Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM

Jakarta, innews.co.id – Selama ini penanganan persoalan UMKM tidak mudah, karena masalahnya yang kompleks dan belum adanya konsolidasi pengembangan UMKM yang terarah. Hal ini diakui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Peluncuran Kertas Kerja UMKM Policy Center yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UI (ILUNI), di Kediaman Menteri, Sabtu (20/6/2020).

“Kami sangat berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang nanti diusulkan dari teman-teman UI bisa membantu kami untuk menyusun strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM,” kata Teten.

Ia menambahkan, ke depannya pemberdayaan KUMKM akan dikonsolidasikan menjadi “one gate policy” sehingga menjadi acuan atau panduan untuk seluruh K/L serta BUMN termasuk Pemerintah Daerah dalam pengembangan KUMKM.

Kini, tercatat saat ini ada 18 kementerian/lembaga yang menangani KUMKM, namun belum ada panda atau strategi nasional resmi yang menjadi acuan.

“Kami sangat memberikan apresiasi atas inistiatif peluncuran kebijakan UMKM dari teman-teman di UI, dan kami dengan senang hati menggunakan usulan kebijakan itu untuk diimplemetasikan dalam pembangunan UMKM di Indonesia,” lanjutnya.

Meski terdampak Covid-19, pemerintah meyakini penyelamatan terhadap sektor UMKM akan menjadi langkah nyata untuk mengerem laju angka kemiskinan dan pengangguran.

“Koperasi dan UMKM bisa menjadi penopang ekonomi, tetap akan kita harapkan karena ini memang mayoritas di Indonesia; karena kita tahu UMKM saat ini merupakan penyedia lapangan kerja paling besar dan kontribusi terhadap PDB cukup besar,” tambahnya. (RN)