Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, sosial, politik kemasyarakatan

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Berbagai kiat diterapkan untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19. Tiga ketentuan yang secara ketat harus diterapkan, yakni dilarang berkerumun, mengenakan masker secara benar, dan sering mencuci tangan pada air mengalir.

Untuk himbauan mencuci tangan sesering mungkin di air mengalir tentu sulit diawasi. Itu harus atas dasar kesadaran diri sendiri. Tentu, tak bisa dilakukan pengawasan seberapa sering harus mencuci tangan dan bagaimana sanksinya.

Sejauh ini yang bisa dilakukan pengawasan dan kemudian penegakan hukum adalah dalam kaitan dengan keharusan mengenakan masker dan mencegah kerumunan. Untuk itu, secara nasional dilakukan Operasi Yustisi, dengan berbagai kisah yang menyertainya.

Demikian pula untuk mencegah kerumunan, berbagai peristiwa akhir-akhir ini yang bernuansa politis juga terus ditegakkan. Politisasi pencegahan kerumunan ini kasat mata bisa dicermati pada berbagai peristiwa kerumunan yang melibatkan tokoh nasional, khususnya Gatot Nurmantyo dengan segala kiprahnya.

Masyarakat mempertanyakan substansi keadilan dalam penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan. Pertanyaan atau tepatnya gugatan yang wajar, mengingat bahwa berbagai peristiwa itu bisa disebut terjadi secara bersamaan. Penegakan hukum dalam kaitan dengan peristiwa ini menjadi contoh konkrit terhadap aspek konsistensinya. Simpulan sementara bahwa penegak hukum tidak konsisten. Masih pilih dan memandang sayang kepada subyek pelanggar (like or dislike).

Peristiwa Medan

Dalam peristiwa yang bernuansa politis, penyelesaiannya mengesankan belum baku. Masih terkesan setengah-setengah dan secara hukum berbeda dalam dimensi keadilannya dengan peristiwa yang dilakukan dengan nuansa non-politis. Dalam peristiwa yang bermuatan politis, cara membubarkannya dengan melakukan imbauan. Kedua, dan ini yang membuat kita mengernyitkan kening–dibuat kerumunan tandingan. Itu terjadi di Surabaya dan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Keduanya dilakukan baik dengan cara menghimbau dengan menyatakan tidak ada ijin, maupun dengan mengerahkan massa tandingan.

Kendatipun pda akhirnya penguasa yang memenangkan negosiasi, artinya massa bubar, namun tetap memberikan kesan alasan yang dicari-cari karena peristiwa itu sebenarnya (pada versi massa) mereka sudah mengajukan ijin sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, mau tidak mau harus dimaklumi kondisi demikian sebagai sebuah fenomena penegakan hukum terhadap upaya pencegahan penyebaran pandemi korona.

Bagaimanapun akhirnya penegak hukum, yang dalam bahasa politisnya mencerminkan kekuatan kekuasaan berhasil melakukan tidakan yang bersifat represif dalam mencegah kerumunan.
Namun berbeda kali ini dengan peristiwa yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ketika dalam peristiwa yang bernuansa politik kecenderungan penyelesaiannya tanpa sanksi sebagaimana diatur dalam Undang Undang.

Seorang manajer, tepatnya General Manager Hairos Waterpark, Edi Syahputra ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka oleh polisi ini karena melanggar protokol kesehatan, yaitu membiarkan terjadinya kerumunan massa di lokasi kolam renang ditengah pandemi. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara atas data dan bukti di lokasi. Tersangka dianggap melanggar Undang Undang (UU) Karantina Kesehatan, dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta.

Seorang manajer dijerat Pasal 93 juncto Pasal 9 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Permen Kesehatan nomor 01.07 Menkes-382-2020. Peraturan ini tentang protokol kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas umum. Pengelola Hairos Waterpark tidak melaksanakan protokol kesehatan. Selain tidak mematuhi aturan pemerintah, Hairos Waterpark justru melakukan pembiaran atas kerumunan massa di kolam renang.

