Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli

Oleh : Firman Jaya Daeli*

KUALITAS dan integritas wilayah-wilayah Nusantara Indonesia semakin menguat dan bermakna ketika seluruh komunitas kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan bergotongroyong “membumikan dan mempraksiskan” nilai-nilai dan Sistem Nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan, panduan, dan jiwa raga Nusantara, merupakan Sistem Nilai yang lahir, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Penguatan Nusantara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan, berbasis, dan berorientasi Pancasila, pada gilirannya menjadi perawat, pemandu, pendorong, dan penguat Indonesia Raya.

Ideologi Pancasila secara ideal normatif strategis, pada dasarnya juga memiliki, menganut, dan mengandung sistem sosial, sistem kemanusiaan, sistem kerakyatan, sistem kebangsaan, sistem kebudayaan, sistem kegotongroyongan, sistem demokrasi, dan sistem perekonomian. Dengan demikian, pembumian nilai-nilai Pancasila secara otentik dan konkrit akan berintikan dan bermuara pada aspirasi pemajuan dan agenda perwujudan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan Indonesia.

NKRI yang adil, makmur, dan sejahtera semakin mewujud dan menumbuh secara berarti ketika didukung dengan ketersediaan kualitas sistem pertahanan negara dan kualitas sistem keamanan nasional. Juga adanya kualitas stabilitas politik dan kualitas stabilitas keamanan yang kuat, demokratis, dinamis, dan humanis.

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli bertemu dan berdiskusi dengan Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, Selasa, 15 Februari 2022, di Denpasar, Bali

Pemikiran, pengkajian, dan pemetaan di atas menjadi materi inti dan narasi strategis ketika Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli bertemu dan berdiskusi dengan Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, Selasa, 15 Februari 2022, di Denpasar, Bali. Pertemuan diskusi kedua sahabat lama tersebut berlangsung secara informal untuk mendiskusikan sejumlah perihal pemikiran strategis dan pelaksanaan aksi teknis untuk Membangun Indonesia Maju. Spritualitas Pancasila berposisi untuk menguati dan memaknai NKRI, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, dan memajukan Indonesia Raya.

Kodam IX/Udayana adalah komando teritorial yang membawahi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan Pangdam sekarang ini yaitu, Mayjen TNI Sonny Aprianto (lulusan Akademi Militer/Akmil tahun 1990. Pernah menjadi Komandan Korem (Danrem) Wira Bima (membawahi Provinsi Riau) dengan pangkat jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen); selanjutnya menjabat sebagai Komandan Pusat Intelijen TNI AD dengan pangkat Brigjen. Lalu, menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Badan Intelijen Negara (BIN-RI) berpangkat dengan Mayor Jenderal (Mayjen). Kemudian, menjabat sebagai Deputi 3/Kontra Intelijen BIN-RI dengan pangkat Mayjen. Kini menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana.

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Fredy Runtu, di Kantor Kejati, Manado

Di Pulau Dewata, Firman Jaya Daeli juga melakukan serangkaian kegiatan sejak Senin, 14 Februari 2022. Pada dasarnya dalam rangka melaksanakan sejumlah kegiatan pertemuan dan diskusi bersama sejumlah institusi, elemen, komunitas, kalangan, organisasi, dan lain-lain. Juga berkunjung ke Pascasarjana Universitas Udayana (Unud) dan mengunjungi sejumlah lokasi tempat lainnya dalam kerangka pemajuan Bali dan kawasan.

