Otty Hari Chandra Ubayani Notaris/PPAT di Ibu Kota menolak tindakan anarkhisme dalam penyampaian pendapat di muka umum (demo)

Jakarta, innews.co.id – Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945, sesuai pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Akan tetapi, bila aksi menyampaikan pendapat berujung anarkhis, itu ibarat ‘kiamat’ bagi perekonomian nasional. Sebab, muncul ketakutan berbagai pihak, khususnya kalangan usahawan.

Penegasan ini disampaikan Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH., Notaris/PPAT dan juga pengusaha di Ibu Kota menyikapi aksi demo anarkhis yang terjadi minggu lalu di Jakarta. “Sampaikan pendapat, saran, atau kritik dengan cara yang benar, bukan dengan berbuat anarkhis,” ujarnya kepada innews, di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Demo anarkhis berujung pembakaran salah satu Halte Busway di Bundaran HI, beberapa hari lalu

Terkait demo UU Cipta Kerja yang diprotes banyak pihak, Otty mengatakan, ada jalur yang benar bila memang tidak puas terhadap suatu produk hukum. Dalam hal ini bisa melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Otty menyayangkan di masa pandemi ini, justru dilakukan demo yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19. “Sudah perekonomian kita sedang terpuruk, ditambah lagi aksi demo anarkhis yang melahirkan ketakutan bagi masyarakat umum,” ujarnya.

Wanita cantik yang juga dikenal sebagai desainer ini juga meyakini, UU tersebut masih bisa diperbaiki. Demo anarkhis berimplikasi luas bagi perekonomian. Salah satunya, bursa saham akan turun, demikian juga nilai mata uang kita akan melemah. Belum lagi ketakutan para investor yang berencana masuk. Hal lainnya, dengan merusak fasilitas umum, maka butuh dana untuk memperbaikinya. Padahal, itu juga dibangun dari pajak rakyat.

Sejujurnya, Otty melihat UU Cipta Kerja ini memiliki banyak sisi positif. Salah satunya adalah pembukaan banyak lapangan kerja. Selain itu, ada jaminan soal pesangon, dimana ada jaminan dari negara. Jadi, kalau pengusaha tidak sanggup memberi pesangon bagi karyawan yang di PHK, maka negara yang akan memberikan.

Otty Ubayani minta semua pihak menahan diri dan menempuh jalur yang benar bila ada yang kurang pas dengan UU Cipta Kerja

Dia menambahkan, dampak pandemi ini begitu luar biasa, dimana perekonomian nasional terjun bebas. Untuk menggeliatkan kembali, butuh dana segar dari luar. Karena itu, dengan mempermudah (friendly) persyaratan investasi, diharapkan investor masuk ke Indonesia.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah berupaya memberikan insentif dan stimulus kepada kalangan pengusaha agar tetap hidup. “Jangan hal positif ini dirusak dengan tindakan-tindakan barbar yang justru akan mengacaukan semuanya,” tegas Otty.

Selain itu, Otty berharap pemerintah lebih wise dalam menyikapi persoalan ini dan bisa mengambil langkah-langkah terbaik. Misal, Presiden Jokowi bisa memanggil para akademisi dan tokoh-tokoh bangsa untuk mendapat masukan terkait UU Cipta Kerja ini. (RN)