Dr. Otto Hasibuan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) 2 periode 2005-2015

Jakarta, innews.co.id – Keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, dituding menjadi biang kerok keberadaan organisasi advokat (OA) di titik nadir, seperti saat ini. Disamping telah ‘mengkhianati’ UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peraturan tersebut juga mengakibatkan bermunculannya berbagai OA, bak jamur di musim hujan. Surat KMA tersebut juga memperbolehkan OA-OA ‘memproduksi’ advokat, tanpa ada standarisasi profesi yang jelas.

Hal ini secara kritis disampaikan Dr. Otto Hasibuan, dalam sebuah perbincangan di Jakarta, Rabu (11/2/2020). “Tanpa standarisasi profesi yang jelas, maka yang jadi korban tentunya para pencari keadilan (justice seeker). Dan, bila hal ini dibiarkan, maka kekecewaan masyarakat yang merasa hak hukumnya tidak dibela secara profesional akan menggurita. Pada akhirnya, ibarat bom waktu, para justice seeker menilai pemerintah tak mampu memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Ini sangat berbahaya bagi pemerintah, bisa jadi bom waktu,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) 2 periode 2005-2015 ini.

Bagi Otto, Surat KMA itu telah menciderai kualitas advokat Indonesia. “Itu sejarah buruk bagi advokat di Indonesia. Bahkan terburuk dari sebelum Peradi terbentuk,” tandasnya.

Sekarang, siapapun bisa jadi advokat. Ini hanya karena ada perbedaan pandangan antara para advokat dengan Ketua MA Hatta Ali, sehingga lahirnya Surat KMA itu. Otto menyitir ucapan Hatta Ali, “Biarkan saja mereka dilantik, karena yang menentukan itu di lapangan. Kalau mereka (advokat) tidak pintar, gak akan dipakai orang”.

Advokat itu, kata Otto, adalah primus inter pares atau the best of the best. Karenanya, harus memiliki standar yang tinggi supaya bisa melayani para pencari keadilan dengan baik.

Sedikit bicara di eranya, passing grade yang diterapkan 7 dan zero KKN. Bahkan, di eranya, salah seorang saudara Otto kabarnya sudah 7 kali ikut tes advokat dan selalu gagal. Itu artinya, yang diutamakan adalah kualitas, bukan nepotisme. Tidak hanya itu, karena standar tinggi yang diterapkan, Otto harus menghadapi gugatan di pengadilan. Bahkan ada perkara yang masih tersisa di MA. “Ya, kita hadapi saja,” kata Otto taktis.

Otto mengaku, sejak lama ia dan advokat lainnya sudah meminta agar Surat KMA itu dicabut. Karena surat KMA tersebut dinilai sudah melanggar UU. “Itu hanya surat dari Ketua MA ke pengadilan tinggi. Dengan surat itu, seakan-akan boleh multi bar,” cetusnya.

Dia juga berharap, Presiden RI bisa turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Sebab, kalau ini dibiarkan, yang hancur adalah para pencari keadilan. Sebab, kalau masyarakat semakin merasa sulit mendapat keadilan, maka mereka bisa menggugat pemerintah. “Ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau pemerintah mau peduli dengan kepentingan masyarakat, cabut Surat KMA tersebut,” pinta Otto.

Dirinya yakin, kalau Peradi bisa bersatu dan memiliki standar profesi yang diikuti semua OA, maka kualitas advokat di Indonesia akan tinggi dan membanggakan. Ini juga menguntungkan bagi para pencari keadilan. (RN)