Provinsi Bali adalah sebuah kawasan yang berbasis pada kepariwisataan dan kebudayaan. Perekonomian Bali berbasis dan bergerak pada kepariwisataan dan kebudayaan. Kebijakan dan agenda Pemerintah Nasional dan keseluruhan jajaran Pemerintah Daerah mengenai percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan vaksinasi serta percepatan pemulihan ekonomi regional dan nasional, harus senantiasa diletakkan dan diselenggarakan secara efektif dan produktif. Khususnya dalam kerangka pelayanan, perlindungan, dan penguatan kesehatan masyarakat dan kebangkitan daerah Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster pada dasarnya bersama masyarakat dan institusi TNI dan Polri beserta keseluruhan jajaran terkait, sudah dan senantiasa menggerakkan dan melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawab sepenuhnya untuk memajukan Bali. Pemajuan tersebut juga meliputi pemulihan dan pembangkitan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai intisari dan hakikat dari perekonomian masyarakat dan daerah Bali. Apalagi Bali sudah dipilih dan ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan sejumlah rangkaian KTT G 20 sepanjang tahun 2022 ini. Indonesia merupakan tuan rumah penyelenggara KTT G-20 dengan posisi Presiden RI Jokowi selaku Presidensi G-20.

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli saat berkunjung ke Bali

Sebelum ke Bali, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli, juga telah berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu, 9 Februari 2022. Firman Jaya Daeli diundang menjadi Pembicara dalam Seminar Nasional, di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado bertema: “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Indonesia Tangguh Dan Maju”.

Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka Perayaan Dies Natalis ke-72 GMKI. Hadir sebagai pembicara antara lain: (1) Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)-RI Prof. Dr. Hariyono; (2) Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh yang mewakili KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman; (3) Rektor Unsrat Prof. Dr. Ellen Joan Kumaat; dan (4) Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli.

Ketua DPR-RI Puan Maharani bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey datang juga menghadiri Seminar Nasional tersebut di Kampus Unsrat. Kedatangan Ketua DPR-RI bersama Gubernur Sulut disambut sekaligus didampingi oleh Rektor Unsrat Prof. Dr. Ellen Joan Kumaat. Ketua DPR-RI menjadi Pembicara Tunggal dalam sesi tersendiri, setelah dan sebelum melaksanakan beberapa kegiatan lain di Sulut. Tema Utama yang disampaikan dalam Seminar, berkaitan dengan Pancasila dan NKRI.

Keesokan harinya, Firman Jaya Daeli bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Irjen Pol. Mulyatno didampingi oleh Kepala Biro (Karo) Operasi Polda Sulut Kombes Pol. Wirawan, di Ruang Kerja Kapolda, Kantor Polda, Manado. Di hari yang sama, Firman Jaya Daeli bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Fredy Runtu, di Kantor Kejati, Manado.

Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli (tengah) diapit Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Irjen Pol. Mulyatno (kiri) dan Kepala Biro (Karo) Operasi Polda Sulut Kombes Pol. Wirawan, di Ruang Kerja Kapolda, Kantor Polda, Manado

Provinsi Sulut menempati posisi strategis. Perspektif atas posisi geostrategis tersebut, pada gilirannya meletakkan dan menumbuhkan Sulut menjadi sebuah kawasan terluar, terdepan, dan tergolong Provinsi “Daratan” (ada sejumlah daerah otonom Daratan, yaitu: Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Timur, Kabupaten Bolmong Utara, dan Kota Kotamobagu. Juga sekaligus termasuk Provinsi “Kepulauan” (ada sejumlah daerah otonom Kepulauan, yaitu: Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tugas dan tanggungjawab strategis dan teknis dari institusi Ketentaraan, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi penting dan mendesak untuk selalu digerakkan dan ditegakkan guna mendorong dan mendukung pembangunan dan pemajuan Sulut dan kawasan. Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama masyarakat, jajaran lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi), organisasi strategis dan masif, kalangan pengusaha, pebisnis, koperasi dan UMKM, komunitas profesional, media massa, NGO/LSM dan civil society, institusi TNI dan Polri beserta jajaran terkait, melakukan kerja bersama dengan semangat gotongroyong. Juga telah dan sedang menyelenggarakan, menggalakkan, dan menggelorakan pembangunan Sulut agar semakin maju dan berkembang secara mendasar dan menyeluruh.

Pasca ke Sulut, Firman Jaya Daeli juga mengunjungi Kepulauan Nias (Kepni), Sabtu-Minggu, 12-13 Februari 2022. Salah satu agenda di Nias yakni, menghadiri dan menyampaikan Kata Sambutan dalam Acara Syukuran Pernikahan dengan bernuansa adat istiadat kebudayaan. Acara syukuran tersebut dihadiri tamu dan undangan, antara lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Kasianus Telaumbanua, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era Era Hia, mantan Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Kepala Staf Kodim (Kasdim) Nias Mayor Infanteri Charles Telaumbanua, Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Utara Bazatulo Zebua, Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Polres Nias Kompol Arius Zega, mantan Sekda Kota Gunungsitoli Yustinus Zega, dan lain-lain.

Di awal Februari 2022, Firman Jaya Daeli, juga mengunjungi Pelabuhan Laut Gunungsitoli, Kepni, bersama Pejabat Direktorat Jenderal/Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan/Kepala KSOP) Pelabuhan Laut Gunungsitoli Merdi Loi dan Pejabat Struktural BUMN Pelindo Gunungsitoli, Kepni

Sebelumnya, di awal Februari 2022, Firman Jaya Daeli, juga mengunjungi Pelabuhan Laut Gunungsitoli, Kepni, bersama Pejabat Direktorat Jenderal/Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Kepala Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan/Kepala KSOP) Pelabuhan Laut Gunungsitoli Merdi Loi dan Pejabat Struktural BUMN Pelindo Gunungsitoli, Kepni. Firman Jaya Daeli menerima kunjungan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli Agus Komarudin untuk bertemu dan berdiskusi. Jajaran PN Gunungsitoli membawahi Wilayah Hukum Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli. Kemudian juga menerima kunjungan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega.

Selanjutnya menerima kunjungan beberapa tokoh, pimpinan, dan pengurus Ormas Nahdlatul Ulama (NU) dari beberapa kabupaten dan kota di Kepni. Kunjungan tersebut untuk berdiskusi merumuskan agenda utama dan kegiatan aksi jajaran NU dalam bergotongroyong membangun dan memajukan Kepni. Kemudian Firman Jaya Daeli diundang juga menjadi Narasumber dalam acara Dialog dan Diskusi dengan organisasi kemahasiswaan dan sejumlah kalangan media, aktifis, dan profesional.

Firman Jaya Daeli sebagai alumni bersama dengan sejumlah alumni lainnya, juga mengunjungi SMP Katolik Bunga Mawar Gunungsitoli, Kepni. Pertemuan berlangsung bersama dengan Kepala Sekolah SMP Katolik Bunga Mawar Suster Magdaleni Wau beserta para Guru

Firman Jaya Daeli sebagai alumni bersama dengan sejumlah alumni lainnya, juga mengunjungi SMP Katolik Bunga Mawar Gunungsitoli, Kepni. Pertemuan berlangsung bersama dengan Kepala Sekolah SMP Katolik Bunga Mawar Suster Magdaleni Wau beserta para Guru. Juga ada sesi dialog dan tanya jawab dengan beberapa murid. Selanjutnya, Firman Jaya Daeli berkesempatan datang ke kawasan Gunungsitoli Idanoi untuk mengunjungi lokasi dan tempat makam Tuada Daeli yang merupakan leluhur dari keseluruhan keturunan marga Daeli. Kunjungan tersebut bersama dengan sejumlah Kepala Desa setempat dan beberapa figur lain.

Kepni merupakan wilayah yang bertitik tumpu dan bernuansa pada kepariwisataan dan kebudayaan. Kepni adalah sebuah kawasan Kepulauan yang sejak tahun 1945 sudah menjadi “Daerah Otonom” dengan posisi tingkat Kabupaten dan bergabung kedalam Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Menurut (Alm.) P.R. Telaumbanua (mantan Bupati Nias, Residen Sumatera Timur, Walikota Medan, Gubernur Sumut), Kepni adalah sebuah daerah atau wilayah yang sama sekali tidak pernah berhasil dimasuki dan diduduki oleh penjajah kolonial Belanda pada masa Agresi Pertama (I) dan pada masa Agresi Kedua (II).

