Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH., Notaris/PPAT di Ibu Kota, narasumber tunggal dalam webinar bertema 'Belajar Legalitas Investasi Properti', Rabu (21/10/2020)

Jakarta, innews.co.id – Banyak orang beranggapan, investasi dalam bentuk lahan atau tanah sangat tepat. Sebab, dari waktu ke waktu kecenderungannya harga tanah naik. Meski begitu, membeli tanah–apalagi untuk investasi haruslah berhati-hati, tidak boleh sembarangan. Sebab, ada banyak persoalan pelik yang bisa muncul, utamanya soal kepemilikan lahan.

Secara gamblang, hal tersebut diuraikan oleh Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Sp.N., MH., Notaris/PPAT di Ibu Kota dalam webinar bertajuk “Belajar Legalitas Investasi Properti” yang diadakan oleh izinproperti dan izin.co.id, Rabu (21/10/2020).

Sebagai narasumber tunggal, Otty menguraikan secara detail terkait aspek-aspek legal pertanahan. “Secara umum, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum membeli sebidang tanah di antaranya, pastikan keaslian bukti kepemilikan tanah, cek status kepemilikan dan asal usul (histori) tanah, periksa detail tanah yang mau dibeli, baik ukuran maupun dokumennya,” terang Otty.

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Atas Tanah disebutkan beberapa hak atas tanah yakni, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Dipandu oleh Debora Harijanto, SH., Co-Founder izin.co.id, Otty Ubayani memaparkan seluk beluk investasi tanah dalam webinar, Rabu (21/10/2020)

“Yang memiliki hak penguasaan tanah di Indonesia hanya warga negara Indonesia. Warga negara asing (WNA) tidak diperkenankan. Meski begitu, hak milik bisa hilang diakibatakn oleh bencana alam atau diambil negara,” lanjutnya dihadapan lebih dari 70 peserta webinar yang dimoderatori oleh Debora Harijanto, SH., Co-Founder izin.co.id, ini.

Sementara itu, untuk hak guna usaha (HGU) ada jangka waktunya, paling lama 25-35 tahun. HGU ini diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5 hektar. Jika diatas 25 hektar, maka ada peraturan tambahan yang dibebankan. Mirip dengan HGU ada hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Bila ingin membeli tanah, Otty menyarankan yang legalitasnya hak milik (SHM), atau minimal yang HGU, tapi sudah bersertifikat. “Langkah selanjutnya, pastikan tanah yang dibeli statusnya clear dari sengketa atau tidak bermasalah,” ujar Otty yang juga dikenal sebagai Notaris Koperasi dan Notaris Pasar Modal ini.

Secara terbuka, Otty juga memaparkan beberapa jenis tanah yang sebaiknya dihindari untuk dibeli, apalagi dijadikan investasi, antara lain, tanah wakaf, tanah warisan yang masih dalam sengketa, dan tanah girik.

Investasi tanah harus berhati-hati agar tidak bermasalah kelak

“Bila ingin membeli tanah girik, harus dipastikan nama yang tertera dalam dokumen girik harus sama dengan yang ada dalam akta jual beli,” kata Otty mengingatkan.

Juga diuraikan beberapa biaya yang memang harus disiapkan saat membeli tanah yakni, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), biaya pajak penghasilan (PPh), biaya cek sertifikat, biaya balik nama sertifikat, biaya pembuatan akta jual beli dalam transaksi, PPN, dan biaya kenotariatan.

“Dalam berinvestasi tanah, kita memang harus berhati-hati. Karena itu, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangatlah penting, demikian juga Notaris. Berinvestasilah secara cermat dan bijak,” pungkas Otty. (RN)