Pakar hukum dan Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada Prof Otto Hasibuan

Jakarta, innews.co.id – Teror dan ancaman yang menimpa panitia dan narasumber diskusi mahasiswa Constitusional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, harus diusut tuntas. Jika tidak dapat merusak citra presiden Joko Widodo serta mencederai hukum dan keadilan.

Penegasan ini disampaikan pakar hukum Prof Otto Hasibuan di Jakarta, Senin (1/6/2020) kemarin. “Kalau ini tidak diungkap cepat, maka akan merugikan nama baik presiden dan kepolisian. Karena itu, teror harus cepat dibongkar demi menjaga nama baik Presiden,” tegas Otto.

Otto menilai, ada pola kemiripan teror terkait teror kepada panitia serta narasum diskusi mahasiswa CLS FH UGM dengan yang dialami wartawan media nasional.

“Perlu diusut! Jangan-jangan ini dilakukan oleh pihak yang sama,” tandas Otto yang juga Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada ini.

Dia menambahkan, apabila ancaman disertai teror itu dibiarkan, maka dikhawatirkan dapat membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Sepanjang diskusi tidak ada yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan maka itu sah dan tidak boleh boleh dilarang,” ujarnya.

Insiden itu berawal dari diskusi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok CLS. Diskusi itu bertema ‘Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’. Diskusi yang semula dijadwalkan diselenggarakan pada Jumat 29 Mei itu dibatalkan. Pembatalan itu karena dari pembicara hingga moderator mendapat ancaman dari sejumlah orang.

Berbagai teror dan ancaman dialami pembicara, moderator, narahubung, serta ketua komunitas CLS. Teror mulai dari pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.
Akhirnya, panitia pelaksana mengubah judul di dalam poster, sekaligus mengunggah poster dengan judul yang telah dirubah menjadi ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’. Klarifikasi tersebut disertai permohonan maaf dan termuat dalam akun Instagram “Constitutional Law Society” (CLS)(https://www.instagram.com/p/CAuzTSqFZzu/).

(RN)