Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara “Forum Partisipasi Anggota Prioritas Koperasi BMI“, secara daring, Senin (12/10/2020)

Jakarta, innews.co.id – Anggota juga berperan sebagai pemilik yang punya hak dan kewajiban besar dalam kemajuan suatu koperasi. Penegasan ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara “Forum Partisipasi Anggota Prioritas Koperasi BMI“, secara daring, Senin (12/10/2020).

Sebagai pemilik, anggota wajib berpartisipasi dalam penyertaan modal dan membuat keputusan. Juga punya kewajiban memanfaatkan fasilitas, layanan, barang, maupun jasa yang disediakan koperasi. Tidak itu saja, anggota juga berperan sebagai pengawas.

Tak heran, kata Teten, keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain salah satunya terletak pada konsep kepemilikan bersama.

Dikatakannya, koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi pertama di Indonesia yang dibentuk para pendiri bangsa dengan tujuan sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia.

Teten berharap agar partisipasi anggota koperasi terus ditingkatkan. Hal itu dapat dilakukan melalui penanaman kesadaran diri terhadap anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas, terhadap upaya capaian tujuan usaha koperasi secara bersama.

Sebagai lembaga, lanjutnya, koperasi juga haruslah melibatkan secara aktif seluruh anggota koperasi dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan, juga merupakan cara untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi.

“Anggota perlu menyadari tujuan pelayanan usaha yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola,” tambahnya.

Lebih dari itu, Teten menyebutkan, pengurus juga harus menyampaikan secara utuh perencanaan usaha hingga anggota dapat memahami, menyadari, dan ikut bertanggung jawab atas upaya pencapaian tujuan usaha.

Pada kesempatan itu, Teten mengajak melakukan modernisasi koperasi sebagai upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman agar melahirkan koperasi modern.

“Sedangkan koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance/GCG), memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan,” paparnya.

“Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah memiliki lima strategi modernisasi koperasi” ujar Teten.

Diantaranya, perbaikan ekosistem, yang salah satunya terkait akses pembiayaan dan pasar, serta masuknya koperasi ke sektor unggulan. Kedua, berupa instrumen kebijakan guna memastikan terciptanya kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan.

Yang tak ketinggalan adalah sistem pengawasan dan lembaga penjamin. Di samping konsolidasi UKM Hulu Hilir, yang salah satunya meliputi konsolidasi lahan, pola tanam, dan sebagainya.

“Ada juga strategi Arsitektur Pengembangan Koperasi Nasional yang meliputi infrastruktur, profesionalisme dan tata kelola, dan sebagainya,” pungkas Teten. (IN)