Munas AAI Terkatung-katung, jadi gak ya?

Jakarta, innews.co.id – Sejumlah anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mulai mempertanyakan kapan kepastian pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) AAI ke-6. Pasalnya, agenda lima tahunan yang sejatinya dilaksanakan pada 25-27 Juni ini, harus diundur menjadi September 2021 dan atau selambatnya Desember 2021, lantaran pandemi yang meninggi. Namun, hingga kini belum ada kejelasan, baik dari Steerring Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) maupun DPP terkait kapan diadakannya Munas ini.

Ketika dikonfirmasi, Muhammad Ismak Ketua Umum DPP AAI mengatakan, masih menunggu OC konsultasi ke Satgas Covid-19. “Bandung sebagai tempat penyelenggaraan Munas AAI ke-6 masih belum bisa MICE,” jelas Ismak dalam pesannya kepada innews, Jum’at (3/9/2021).

Sementara itu, Darwin Aritonang Campaign Manager paket pasangan Palmer Situmorang, Helmi Efran Juni, dan Hendri Donal (PHD) ketika dikonfirmasi mengatakan, beberapa waktu lalu telah ada surat dari DPP terkait penundaan Munas antara September hingga Desember 2021. “Kalau tetap tidak bisa pemilihan secara langsung, jadi bagaimana? Kan, Munas bisa juga dilaksanakan secara hybrid (online),” ujarnya kepada innews, Jum’at (3/9/2021).

Saat ini, lanjut Darwin, makin banyak anggota yang bertanya-tanya, apakah Munas AAI jadi diadakan atau bagaimana? Sementara tidak ada penjelasan resmi, baik dari DPP maupun Panitia Pelaksana. “Pendapat saya, dengan mengingat mandat yang diberikan DPC, yang menurut DPP katanya sampai Desember 2021, serta SK dari DPP yang menunda pelaksanaan Munas ke-6 antara September-Desember 2021, maka DPP harus tetap melaksanakan Munas AAI dengan cara apapun, baik langsung atau hybrid (online), selambatnya Desember 2021,” tukas Darwin.

Dirinya menyayangkan sikap SC dan OC maupun DPP yang terkesan adem-adem saja, padahal kan sudah masuk September. “Kalau pun belum bisa, ya harusnya diinformasikan kepada anggota, apa alasannya. Kalau diam-diam begini, jadi tanda tanya,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, penetapan jadwal Munas kan butuh waktu juga untuk disosialisasikan ke anggota di daerah-daerah. Jangan nanti mendadak dibuat, sehingga banyak daerah yang tidak bisa ikut serta.

Ketika ditanya kemungkinan pelaksanaan secara online, Darwin dengan kritis mengatakan, untuk vendor IT harus melalui lelang terbuka dan diketahui semua pihak. “Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau diam-diam, ada indikasi kecurangan nanti. Sepanjang pemilihannya (vendor IT) dilakukan secara lelang dan bukan penunjukan langsung, saya kira tidak masalah,” pungkasnya. (RN)