Otty Ubayani menyayangkan melempemnya organisasi dalam menyuarakan kepentingan para notaris

Jakarta, innews.co.id – Salah satu tujuan utama lahirnya UU Cipta Kerja adalah mendorong hadirnya banyak investasi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Dalam hal ini, peran notaris harusnya semakin besar. Sayangnya, UU Cipta Kerja tersebut tidak mengakomodir kepentingan Notaris, bahkan cenderung diabaikan.

Saat ini, yang menjadi pegangan notaris, selain UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, dirasa kedua regulasi tersebut sudah mulai ketinggalan zaman, apalagi bila disandingkan dengan UU Cipta Kerja (omnibus law) ini.

Untuk itu, secara khusus Otty Hari Chandra Ubayani Notaris/PPAT di Ibu Kota mendorong direvisinya UU Jabatan Notaris agar dapat mengimbangi UU Cipta Kerja tersebut. “Sangat disayangkan, harusnya terkait UU Cipta Kerja ini, peran notaris juga dimasukkan. Dan itu menjadi tanggung jawab organisasi untuk menyuarakannya. Namun, organisasi notaris malah melempem, sepertinya tak punya bargaining power ke pemerintah,” tukas Otty kepada innews, di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

UU ini membuka peluang investasi dan otomatis menyerap banyak tenaga kerja

Menurut Otty, jangan justru kehadiran notaris dianggap sebagai beban lantaran berbiaya mahal. “Makin lama pekerjaan notaris malah tergerus karena dianggap berbelit-belit. Sekarang semua sudah bisa dengan sistem online. Ini sangat memprihatinkan. Padahal, notaris adalah satu-satunya pejabat publik yang bisa membuat akta otentik di negara ini,” jelasnya.

Dikemukakannya, notaris harusnya bisa memberikan pelayanan OSS (One Stop Services) atau pelayanan menyeluruh, mulai dari pembuatan akta Penanaman Modal Asing (PMA) dan lainnya, dengan prosedur tidak berbelit, cepat, dan berbiaya relatif tidak mahal. “Akta yang dibuat oleh notaris berlegalitas tinggi. Di luar itu, berarti akta dibawah tangan. Karenanya, tidak salah bila pemerintah memberikan kepercayaan pada notaris. Dari (organisasi) notaris sendiri harus ada komitmen meminimalisir notaris-notaris yang nakal,” imbuh Otty.

Sangat diaayangkan, apalagi di masa pandemi ini, organisasi notaris bak kehilangan ‘roh’ nya. Bukan saja melempem, tapi juga cenderung senyap. Diyakini kalau organisasi kuat dan punya komunikasi bagus dengan pemerintah, maka kepentingan notaris pun bisa diakomodir dalam UU Cipta Kerja.

Otty berharap, kehadiran UU Cipta Kerja bisa menjadi pintu gerbang untuk merevisi UUJN dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terlebih kedepan kan eranya generasi milenial. “Disinilah peran organisasi begitu besar. Harusnya organisasi sudah berpikir sejauh itu,” tukasnya seraya mengingatkan jangan gegara pandemi, jadi pengurus juga libur panjang ngurus organisasi.

Peran notaris jadi terabaikan lantaran kepasifan organisasi

Dicontohkan, sekarang ini banyak muncul wacana pembuatan akta secara online. Untuk itu kan perlu payung hukumnya. Harus diakui, stagnya perekonomian karena banyak hal yang dilakukan secara online, tapi payung hukumnya belum ada. Apalagi, kata Otty, kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir.

“Di masa pandemi ini, harusnya kita tetap meng-update diri, bukan malah bermalas-malasan. Selain itu, bisa dipikirkan terobosan-terobosan apa yang bisa dijalankan oleh notaris. Organisasi harus menggaungkan betapa pentingnya kehadiran Notaris/PPAT ditengah bangsa ini. Perannya besar dan memiliki legalitas tinggi,” pungkasnya. (RN)