Investor siluman banyak muncul hanya untuk mencari dana dari pihak lain

Jakarta, innews.co.id – Data mencengangkan disajikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dalaks BKPM) Imam Soejedi, saat ini realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 110,4 triliun (52,8%), sementara di Jawa Rp 98,6 triliun (47,2%).

Di luar Jawa, provinsi lokasi yang paling diminati investor yaitu, Riau dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 13,0 triliun atau 6,2% dari total capaian realisasi investasi pada periode Triwulan III tahun 2020 ini. Sementara Jawa Barat menjadi provinsi di Pulau Jawa yang paling diminati dengan nilai Rp 28,4 triliun atau 13,6% dari total capaian realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dr. John N. Palinggi, MM., MBA., pengusaha nasional yang juga Ketua Harian Bisma–wadah kerukunan umat beragama Indonesia

Tidak itu saja, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pernah mengatakan ada 153 perusahaan asing yang siap masuk ke Indonesia. Melihat data-data tersebut, nampaknya Indonesia harus berbangga. Namun, benarkah demikian?

Pendapat berbeda disampaikan pengamat sosial politik nasional Dr. John N. Palinggi, MM., MBA., yang dengan tegas meminta pemerintah mewaspadai munculnya investor siluman. “Coba cek di lapangan. Jangan-jangan perusahaan hanya mencari izin usaha dengan mencari partner dari luar negeri, lalu digadai ke bank untuk dapat uang, lalu kabur,” jelas John.

Dalam hal ini, lanjutnya, BKPM harus benar-benar mengecek di lapangan. Jadi, jangan langsung mempercayai banyak investor masuk, sementara di lapangan nihil. “Dari dulu ada kebohongan-kebohongan terkait investasi. Katanya banyak investor masuk, coba diumumkan daftarnya, supaya bisa dicek oleh masyarakat secara langsung,” seru John Palinggi.

Dia menambahkan, izin boleh dikeluarkan, demikian juga regulasi diatur agar lebih mempermudah, tapi apakah investor yang mendaftar itu punya niat baik atau tidak. “Buktikan semua di lapangan,” tegas John bernas.

Kabarnya, ada yang sudah dapat dana dari bank mencapai triliunan, tapi perusahaannya mau bangkrut. Ada juga, ada investor dari luar, mendaftar di Indonesia, lalu cari partner dari luar, setelah dapat uangnya, dia bilang sistem investasi di Indonesia jelek. Padahal, memang niatnya dari awal yang sudah tidak baik.

“Kesalahan BKPM di masa lalu, terlalu gembar-gembor, sampai pernah menyatakan, sudah hampir 2.000 investor masuk ke Indonesia. Sekarang juga dikatakan ada lebih dari 200 investor masuk. Silahkan cek langsung ke lapangan, apakah sudah membeli lahan untuk pabrik, membangun gedung, dan lainnya,” urai John lagi.

Menurutnya, kalau sampai 6 bulan pasca mendaftar, tidak ada aktifitas dari investor di Indonesia, berarti kita sudah ketipu. “Tindakan pada investor yang nakal tidak dilakukan serta pengawasannya tidak ada,” tukasnya.

John meminta semua pihak, termasuk stakeholders untuk tidak pongah dan merasa banyak investor masuk. “Harusnya BKPM memberi kepercayaan kepala daerah mengawasi investor dan secara berkala memberi laporan. Kalau ada yang nakal, maka pemerintah daerah meminta BKPM mengeluarkan pencabutan surat izin investasi,” inputnya.

Diungkapkan, kelemahan investasi di Indonesia, selain soal pengupahan adalah tidak adanya sistem monitoring di lapangan. Terkait hal itu, pemerintah pusat kurang melibatkan gubernur, bupati/walikota untuk melakukan monitoring terhadap perilaku investor.

Konon kabarnya, banyak di Indonesia orang yang mengaku-aku investor, padahal kerjanya hanya menggoreng-goreng masalah, tipu sana-sini. “Itu juga menjadi kelemahan dari sistem pengawasan orang asing di Indonesia,” ungkapnya.

Dikritisi pula, soal informasi terkait surplus beras. John beranggapan, selama ini tidak ada disebutkan secara rinci, di daerah mana saja itu terjadi, supaya bisa diikuti oleh masyarakat di tempat lain.

“Jadi, jangan hanya bermain data dengan teknologi yang ada. Terbuka saja, supaya rakyat bisa ikut mengontrolnya,” kata John.

Dengan tegas John mengatakan, salah satu kelemahan utama dalam keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah tidak mengikutsertakan secara maksimal gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan pembangunan yang dikendalikan dari pusat. Demikian juga di lapangan, kelemahan pembangunan yang dilakukan gubernur dan bupati/walikota adalah tidak melibatkan camat dan lurah. (RN)