Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Secara administratif, bisa dipertanyakan pembentukan dan kinerja Lembaga Majelis Pemeriksa Jabatan Notaris (MPJN). Secara normatif, sebagaimana dicantumkan dalam UU keberadaan lembaga ini tidak ada dasar hukumnya. Sebab dalam ketentuan UUJN (UU Jabatan Notaris) tidak diperkenankan pembentukan semacam itu. Artinya, delegasi kewenangan selesai pada Majelis Pengawas Notaris (MPN). Namun senyatanya prosedur tetap untuk pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Faktanya kini ada Majelis Pemeriksa bentukan MPN yang kemudian secara teknis melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Memang idealismenya sesuai dengan peraturan perundangan substansi pengawasan itu termasuk didalamnya Pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan MPN. Tujuannya tidak lain adalah untuk dan demi menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Secara administratif, demikian tujuan idealnya MKN melakukan pembinaan pada saat notaris berhadapan dengan persoalan hukum. Dengan struktur delegasi kepada Majelis Kehormatan Wilayah (MKW) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim. Sedangkan MPN melakukan pembinaan kepada notaris secara rutin dan berjenjang setiap saat berkenaan dengan tugas, kewajiban notaris. Dengan demikian bersifat reguler, yang secara umum berkenaan dengan pelanggaran UUJN maupun Kode Etik Notaris.

Kinerja MKN

Bahwa seorang notaris itu dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Keterlibatan notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya. Baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan pembuatan akta.

Untuk itulah dalam proses hukumnya ada pemanggilan notaris oleh MKN. Fungsi dari Majelis Kehormatan ini adalah untuk memberikan persetujuan terkait pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam kaitannya dengan pengawasan, kemudian kewenangan yang seharusnya ada pada Majelis Kehormatan ini didelegasikan kepada Majelis Pemeriksa. Majelis ini sendiri merupakan bagian yang secara struktural berada pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

Masalahnya adalah delegasi kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas. Secara substantif hal ini tidak menjadi masalah karena memang berangkat dari asas kemanfaatan, maka kinerja yang lebih profesional terhadap pengawasan atas kinerja notaris, demikian pula terhadap pembinaan yang memang harus ada, diseahkan kepada lembaga yang secara profesional dibentuk tersendiri yaitu, Majelis Pengawas. Namun demikian konsistensi ini harus dicermati tidak saja dalam arti substansi, tetapi juga dalam makna administratif.

Dalam kewenangan yang berdimensi profesional harus terkandung dua aspek yang secara integratif ditegakkan. Pertama, aspek substansi, kedua dalam aspek administratif. Sementara pada aspek substansi siapapun yang melakukan pengawasan dan pembinaan tidak jadi masalah. Dalam arti tidak ada pihak yang dirugikan.

Siapapun atau lembaga apapun yang melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap notaris, baik dalam keadaan bermasalah atau tidak yang penting fungsi pengawasan dan pembinaan berjalan secara baik.

Tidak akan bisa dibedakan, apalagi berdasarkan kerugian yang diderita oleh terperiksa, atau yang dilakukan secara rutin oleh sebuah lembaga bagi seorang notaris.

Namun demikian dari sisi administrasi, yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan profesi secara profesionalisme harus ada ketegasan dan pertanggungjawaban yang benar dari sisi administratif dan subtantif secara bersamaan dan terintegrasi.

Aspek Administratif

Tegas, tidak mengandung interpretasi, bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Sementara itu di dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Dalam hal ini Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Di dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat tentang keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Demikian pula pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. (vide ketentuan pasal 67).

Keluarlah kemudian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Isinya bahwa pengawasan dari Menteri Hukum dan HAM, tidak dapat didelegasikan, namun ternyata dalam ketentuan Permenkumham dimaksud didelegasikan kepada Majelis Pemeriksa.
Koinsisten dengan ketentuan tentang tata urutan peraturan perundangan, maka substansi tentang delegasi kewenangan ini secara administratif bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 UUJN dimaksud.

Oleh karena itu, Peraturan Menkumham ini mengandung cacat yuridis. Namun untuk kebenaran hal demikian kiranya dapat diajukan uji materiil terhadap Permenkumham dimaksud, untuk menjaga konsistensi sesuai dengan aturan perundangan. Bahwa jika yang bertentangan dengan UU itu dibawah UU, maka kewenangan pengujian ada pada Mahkamah Agung. Sementara itu jika hal itu levelnya UU apakah bertentangan dengan UUD atau tidak maka ada pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesulitan yang agaknya muncul adalah pada legal standing dan kerugian yang nyata yang harus ada pada pengaju uji materi. Di sinilah kesulitan sehingga muncul keraguan terhadap pihak yang ingin mengajukan uji materi terhadap cacat administratif yang menyebabkan kelahiran dari Majelis Pemeriksa.

Untuk kini bijak kiranya jika penjabaran terhadap UUJN khususnya pada ketentuan Pasal 67 itu dikaji ulang. Konsistensi terhadap permasalahan administrasi bagaimanapun merupakan bagian dari tertib administrasi yang harus ditegakkan. ***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat