Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Mudik dan pulang kampung menjadi polemik yang kian tajam jelang Idul Fitri. Masyarakat diperhadapkan dengan kebingungan ditengah pandemi Covid-19. Tidak itu saja, pejabat, khususnya di daerah tujuan pemudik pun menjadi bingung. Di sisi lain, ada ancaman kurungan dan isolasi di tempat-tempat khusus begitu menghantui. Sementara itu, dari sisi aturan dan pemahaman masih ada pertentangan antara mudik dan pulang kampung. Ini realita yang dihadapi rakyat Indonesia di masa wabah korona.

Pada bagian lain, penerapan PSBB juga menghadirkan kebingungan lain bagi masyarakat. Ini lantaran kompensasi bantuan sebagaimana dijanjikan tak seluruhnya menjangkau warga. Bahkan jika dihitung, lebih banyak yang belum menerima dibanding yang sudah. Belum lagi soal sanksi bagi pelanggar PSBB yang harus disidangkan.

Kembali ke soal mudik, kondisi semakin runyam ketika ada kelonggaran. Awalnya, mudik diperbolehkan. Kemudian ada larangan yang menjadi legitimated dan disampaikan langsung oleh Presiden RI. Bagi yang sudah terlanjut, dikatakan itu bukan mudik, tetapi pulang kampung. Lalu, muncul dikotomi mudik dengan pulang kampung.

Belakangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang baru sembuh dari virus korona menyanggah, “Tak ada perbedaan antara pulang kampung dengan mudik. Jangan membuat istilah yang membuat masyarakat bingung”. Padahal yang membuat pernyataan itu presiden, atasannya langsung.

Berubah-ubah

Dalam rapat kerja virtual mengenai mudik Lebaran 2020, terlihat perdebatan antara Menhub Budi Karya Sumadi dan Komisi V DPR soal definisi pulang kampung dan mudik. Menhub menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sebetulnya sama saja. Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan masyarakat dilarang melakukannya. Dalam pernyataan yang disiarkan secara luas presiden menegaskan boleh pulang kampung, mudik dilarang.

Menanggapi statement Menhub, buru-buru pihak Istana Kepresidenan meluruskan pernyataan Menhub tersebut. Pernyataan dari istana seperti mengalihkan perhatian tentang makna dikotomi. Hal ini secara tidak langsung merupakan pernyataan yang membenarkan tentang yang disampaikan Menhub. Artinya, tidak ada dikotomi antara pulang kampung dan mudik. Pihak istana berkilah dengan menyampaikan pernyataan lain yaitu, tentang rencana pemberian izin operasi kembali berbagai transportasi ke luar daerah. Dalam hal ini istana menegaskan mudik tetap dilarang.

​Secara tegas ditekankan bahwa pada prinsipnya tetap ada pelarangan mudik dan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Sedikit disesalkan, pernyataan Menhub itu sebenarnya memuat pengecualian atau disclaimer yaitu, mereka yang boleh melakukan perjalanan itu adalah misalnya petugas kesehatan, pasien yang memerlukan penanganan perawatan di luar kota, ada keluarga yang meninggal dunia. Termasuk petugas kepolisian, dan TNI yang bertugas mengamankan penerapan aturan tentang pencegahan penyebaran virus korona, baik yang sudah menerapakan PSBB maupun yang belum menerapkannya. Kesemuanya dengan penekanan bahwa kalau pun bertugas harus ada surat dari atasan yang mengatakan memang dia ditugaskan ke luar kota, untuk mengawal logistik misalnya.

Intinya, sebagai catatan penting bahwa pernyataan Menhub itu harus dibaca bersamaan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa pengecualian orang melakukan perjalanan selama masa pandemi.

​Masalahnya, apakah pernyataan ini menjawab pertentangan yang terjadi atau tidak? Apakah soal mudik ini pada intinya dibolehkan atau tidak, dan bagaimana solusinya? Memang sesuai aturan itu, bahwa semua tidak boleh mudik, kecuali seperti yang disebutkan dalam surat edaran. Jadi pernyataan itu hanya terbatas pada aktivitas bahwa transportasi diaktifkan kembali lalu persepsinya mudik diperbolehkan, tidak demikian. Namun tetap ada pembatasan, tetap pemberlakuan protokol kesehatan. Dengan demikian yang boleh melakukan perjalanan hanya yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Pemberantasan Virus Korona.

​Bahwa masalah mudik, dalam dimensi sosiologis merupakan masalah sensitif. Mudik tahun ini dilarang, sementara sudah semenjak dahulu mudik sebagai fenomena sosial dan agenda tahunan itu tak pernah dilarang. Itulah sebabnya secara substansi masalah ini tetap menjadi persoalan masyarakat. Apalagi kebijakan ini ditetapkan secara tiba-tiba.

​Secara administratif, adanya silang pendapat mengenai soal ini juga menjadi catatan tersendiri agar tidak terulang lagi. Masalahnya dengan silang sengketa seperti ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang seharusnya menjadi dasar ketika akan mengeluarkan pernyataan.

Di sisi lain juga menunjukkan ketidakpatuhan birokrat tingkat bawah, dalam hal ini menteri dengan puncak birokrasi yaitu, presiden. Tentu saja hal ini berbahaya, disamping menunjukkan tidak adanya soliditas juga menunjukkan tidak berwibawanya seorang pucuk pimpinan negara (presiden) yang kebijakannya tidak dipandang sebagai yang harus dituruti dan dijabarkan oleh birokrat di bawahnya (menteri). Parodi birokrasi yang menampilkan lelucon yang tidak lucu. ***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat