Jakarta, innews.co.id – Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi yang dikeluarkan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta secara sembunyi-sembunyi kian memanas.

Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta secara tegas mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hak interpelasi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus, DPRD DKI memerlukan penjelasan langsung dari gubernur soal penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) pulau reklamasi.

“DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata,” kata Bestari, Senin (17/6/2019).

Bestari menjelaskan pihaknya telah berupaya meminta penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta yang berwenang memberikan rekomendasi penerbitan IMB itu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI. Namun, upaya itu tidak mendapat jawaban.

“Belum ada penjelasan dari PTSP. Rekomendasinya kan pasti dari Citata ke PTSP,” ujarnya.

Bestari meyakini fraksi-fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta juga akan setuju atas usulnya. Bestari pun menduga Anies sengaja tidak segera menyerahkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Gubernur sepertinya memang sengaja menarik dua Raperda itu untuk kemudian terjadi hal seperti ini. Ini akal-akalan saja agar nantinya Raperda dibahas mengikuti apa yang existing,” tuturnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP menilai usulan Fraksi Partai NasDem untuk mengajukan hak interpelasi merupakan hal yang positif untuk dilakukan DPRD DKI Jakarta guna mendapatkan kepastian hukum bagi status pulau reklamasi serta bangunan di atasnya.

“Minta keterangan. Judulnya minta keterangan. Tanya kepada pemangku kebijakan, kan begitu. Kenapa kita dorong, agar ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pihak pertama orang yang melakukan investasi. Kedua adalah pihak Pemprov supaya ada kepastian hukum sehingga dia mengeluarkan kebijakan, azas hukumnya ada,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi, Senin (17/6/2019).

Menurutnya usul hak interpelasi muncul akibat sulitnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimintai penjelasan atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

“Dianggap oleh teman-teman kurang representasi ketika hanya dilakukan di komisi. Tapi itu hak anggota dewan ketika minta penjelasan kepada gubernur. Kan sifatnya hak bertanya,” ujarnya.

Dia menilai, sikap Anies yang menolak reklamasi tapi menerbitkan IMB yang sama saja dengan mendukung pembangunan adalah sikap yang bertolak belakang.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan di atas pulau reklamasi yakni Pulau D atau Pulau Maju. Padahal belum ada Raperda tata ruang serta Raperda zonasi yang bisa mengatur peruntukkan lahan pulau. (RN)