Jakarta, innews.co.id – Hak interpelasi sebagai bentuk pengawasan yang digunakan sejumlah senator DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan, terkait gelaran Formula E, nampaknya melahirkan kekuatiran tersendiri bagi orang nomor satu di Jakarta itu. Bahkan, sampai-sampai Anies spesial mengajak makan bareng beberapa pimpinan parpol di Kebon Sirih, sembari membahas persoalan tersebut.
Alih-alih mengaku sebagai silahturami biasa, seperti dikatakan Wakil Gubernur Riza Patria, anehnya, dua parpol pendukung interpelasi, PDI-Perjuangan dan PSI tidak diundang. Menurut pengakuan Riza, banyak hal yang diperbincangkan dalam makan bersama tersebut. Salah satunya tentang Formula E.
Ditemui di ruang kerjanya, Pantas Nainggolan, SH., MM., Anggota DPRD DKI F-PDIP menjelaskan, interpelasi merupakan bentuk penajaman dari pengawasan. Secara sederhana disebut ‘hak bertanya’. Dia mengatakan, pihaknya ingin menanyakan pelaksanaan Formula E dikaitkan dengan temuan dari BPK dan situasi pandemi Covid-19.
Sependapat dengan banyak netizen, Pantas pun mengaku bingung, kok hanya mau bertanya, tapi ada kesan Anies seperti ‘ketakutan’. “Ini justru membuat kami lebih mendalami lagi soal Formula E. Setelah ditelisik mendalam, kami melihat ada potensi-potensi pemborosan dan kerugian untuk sebuah keuntungan imajiner,” kata Pantas kepada innews, Selasa (31/8/2021).
PDI-P sendiri menilai, kenapa anggaran Formula E yang besar itu tidak digunakan untuk membantu warga Jakarta, terutama yang terdampak pandemi, baik dari sisi kesehatan, pemulihan ekonomi, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya. “Dalam menangani pandemi ini, perlu ada atensi yang sungguh-sungguh dari pemerintah terhadap rakyatnya dalam banyak hal. Jangan sampai rakyat merasa sudah terpuruk, pemerintah juga tidak mau tahu,” ujarnya kritis seraya mengatakan, satu rupiah pun dari APBD harus ada manfaatnya bagi masyarakat.
Merunut ke belakang, pengajuan gelaran Formula E dilakukan dalam RAPBD-Perubahan. “Seingat saya tidak ada penjelasan komprehensif terkait Formula E. Karena itu, sejak awal Fraksi PDI-P paling keras menentang hal tersebut. Kami menilai, Formula E tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi muncul di RAPBD-P. Kami juga kaget melihat itu awalnya, jadi langsung kami protes,” terangnya.
Dikatakannya, sejak awal tidak ada transparansi dengan dukungan data-data yang jelas.
Pantas menambahkan, kita tidak memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam terkait Formula E. Setelah didalami, ternyata alokasi anggaran acara itu tersebar dimana-mana, tidak hanya di satu SKPD. Selain itu, setelah dicermati, kewajiban-kewajiban terkait Formula E sampai 2024, sementara masa jabatan Gubernur habis Agustus 2022. Itu artinya melampaui masa jabatan gubernur. “Secara aturan itu tidak boleh, kecuali ada hubungannya dengan prioritas nasional,” paparnya.
Melalui hak interpelasi, dewan ingin mengingatkan, jangan sampai terlalu dalam tenggelam dalam sesuatu yang tidak pasti. Sementara, pandemi yang sudah nyata-nyata ada, butuh anggaran besar untuk membenahi berbagai sektor.
Penebangan pohon-pohon di Monas sebagai bagian dari rencana Formula E, kian memperkuat PDI-P untuk benar-benar mendalami persoalan tersebut.
Pertemuan Pemprov DKI dengan 7 pimpinan parpol di Kebon Sirih, sambung Pantas, wujud kegalauan Pemprov DKI. “Jangan sampai pertemuan dengan 7 parpol tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk ‘interpelasi’ yang sudah dijawab oleh Gubernur. Jangan sampai juga ada dugaan kongkalikong demi melancarkan hajatan tersebut,” tandasnya.
Lebih dari itu, Pantas mengingatkan, jangan sampai Formula E menjadi ranjau bagi pemimpin di Jakarta mendatang, karena sifat penganggarannya yang multiyears. Karena itu, Pantas meminta anggota-anggota dewan bijak melihat persoalan ini. “Jangan hanya untuk ‘kenikmatan’ sesaat, kita korbankan kepentingan warga Jakarta. Di masa pandemi ini, warga benar-benar membutuhkan perhatian dari pemerintah. Jangan kita tinggalkan hanya untuk menggelar acara yang belum jelas sisi benefitnya, terutama bagi rakyat,” pungkasnya. (RN)
Be the first to comment