Jakarta, innews.co.id – Aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Karena itu, barangsiapa yang menabrak aturan, harus siap dipidana.

Penegasan ini disampaikan Tim Advokat PPAT Peduli IPPAT dalam sebuah perbincangan di Jakarta, Sabtu (26/1/2019).

Ini bukan ancaman, namun realitas yang bakal dihadapi para Ketua Pengwil yang entah karena tekanan atau alasan lain memaksakan melakukan konferwil pasca 29 Januari 2019 yang menjadi batas akhir penyelenggaraan, merujuk pada Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 19 ayat (4).

Pelaksanaan Kongres VII IPPAT di Makassar, berakhir pada 29 Juli 2018. Itu artinya, enam bulan dari tanggal itu (29 Januari 2019) menjadi batas akhir penyelenggaraan konferwil.

Dijelaskan, Pasal 19 Ayat (4) ART IPPAT mengatakan, konferensi wilayah (Konferwil) diadakan setiap 3 tahun dan diadakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah kongres.

Pun demikian Pasal 22 Ayat (4) ART yang menentukan bahwa masa jabatan pengurus wilayah adalah terhitung sejak pengangkatan oleh konferwil sampai dengan penutupan konferwil yang diadakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah kongres berikutnya dengan periode sama dengan PP.

Lewat dari 29 Januari 2019, Pasal 21 AD IPPAT menyatakan, Jika Masa Jabatan Ketua Pengwil habis, maka berubah namanya menjadi ‘Pelaksana Harian’ Ketua Pengurus Wilayah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan masa jabatan Ketua Pengwil dan jajarannya bagi Ketua dan pengurus Pengwil yang mengakui bahwa Kongres IPPAT 2018 di Makasar telah ditutup dan selesai sampai dengan 29 Januari 2019 besok.

“Dengan demikian, demi hukum, Ketua dan Pengurus Pengwil tidak lagi berhak mengadakan Konferwil,” tegas Tim Advokat.

Sementara Pasal 19 Ayat (2) ART IPPAT jelas menyebutkan bahwa Konferwil diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dengan Panitia yang dibentuk oleh Pengwil (bukan oleh Pelaksana Harian Pengwil). Karena sudah lewat waktu, maka kewenangan membentuk panitia beralih ke PP (Pasal 19 Ayat 13 ART).

Apabila, Ketua Pengwil membiarkan PP IPPAT yang mengadakan Konferwil, maka yang potensial menjadi tergugat tinggal PP, MKP, Ketua Panitia serta Ketua Terpilih dan MKW terpilih dalam konferwil tersebut. Sementara Ketua dan Sekretaris Pengwil lama aman bebas dari potensi gugatan.

Lalu dengan masa jabatan Ketua dan Pengurus Pengwil yang mengakui bahwa Kongres IPPAT 2018 belum selesai karena belum ada Ketum terpilih 50 persen +1 sesuai AD dan belum ada MKP yang legitimate sebagai organ IPPAT yang harus ada, maka masa jabatannya belum berakhir. Karena itu, belum ada kewajiban baginya untuk mengadakan konferwil.

Penjelasan ini sekaligus memberikan klarifikasi dan penegasan kepada para Ketua dan Pengurus Pengwil IPPAT.

Lebih jauh Tim Advokat PPAT Peduli IPPAT menegaskan, hati-hati dalam bertindak, terutama melaksanakan konferwil. Bila tidak, maka bisa terjerembab dalam pidana. (RN)