Arief Hidayat Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang memimpin Sidang Permohonan Pilkada Yalimo, Rabu (12/1/2022)

Jakarta, innews.co.id – Hingga kini, Kabupaten Yalimo belum memiliki pemimpin definitif lantaran sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlarut. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Papua dan menjadi bukti ketidakmampuan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara tersebut.

Sengketa Pilkada Yalimo kembali disidangkan oleh MK, Rabu (12/1/2022) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih. Dalam persidangan tersebut, jelas terungkap bahwa putusan MK sebelumnya telah memicu kemarahan warga Yalimo, terutama pendukung paslon Erdi Dabi dan John Wilil. Dari keterangan Perwakilan dari Polda Papua Isman, di Sidang MK, terungkap bahwa terjadi serangkaian aksi massa, antara lain, pembakaran kantor KPU Kabupaten Yalimo, juga pengrusakan rumah dinas pemerintah, ruko dan jembatan dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 324 miliar.

“Ada perasaan kecewa dari para pendukung Erdi Dabi terhadap putusan MK yang dianggap telah menginjak-injak demokrasi di Papua,” kata Isman usai sidang di MK, di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Sementara itu, Kapolres Kabupaten Yalimo Hesman S. Napitupulu mengatakan, aksi unjuk rasa pendukung paslon 01 mencapai 24 kali. “Aksi tersebut menyebabkan gangguan kamtibmas dan mengakibatkan kerugian materiil yang tak sedikit. Para pendukung Erdi Dabi belum bersedia menerima pelaksanaan PSU,” ungkap Hesman.

Pemohon Erdi Dabi bersama para kuasa hukum mengikuti jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/1/2022)

Dari hasil penelusuran innews terungkap bahwa Erdi Dabi adalah sosok tokoh yang kharismatik di Yalimo. Warga sangat menghargainya karena ayah Erdi, bernama Er Dabi berperan besar bagi kemajuan Yalimo. Tercatat ayah Erdi adalah Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Yalimo. Juga pernah menjadi Bupati Yalimo berpasangan dengan Lakius Peyon. Er Dabi meninggal tahun 2016, dan digantikan oleh wakilnya Lakius Peyon. DPRD Yalimo mengangkat Erdi Dabi sebagai Wakil Bupati Yalimo.

Dari penuturan beberapa pihak diketahui bahwa yang membuat Lakius jadi orang itu, salah satunya adalah Er Dabi, ayah Erdi Dabi. Tapi sekarang Lakius seperti kehilangan nurani karena mau berival dengan Erdi Dabi. Nampaknya, tak ada rasa hormat sedikitpun terhadap jasa-jasa ayah dari Erdi Dabi.

Kontestasi Pilkada Yalimo 2020 menghadirkan persaingan Erdi Dabi dan Lakius Peyon, yang bila dirunut masih terbilang keluarga tersebut. Nahas, terjadi kecelakaan lalu lintas, di mana mobil yang dikendarai Erdi Dabi menabrak Bripka Christin dan mengakibatkan nyawanya melayang. Namun, persoalan ini telah tuntas, baik secara hukum adat maupun pidana. Sejatinya, tak ada satu orangpun yang merencanakan terjadi kecelakaan di jalan. Namanya juga kecelakaan, jadi sesuatu yang tentu tidak diduga-duga. Namun, laka lantas yang terjadi sudah selesai. Hesman membenarkan bahwa Erdi Dabi telah menyelesaikan secara adat kasus laka lantas tersebut dengan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 2 miliar. Namun, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Jayapura sehingga penyidikan perkara terus dilaksanakan.

Di sisi lain, Lakius Peyon pun diduga mengkorupsi dana bantuan sosial senilai Rp 1 milyar. Kasus tersebut masih ditangani Polda Papua dan belum ada SP3, seperti dikatakan Kuasa Hukum KPU Kabupaten Yalimo Heru Widodo di ruang Sidang MK.

Mungkin kelalaian Erdi mengemudi mengakibatkan satu nyawa hilang, tapi dugaan korupsi Lakius telah menyengsarakan ratusan orang. Bila Erdi, sebagai niat baik, menyerahkan santunan kepada keluarga Christin senilai Rp 2 milyar, selain menjalani hukuman pidana 4 bulan, sementara Lakius tidak demikian.

Terbersit kabar, Lakius sendiri pasca sengketa Pilkada Yalimo tidak pernah hadir di Yalimo. Pun, baik saat Pilkada maupun PSU, massa dari kubu paslon Lakius Peyon-Nahum Mabel melakukan intimidasi terhadap penyelenggara Pilkada. Bahkan, saat kotak suara hasil PSU di distrik mau dibawa ke kota kabupaten, Lakius Peyon memimpin massa simpatisannya untuk menghadang aparat keamanan dan meminta kotak suara untuk tidak dibawa. Pun saat dilakukan sidang pleno KPU, massa paslon 02 mengepung kantor KPU. Berbeda dengan massa pendukung Erdi Dabi-John Wilil yang sangat santun mengikuti pemungutan suara hingga selesai.

Terkait kasus Pilkada Yalimo yang belum berujung, sejumlah pengamat meminta MK bisa bersikap adil dan bijaksana, serta tidak mengorbankan spirit demokrasi warga Yalimo. “Jangan sampai putusan MK menimbulkan kegaduhan lagi, bahkan mematik kerusuhan yang lebih besar lagi,” ujar para pengamat, Kamis (13/1/2022).

Para pengamat setuju bila dicarikan jalan tengah yakni, proses Pilkada di Yalimo harus diulang dari awal. Jadi, baik Pilkada maupun PSU yang sudah terjadi dianggap tidak ada dan dilakukan pemilihan ulang dengan dua peserta seperti di awal yakni, Erdi Dabi-John Wilil dan Lakius Peyon-Nahum Mabel. Ketika ditanyakan perihal Pilkada yang diulang, Pieter Ell mengatakan, pihaknya siap melaksanakan bila itu yang diputuskan oleh MK.

“Intinya, jangan dikorbankan hak konstitusi Erdi Dabi. Ini tentu akan berdampak sangat buruk terhadap kondisi di Yalimo. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya dari MK,” pungkas Pieter. (RN)