Bandar Udara di wilayah Papua

Fakfak, innews.co.id – Sejumlah masyarakat sebagai pemilik tanah adat yang digunakan untuk Bandara Siboru menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak. Beredar kabar, dari 5 marga pemilik hak ulayat yakni, Marga Uss, Pattipi, Patiran, Amor/Komor, dan Hombore, Pemerintah Fakfak telah menyerahkan ganti rugi hanya kepada Marga Hombore.

Hal tersebut tertuang dalam surat Tim Penuntutan Ganti Rugi Tanah Adat Wuhni Mani yang ditujukan kepada Bupati Fakfak, 27 Mei 2020 lalu, yang diterima innews, Rabu (3/6/2020) malam.

Dalam surat itu diterangkan bahwa nilai ganti rugi dengan luas tanah 700.000 meter persegi di Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Fakfak, Papua Barat, harga per meternya Rp 150.000, adalah Rp105 milyar. Dikatakan pula, Pemkab Fakfak secara sepihak telah melakukan pembayaran tahap pertama kepada Marga Hombore melalui Andarias Hombore pada 2019 silam, sebesar Rp26 milyar.

Dijelaskan, pada 3 Maret 2020, telah diadakan pertemuan dengan Sekda Fakfak dan Asisten III, dimana ketika itu Sekda menyetujui pembayaran hak ulayat di Kampung Siboru berdasarkan marga-marga melalui rekening masing-masing. Dilanjutkan pertemuan di kediaman Bupati Fakfak, dimana diminta persoalan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Sayangnya, pertemuan pada 8 Maret dan 12 Maret, tidak ada titik terang.

Akhirnya, para marga yang belum mendapatkan ganti rugi sepakat menuntut pembayaran sebesar Rp105 milyar. “Selama belum dibayarkan para marga tersebut meminta penghentian aktivitas pembangunan bandara untuk sementara waktu,” kata Dr Pieter Ell, SH., MH., kuasa hukum Tim Penuntutan Ganti Rugi Tanah Adat Wuhni Mani menyitir isi surat tersebut.

Secara tegas, meminta Bupati Fakfak menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada 220 kepala keluarga selaku pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun. Bila tidak ada pembayaran ganti rugi, akan ditempuh proses hukum. Surat tersebut juga ditembuskan ke Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan pihak-pihak lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Sekda Fakfak Drs. H. Ali Baham, belum menjawab pesan singkat yang dikirim innews. Dari sejumlah informasi dikatakan, pembangunan Bandara Siboru bertujuan membangun simpul jaringan transportasi, pintu gerbang perekonomian, serta penunjang kegiatan ekonomi dan perdagangan di Papua Barat. (RN)