Prof Otto Hasibuan Kuasa Hukum Yulia Asmarawaty HAS dan Herry Aswandi HAS

Jakarta, innews.co.id – Penahanan Djoko Tjandra oleh Kejaksaaan Agung dinilai tidak sah dan melawan hukum. Ini didasarkan pada putusan yang dieksekusi telah batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 KUHAP.

Hal ini dikatakan Prof. Otto Hasibuan kuasa hukum Djoko Tjandra dalam rilisnya, Minggu (2/8/2020).

Berkaca pada kronologisnya, pada 28 Agustus 2000, DT telah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtverfolging) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 156/Pid.B/2000/ PN.JKT.SEL (“Putusan PN”). Terhadap Putusan PN tersebut, Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) mengajukan upaya hukum kasasi, yang kemudian Ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA nomor 1688 K/PID/2000 tertanggal 28 Juni 2001 (“Putusan Kasasi”). “Dengan adanya Putusan Kasasi yang telah berkekuatan tetap tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian melakukan eksekusi Putusan Kasasi tersebut dengan mengembalikan barang bukti kepada DT,” terang Otto.

Kemudian, 8 tahun kemudian, tepatnya 2009, JPU mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (“PK”) yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim Agung pada 11 Juni 2009. “Upaya hukum ini jelas melanggar dan bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa suatu “putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap” dikecualikan dari putusan yang dapat diajukan upaya hukum PK. Kemudian, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga mengatur bahwa hak untuk mengajukan upaya hukum PK tidak dimiliki oleh JPU. Oleh karena itu jelas terbukti bahwa upaya hukum PK yang diajukan oleh JPU terhadap Djoko Tjandra (terdakwa) sangatlah tidak berdasar dan telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP,” terangnya.

Terhadap upaya hukum PK JPU yang tidak berdasar tersebut, MA mengeluarkan putusan pada 23 Juni 2001 yang intinya mengabulkan permohonan PK Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dijelaskan, Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat unsur “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Kemudian Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) huruf (k) tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

“Oleh karena amar Putusan PK Jaksa diatas tidak memuat perintah penahanan terhadap DT (terdakwa), maka putusan PK Jaksa tersebut telah batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan ayat (2) KUHAP,” tegasnya.

Dengan batalnya Putusan PK Jaksa tersebut, satu-satunya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Kasasi juncto Putusan PN yang pada pokoknya melepaskan DT dari segala tuntutan hukum. Faktanya, Putusan Kasasi tersebut pun telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2001, termasuk pengembalian barang bukti kepada DT.

Otto menambahkan, kalaupun Putusan PK Jaksa tersebut dianggap tidak batal demi hukum (quod non), Putusan PK Jaksa tersebut tidak mengandung perintah prnahanan, sehingga tidak ada objek eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka penahanan. “Berkaca pada hal tersebut, penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sangatlah tidak berdasar karena penahanan pun bukanlah merupakan objek eksekusi sebagaimana dalam amat Putusan PK Jaksa,” tukas Otto.

Seperti diketahui, pada 31 Juli 2020, DT resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung di Rutan Salemba cabang Bareskrim Mabes Polri sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, 31 Juli 2020 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No: Print-693/M.1.14/Fd.1/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020. Penahanan tersebut dilakukan dalam rangka eksekusi Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali nomor 12 PK/PID.SUS/2009 (“Putusan PK Jaksa”). (RN)