H. Dasril Sahari Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Provinsi Papua

Jayapura, innews.co.id – Sejumlah koreksi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua disampaikan H. Dasril Sahari Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua dalam keterangannya kepada innews, Senin (27/7/2020).

“Pada tataran pelaksanaan, UU Otsus Papua hanya bicara tentang anggaran dan keberpihakan terhadap kedaulatan politik. Namun, sektor ekonomi belum tersentuh secara baik,” ujar Dasril.

Menurutnya, Otsus Papua juga belum berpihak kepada pengusaha-pengusaha muda Papua. “Harusnya ada ruang yang diberikan bagi pengusaha muda Papua, sehingga melalui Otsus, bisa semakin berkembang dan menjadi tuan di negerinya sendiri,” kata Dasril.

Kedepan, Dasril berharap penggunaan dana Otsus lebih diarahkan pada pembentukan karakter dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, kreatif, dan inovatif.

Tidak itu saja, lanjutnya, Pemerintah harus hadir bukan hanya meneggakkan kedaulatan politik, tetapi juga dalam menegakkan kedaulatan ekonomi bagi anak-anak Papua. “Kita menginginkan suatu saat nanti akan muncul konglomerat-konglomerat baru yang berasal dari Tanah Papua,” pungkas Dasril. (RN)