Papua dan Papua Barat Bakal Terang Benderang, Ini 3 Strategi Pemerintah

Jakarta, innews.co.id – Pemerintah menyiapkan tiga strategi menerangi Papua dan Papua Barat melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu.

“Penyediaan akses listrik untuk daerah belum berlistrik di daerah 3T, dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan,” kata Jisman dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Hal yang akan dilakukan, lanjut Jisman, antara lain perluasan jaringan atau grid extension, pembangunan miningrid, dan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan alat penyalur daya listrik (APDAL) serta stasiun pengisian energi listrik (SPEL).

Strategi perluasan jaringan listrik ini dilakukan untuk kawasan desa yang dekat dengan jaringan distribusi existing. Sedangkan strategi pembangunan miningrid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

Strategi selanjutnya berupa pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan APDAL dan SPEL untuk menerangi desa di kawasan perbukitan yang pemukiman masyarakatnya masih tersebar.

“Program ini untuk melistriki desa belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar atau scattered, sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik maupun minigrid,” terangnya lagi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga triwulan I-2021, rasio elektrifikasi di Papua tercatat baru mencapai 95,01 persen dan Papua Barat mencapai 96,19 persen.

Dari total 346 desa gelap gulita di Papua dan Papua Barat, pemerintah akan membangun pembangkit listrik energi terbarukan beserta APDAL dan SPEL di 285 desa.

Sedangkan, sisanya sebanyak 24 desa akan dilakukan perluasan jaringan dan 37 desa lainnya akan dibangun miningrid.

Jisman menegaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menyusun peta jalan pengembangan pedesaan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100 persen pada 2022.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2029, lanjut dia, pemerintah menekankan agar rumah tangga yang tersambung listrik melalui swadaya masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) bisa beralih menjadi pelanggan PLN. (RN)