada Polri untuk melakukan tindakan berdasarkan diskresi.

Diskresi, arti sederhananya adalah melakukan tindakan yang dalam kondisi normal merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, tetapi secara rasional dalam keadaan khusus boleh dilakukan. Oleh karena tujuan yang lebih tinggi yaitu, ketentraman dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya keresahan yang meluas, itu bisa dilakukan. Yakni, tindakan secara khusus yaitu, menembak penjahat yang berulah meresahkan masyarakat.

​Tindakan diskresi merupakan kewenangan pimpinan atau level tinggi dari suatu instansi, yaitu pimpinan Polri. Dalam pelaksanaannya, cukup dilakukan berdasarkan instruksi kepada jajaran di bawahnya, terutama yang berhadapan langsung dengan para pelaku kejahatan. Salah satunya dengan menembak mati. Kendatipun bahasa yang disampaikan kepada masyarakat diperhalus, misalnya, penjahat melawan dan membahayakan aparat yang mau menangkap, atau pelaku berusaha melarikan diri.

​Dalam perspektif kriminologi, pengulangan tindak pidana, apalagi sudah lebih dari dua kali, menunjukkan kondisi ketidaknormalan jiwa. Itu merupakan perilaku yang oleh pelakunya sendiri disadari sebagai perilaku yang wajar, bukan perilaku kejahatan yang merugikan, bahkan membahayakan orang lain. Untuk itu, pengobatan agar sembuhnya perilaku sakit jiwa demikian memakan waktu yang panjang dan belum tentu berhasil. Ibarat sebuah kendaraan, suku cadang dalam tubuhnya memang ada yang bermasalah. Tentu saja secara fisik tak bisa tergantikan.

​Oleh karena itu, dalam perilakunya senantiasa mengulangi apa yang dilakukan, tidak saja sebagai semacam pemenuhan kebutuhan fisik dengan hasil kejahatannya. Lebih dari itu, perbuatannya cenderung sebagai pemenuhan kebutuhan psikis. Ini merupakan perilaku menyimpang (deviance). Tindakan Polri untuk men-sukabumi-kan mereka ini dapat dibenarkan. Tindakan tersebut dipahami sebagai shock theraphy. Tidak saja bagi pelaku yang diakhiri riwayat kejahatannya dengan cara didor. Tetapi juga bagi pelaku lain yang ingin melakukan kejahatan. Manakala pelaku lain ini juga mengalami gangguan jiwa yang sama, maka cara di-wassalam-kan dengan didor sampai mati adalah diskresi yang secara kriminologi dibenarkan. ***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat