Jakarta, innews.co.id – Seharusnya pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa segera dilaksanakan. Pasalnya, saat ini Gubernur sedang banyak dicerca pada setiap kerjanya lantaran harus bekerja sendiri sekian lamanya.

Namun, syahwat politik dari segelintir pihak di jajaran pimpinan DPRD DKI, membuat proses pemilihan harus berlarut-larut, bahkan harus dilakukan di periode mendatang.

Hal ini dikatakan H. DR. Muhammad Guntur anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Hanura kepada innews, Minggu (4/8/2019) siang.

“Diundurnya pemilihan wagub ulah Taufik (Gerindra) dan Pimpinan DPRD lainnya. Gubernur sekarang banyak dicaci karena kerja sendiri. Namun, karena mengurusi syahwat politik pribadi (sebagian Pimpinan DPRD) saja, membuat keadaan berantakan seperti sekarang. Padahal, mereka sebagian adalah pendukung Gubernur Anies. Tapi itulah kelebihan dari seorang pemimpin yang mempunyai hak berkuasa,” sindir Guntur.

Namun, dia melanjutkan, biasanya penzoliman tidak akan bertahan lama dalam politik.

Guntur menegaskan, penolakan jelas dilakukan oleh koalisi mereka sendiri. Sementara semua anggota siap untuk menghadiri (rapat paripurna). “Mereka tidak sadar bahwa komitmen politik sangat jelas. Jadi, walaupun diundur kedua calon wagub harus tetap dari PKS karena sampai saat ini belum pernah terjadi paripurna yang tidak kuorum. Jadi, PKS tetap mendapatkan haknya dalam mengusulkan 2 nama tersebut,” urai Guntur.

Karena itu, tambahnya, jelas kalau pengunduran ini sengaja dilakukan oleh mereka. “Mereka berharap, Oktober nanti Syaikhu memilih dilantik sebagai anggota DPR RI, jadi ada satu nama kosong yang dapat diisi. Untuk itu, kembali kita serahkan ke Syaikhu dan PKS,” tegasnya.

Guntur menganalisis, penundaan ini telah dipikirkan secara matang oleh mereka. “Saya berharap, Syaikhu tetap maju sebagai calon Wagub DKI walaupun penzoliman telah dilakukan kepadanya,” imbuhnya.

Tidak itu saja, Guntur juga sangat menyayangkan sikap Fraksi PKS yang kurang gigih dalam berjuang untuk hak mereka sendiri. “Harusnya mereka tahu bahwa banyak anggota DPRD saat ini yang mendukung perjuangan mereka dalam mendapatkan haknya,” tambah Guntur.

Meski demikian, lanjut Guntur, PKS juga paham betul, walau tertunda seperti apapun, yang berhak mengajukan 2 nama sebagai calon wagub tetaplah dari Fraksi PKS karena itu menjadi bagian dari kesepakatan politik diantara Pimpinan DPP kedua parpol yang tidak dapat diganggu gugat oleh oknum manapun. (RN)