Seharusnya, ada pembatasan untuk pengunjung. Dalam penilaian pihak berwenang, tidak ada pengajuan surat permohonan dan tidak ada rekomendasi dari Gugus Tugas atas kegiatan live DJ, panggung yang disediakan di dekat kolam renang tersebut. Pengelola juga menyediakan diskon besar-besaran yang menjadi penyebab kerumunan pengunjung. Di sisi lain, Hairos Waterpark juga tidak melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar lokasi rekreasi tersebut. Pengunjung membludak karena tiket masuk yang semula Rp 42.500/orang mendapatkan diskon 50 persen menjadi Rp 22.500.

Berdasarkan hasil temuan petugas yang melakukan penyelidikan di Hairos Waterpark, jumlah pengunjung bukan ratusan orang. Pengunjung yang masuk ke lokasi itu, kurang lebih sekitar 2.800 orang. Tak urung, peristiwa ini mendapat perhatian sampai ke Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. Gubernur menyebut bahwa pelanggaran protokol kesehatan oleh pengelola Hairos Waterpark di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tidak hanya dalam bentuk menutup paksa tempat wisata itu. Perintah pertama akibat pelanggaran protokol kesehatan ini adalah ditutup.

Berikutnya, kasus ini harus dipidanakan. Ada aturan atas pelanggaran protokol kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam UU Kesehatan dimaksud. Proses hukum ini ditempuh karena pihak Hairos Waterpark dinilai jelas melanggar protokol kesehatan dengan membiarkan masyarakat berkerumun di kolam renang. Untuk masalah pidana dari pelanggaran protokol kesehatan, tentu saja secara khusus peristiwa itu menjadi peringatan keras bagi pelaku wisata lainnya, untuk mematuhi protokol kesehatan, baik yang didasarkan oleh Undang Undang maupun peraturan pelaksananya, konkritnya Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Bupati/Walikota.

Peristiwa Kampanye Pilkada

Sebagaimana dimaklumi, sekarang sedang pada awal musim kampanye Pilkada Serentak 2020. Mau tidak mau terjadi kerumusan massa, terlepas dari berbagai keberatan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang sejatinya direkomendasikan agar ditunda. Namun kepastian tidak ditundanya hajat Pilkada membuat berbagai kalangan khawatir terhadap terjadinya kerumunan. Namun kerumunan tetap terjadi, dan tentu saja para pihak yang berkepentingan berupaya untuk memakluminya karena itu bagian tak terpisahkan dari hajat Pilkada yang sarat kepentingan politis, khususnya dari para calon yang sedang bertarung dan simpatisannya.

Memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan secara ketat. Normatifnya sudah tersusun sedemikian rupa, bahkan juga dengan rujukan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Namun pelaksanaannya sulit ditegakkan secara konsisten.

Kerumunan massa sangat sulit dicegah dan itu merupakan sebuah potensi yang sangat rentan dengan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, dengan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Termasuk dalam aturan yang dibuat oleh Pejabat Daerah, sebagai rujukan pelengkap kendatipun sekali lagi ditekankan bahwa secara khusus KPU juga sudah membuat aturan tentang itu.

Permasalahan yang tentu saja mengemuka adalah gugatan terhadap rasa keadilan. Ketika pada satu sisi masyarakat yang berangkat dari sisi ekonomi melakukan pelanggaran ditindak tegas. Sementara pada peristiwa lain, kejadian berdimensi atau berlatar belakang politis dan Pilkada tidak disanksi berdasarkan ketentuan yang telah digariskan.

Kiranya dibutuhkan konsistensi, dalam arti penegakan keadilan. Penerapan secara bijak terhadap pengenaan sanksi, mengingat pada logika hukum dalam peristiwa pandemi korona ini bersifat darurat. Jangan kiranya konsisten pada satu segi, tetapi tidak konsisten pada segi lain. Hal itu menyakitkan hati masyarakat, dan akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. (*)

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat, dan pengamat hukum, sosial, politik kemasyarakatan