Firman Jaya Daeli memberikan sambutan di acara pernikahan di Nias

Kini Kepni terdiri dari beberapa daerah otonom karena sudah memiliki 4 Kabupaten dan satu Kota. Ada Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli. Kepni memiliki berbagai latarbelakang strategis, rekam jejak historis, sosiologis, antropologis, demografis, ekonomis, geografis, dan politis, argumentasi dan rasionalisasi yang variatif, kuat, obyektif, dan akurat, serta dengan modal sejumlah hal. Dengan demikian, Kepni sesungguhnya sudah amat potensial dan sangat tepat apabila ditingkatkan status daerah otonomnya untuk dibentuk menjadi sebuah daerah otonom tingkat provinsi.

Selepas Nias, Firman Jaya Daeli melanjutkan lawatan ke Medan, Sumatera Utara (Sumut). Firman Jaya Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Polri dan Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI tersebut, melangsungkan pertemuan dengan Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak. Pertemuan diskusi kedua sahabat baik tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolda, Kantor Polda, Medan, Senin, 14 Februari 2022, dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Sumut Kombes Pol. Joas Feriko Panjaitan.

Belum lama ini, ETOS Institute sebuah lembaga penelitian dan survei yang independen dan kredibel, menyampaikan, hasil survei nasional pendapat publik. Survei tersebut bertalian dengan kinerja Kepolisian di 5 wilayah Polda di Indonesia. Sejumlah Polda tersebut berkategori Tipe A Lama dan Strategis, yaitu: Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Jabar, Polda Jateng, dan Polda Sumut. Kualitas kinerja kelima satuan wilayah Polda tersebut, pada dasarnya terkait dan dikaitkan dengan kualitas, kapasitas, profesionalitas Kepemimpinan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil/Kapolda) di beberapa Polda tersebut. Etos Institute melaporkan mengenai keseluruhan proses dan hasil survei tersebut kepada publik secara terbuka. Ada sejumlah variabel dan faktor penilaian dan pendapat publik yang menunjukkan dan menempatkan kepemimpinan dan kinerja Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak – pada posisi terunggul dan teratas.

Firman Jaya Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Polri dan Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI tersebut, melangsungkan pertemuan dengan Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak

Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak adalah lulusan Akademi Kepolisian/Akpol Tahun 1990. Pernah menjadi Direktur Penyidikan Kedeputian Penindakan KPK-RI dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Selanjutnya, menjabat sebagai Plt. Deputi Penindakan KPK-RI dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen), meski saat itu Panca Putra Simanjuntak masih berpangkat Brigjen. Lalu, menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri berpangkat jenderal bintang dua. Kemudian, menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) dengan pangkat Irjen. Dan, kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut).

Keseluruhan konstruksi dan substansi dari kebijakan dan agenda institusi dan kepemimpinan tersebut juga kualitas kinerja dan kepemimpinan beserta jajaran, pada dasarnya diwarnai, disertai, dan dimaknai dengan ideologi dan falsafah Pancasila. Nilai-nilai dan Sistem Nilai Pancasila pada hakikatnya mendasari, memandu, menuntun kinerja, dan kepemimpinan di berbagai ruang dan tingkatan kewilayahan di Indonesia. Intisarinya adalah bahwa Pancasila memiliki hubungan kuat dan kaitan erat dengan perjuangan dan penguatan Nusantara untuk Memajukan Indonesia Raya.

Demikian pula, berbagai institusi dan kepemimpinan beserta jajaran, juga telah dan akan senantiasa untuk semakin menunjukkan dan merefleksikan nilai-nilai dan Sistem Nilai Pancasila terhadap perihal penting dan strategis. Utamanya terhadap keseluruhan artikulasi, agregasi, komunikasi, sosialisasi, dan kaderisasi dalam sistem birokrasi, institusi, kinerja, dan kepemimpinan. Juga termasuk dalam kerangka dan konteks penyelenggaraan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan untuk bergotongroyong Memajukan Indonesia Raya.

* Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia