Menteri ATR/BPN bersama narasumber lain dan pengurus HIMPUNI

Jakarta, innews.co.id – Omnibus law merupakan salah satu cara Presiden untuk memenuhi janji politiknya saat kampanye. Tanpa omnibus law, Presiden sulit mengimplementasikan janji-janjinya.

Hal ini secara terbuka dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Dr. Sofyan A. Djalil, SH., MA., M.ALD., dalam Diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diadakan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni), di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro (Undip), Menteng, Jakarta, Kamis (27/2/2020) malam.

Menteri ATR/BPN Dr. Sofyan Djalil memberikan pencerahan soal omnibus law pada diskusi seri-7 yang diadakan Himpuni di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (27/2/2020)

Menurut Sofyan Djalil, omnibus law sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. “Dulu, MPR sudah melakukan dengan mengomnibus law sejumlah Tap MPRS dan diubah menjadi Tap MPR,” kata Sofyan.

Dia menilai, Presiden Joko Widodo tengah mencoba melakukan terobosan guna penyederhanaan regulasi. “Indonesia memiliki potensi luar biasa. Sayangnya, terlalu banyak aturan yang amburadul,” kata Sofyan.

Akhmad Muqowam Wakil Ketua Umum IKA UNDIP memberikan sambutan pada Diskusi Seri 7 Himpuni di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (27/2/2020)

Diyakini, omnibus law tepat untuk menyelesaikan masalah di tengah dunia yang bergerak cepat. “Ini (omnibus law) merupakan jalan keluar yang tepat,” imbuhnya.

Meski begitu, Sofyan tidak menampik bilamana ditemui kelemahan. Namun, kata Sofyan, justru disinilah peran semua pihak, termasuk Himpuni untuk memberikan masukan yang substansial.

Sementara itu, pembicara lain Ir. Mohammad Zainal Fatah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi menjelaskan ada 2 kendala besar yang ditemui Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur yakni, sulitnya lahan untuk infrastruktur dan ketidakharmonisan peraturan. Untuk itu, Fatah menilai, omnibus law menjadi penting.

Ir. Mohammad Zainal Fatah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi tengah memberikan pemaparan

Narasumber lain, Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH., MCL., MPA., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menguraikan bahwa faktanya banyak aturan yang terkesan tumpang tindih. “Dengan adanya omnibus law, maka hanya ada satu aturan sebagai acuan,” katanya.

Maria berharap sebelum di ketok palu, ada baiknya berbagai pihak bisa memberi masukan.

Dalam sambutannya di awal acara Akhmad Muqowam, S.Sos., Wakil Ketua Umum IKA UNDIP menyampaikan bahwa masih banyak kalangan galau dengan rencana pembuatan RUU Omnibus Law Ciptaker ini. “Ada sekitar 79 UU yang akan dielaborasi dalam RUU Ciptaker ini. Ini pekerjaan yang luar biasa susahnya,” tandasnya.

Dia juga menjelaskan, Himpuni berencana mengadakan 9 seri Diskusi mengenai Omnibus Law RUU Ciptaker ini. Pada seri ke-7 ini tema yang diangkat ‘Pengendalian Lahan dan Kemudahan Proyek Pemerintah’. Nantinya, hasil diskusi-diskusi ini akan dirangkum dan menjadi bahan masukan yang akan disampaikan ke pemerintah. (RN)