Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini, bangsa kita berada di tahun yang berat lantaran merebaknya virus korona. Bahkan dari waktu ke waktu, virus ini masih mengkhawatirkan, karena masih banyak korban berjatuhan. Berbagai kiat dan kebijakan dijalankan untuk menghentikan beredar dan masih terus berjangkitnya virus ini. Dengan kalimat sakti yang masih relevan yaitu: taati protokol kesehatan.

Seolah kehabisan tenaga, berbagai kiat masih terus dicari, dan tercatat di hari kemerdekaan ini dilaksanakannya percobaan untuk penuntukan virus yang masih belum teruji. Berbagai kontroversi muncul mewarnai saat kemerdekaan Tanah Air ke-75, dengan basis keprihatinan merebaknya virus korona.

Namun hari kemerdekaan atau 17 Agustus dan biasa dikenal (tujuhbelasan) tetap diperingati, dan untuk itu merupakan hari libur nasional di Indonesia untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Ditengah keprihatinan

Bahwa saat ini di seluruh dunia dihebohkan dengan virus corona, tepatnya semenjak Desember 2019. Berawal dari Kota Wuhan China, lalu menyebar ke seluruh belahan dunia. Indonesia pun terkena imbasnya, bahkan hingga detik-detik merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75.

Sekali lagi melekatkan momentum yang sakral dan harus diperingati dengan penuh khidmat ini berdasarkan protokol kesehatan. Harus dilaksanakan dengan tetap melakukan physical distancing dan sosial distancing, demi keselamatan bersama.

Secara substantif, peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini harus tetap dilaksanakan. Secara elementer, Kemerdekaan bisa diorientasikan untuk merefleksikan dan terus disemaikan rasa cinta Tanah Air, menghargai jasa para pahlawan yang rela menumpahkan darah dan nyawa untuk Indonesia Merdeka. Ini adalah substansi yang tidak boleh diabaikan, apapun ang terjadi dengan hiruk pikuk politik, pun musim pandemi seperti saat ini atau apapun momentumnya. Kesemuanya ini adalah demi kebersamaan, dan pengokohan makna kemerdekaan. Kebersamaan yang di sepanjang tahun diwarnai silang sengketa mengenai pengelolaan hidup bersama dan pengelolaan mobilitas sosial dibawah bendera Merah Putih.

Berbagai perbedaan itu, sekurangnya dihentikan dengan peringataan kemerdekaan. Kebersamaan yang harus melahirkan sikap empati terhadap siapapun, sesama saudara sebangsa. Hal itu diwujudkan dengan tindakan konkrit, tak saja yang bersifat administratif yaitu mempeingati kemerdekaan, lebih dari itu empati kebersamaan diwujudkan dengan rasa saling berbagi, senasib sependeritaan, menghadapi pandemi korona.

Agenda Didepan

Agenda akhir tahun ini, adalah melaksanakan Pilkada serentak di berbagai daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun ini digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021.

Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sistem atau secara teknis pelaksanaan pemungutan suara di musim korona ini masih belum difinalkan. Namun yang jelas, Pilkada tersebut tidak diundur, meski gegara virus korona. Pilkada tetap diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disusun berdasarkan tahapan yang ada.

Agar tidak pesimis dan justru menambah kedewasaan serta kematangan kita menghadapi tantangan kehidupan, maka dapat dicatat bahwa selama ini khususnya dari sisi politik kita semakin dewasa, khususnya ketika ajang Pilkada serentak yang digelar pada waktu lalu.

Perhelatan demokrasi lokal dan karena serentak merupakan perhelatan nasional itu berlangsung sukses. Tidak ada yang menyangkal tentang hal ini. Kita semakin dewasa dan matang dalam berdemokrasi. Beberapa waktu lalu, Pilkada serentak diselenggarakan dengan tak ada insiden yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan suburnya benih konflik yang mengarah ke disintegrasi. Tidak ada korban, baik jiwa maupun harta benda yang sia sia.

Semuanya berjalan dan berlangsung aman terkendali. Hal ini menunjukkan warga bangsa Indonesia baik secara individu maupun komunal mampu melewati pesta politik dengan cerdas. Semuanya dipandang secara proporsional dan professional. Usai itu roda sosial berputar sebagaimana wajarnya.

Untuk itulah, apalagi benih kebersamaan menghadapi pandemi Covid-19 ini hendaknya membuat kita lebih matang dalam bersikap dan penampilan, utamanya menghadapi Pilkada serentak akhir tahun ini.

Hal yang nampaknya menjadi ganjalan dan mengkhawatirkan kehidupan sosial kita adalah rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, sehingga tidak terbentuk budaya hukum yang baik.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum rendah. Terbukti dengan terjadinya berbagai tindak pidana dan pelecehan terhadap hukum lainnya. Titik tuju tentang terjadinya hal ini adalah pada aparat penegak hukum. Kasus Djoko Tjandra bercerita dengan gamblang bagaimana perilaku aparat penegak hukum yang menciderai penegakan hukum.

Padahal semestinya antara penegak hukum dengan rakyat bersinergi sesuai posisi masing-masing. Rakyat tidak main hakim sendiri karena kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum, dan penegak hukum menjalankan kekuasannya secara profesional serta menjadi pelindung dan pengayom rakyat dalam berinteraksi. Dari sisi peraturan, sampai saat ini, masih ada peraturan (regulasi) yang tumpang tindih. Tidak itu saja, secara konkrit juga masih ada multiinterpretasi atau multitafsir yang muncul terhadap keberadaan satu peraturan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan tentu saja berakibat kepada terjadinya ketidakadilan.

Sebagaimana dipahami, saat ini tercatat lebih dari 60.263 aturan dalam berbagai bentuk. Rinciannya terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang masih berlaku. Hal ini berakibat lebih jauh pada terjadinya inefisiensi pada tataran penegakan hukum yang diawaki oleh penegak hukum. Demikian juga hal yang sama berakibat kepada terjadinya kemerosotan dalam hal kepastian hukum dan ketidakadilan. Hal ini pada hulunya merupakan kelemahan pada penegakan hukum.

Dari data yang selama ini dipandang valid yaitu, berdasarkan ranking dari The World Justice Project (WJP), dikemukakan bahwa untuk tahun 2017-2018 saja WJP Indeks Negara Hukum yang mengukur pelaksanaan negara hukum dalam 113 negara di seluruh dunia meletakkan Indonesia pada posisi jauh di bawah negara lain. WJP Indeks Negara Hukum menggunakan data utama dan melakukan pengukuran terhadap peraturan negara hukum dalam delapan faktor.

Faktor dominan yang dimaksud adalah Pembatasan Kekuasaan Pemerintah. Inilah yang patut direfleksikan pada hari kemerdekaan ini, dengan rasa optimis dan niat untuk kebaikan bersama. Dirgahayu Indonesiaku.***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat