Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Pembebasan narapidana ternyata menjadi masalah besar di negeri ini. Bahkan, menjadi pandemi jilid II, sesudah Covid-19.

Dalam kaitan dengan permasalahan hukum, pemerintah mengambil kebijakan dengan melepaskan 36 ribuan narapidana, atau istilah dalam peraturan perundangan itu warga binaan. Tak berselang lama, kriminalitas langsung menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara akademis memang belum ada penelitian, apakah hal itu berkorelasi dengan pembebasan para napi, atau kriminalitas yang dilakukan oleh warga yang kepepet karena lapar. Dimaklumi, golongan ekonomi bawah kesulitan untuk memperoleh sepiring makan. Hal ini karena ada larangan untuk berkerumun, dan keharusan menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan social distancing.

​Berdasarkan analisis sementara, kecenderungan naiknya angka kriminalitas itu ternyata dilakukan oleh napi yang baru saja dilepaskan itu. Kebanyakan mereka ini melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau mencuri di pasar swalayan yang intinya mereka tidak mendapatkan pekerjaan untuk menopang kehidupan. Mereka lapar, sehingga penyebab masuknya ke LP, diulangi lagi.

Sekali lagi, motivasinya karena lapar, kebingungan, dan tidak siap untuk keluar dari LP, dan belum memperoleh pekerjaan sebagai penopang perekonomian sehari-hari.

Sudah diperhitungkan

Pada awal pelepasan napi, sudah diperhitungkan dan secara logika akan memunculkan problema sosial baru, khususnya dalam kaitan dengan peningkatan tindak kriminal. Logika sederhana, mereka melakukan kejahatan karena tak bisa mencari solusi ketika lapar. Sementara masa hukuman sejatinya belum berakhir. Oleh karena itu, merupakan kewajaran ketika mereka keluar dan tidak ada persiapan untuk memperoleh sesuap makan, apalagi dalam kondisi yang sulit seperti saat ini. Akibatnya, mereka mengulangi tindak pidana yang selama ini menjadi keahliannya.

Pilihan etis dalam kaitan dengan pelepasan mereka ada dua. Pertama, memilih mereka tetap berdesakan dalam LP, dengan konsekuensi korona akan menimpa mereka, sehingga akan muncul semacam bom virus di lingkungan yang penuh sesak itu. Kedua, pilihan melepaskan mereka, untuk sedikit melonggarkan kapasitas LP yang rata-rata atau semua LP di Tanah Air over capacity.

Pilihan kedua ini yang dipilih oleh pemerintah, dengan memperhitungkan segala macam akibat sosial yang muncul. Tentu saja ini menjadi pekerjaan tambahan dari pihak keamanan, khususnya Polri, yang berdasarkan sistem tertentu harus melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka ketika berada di luar LP. Tugas yang tentu saja berat, di tengah pengawasan terhadap penerapan PSBB, yang sudah mulai diterapkan di beberapa kawasan, dan akan terus bertambah seiring dengan selesainya persiapan untuk penerapan PSBB dimaksud.

Sanksi masker

Dalam wacana sosial berkembang, bahwa siapa yang tidak mengenakan masker akan dikenai sanksi berupa kurungan selama tiga bulan. Hal itu memang ketentuan dalam peraturan perundangan tentang sanksi bagi siapa yang tidak menuruti peraturan. Dalam kaitan ini mengenakan masker, khususnya di tempat umum saat penerapan PSBB dan social distancing.

Wacana sosial kemudian membandingkan dengan pelepasan para narapidana dari LP. Bagaimana mereka yang di penjara dilepaskan, sementara yang ada di luar ketika tidak mengenakan masker akan dikurung selama tiga bulan. Sekali lagi, itu adalah wacana sosial. Legal reasoningnya, bahwa ketentuan tentang pemakaian masker yang diatur dalam peraturan perundangan itu adalah dalam keadaan normal. Sementara pelepasan napi adalah dalam keadaan darurat, karena wabah korona. Artinya, logika berpikir untuk masalah ini harus terpisah. Pertama ketentuan yang diterapkan dalam keadaan normal. Dan kedua, ketentuan atau tepatnya kebijakan yang dibuat atau diterapkan dalam keadaan darurat. Itu dua hal yang berbeda yang menjadi motivasi ditempuhnya kebijakan yang seolah bertentangan.

Namun pastinya sampai sekarang tidak ada tindakan untuk menerapkan hukuman kurungan bagi siapa yang tidak menggunakan masker di luar rumah ketika bertemu dengan aparat pengawas. Artinya, ketentuan tentang sanksi 3 bulan kurungan itu bisa disebut sekadar formalitas, melengkapi ketentuan sanksi terhadap siapa yang tidak menurut aturan. Apalagi sanksi kurungan itu vonisnya harus melalui pengadilan. Betapa rumitnya, ketika puluhan orang terjaring tak bermasker harus berdesakan lagi di gedung pengadilan.

Pemahaman hal di atas penting, sebagai bagian dari penegakan hukum yang meletakkan keharusan adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Toh, senyatanya tidak diterapkan sebagaimana ketentuan yang mengaturnya.

Sistem sejenis ini banyak terjadi di Tanah Air dan harus dimaklumi sebagai bagian dari upaya penciptaan hukum, yang kemudian tanpa disertai dengan logika untuk penegakannya. Dapat digarisbawahi bahwa dalam kedaaan darurat semuanya memang serba berubah. Kebijakan yang diambil harus dipahami dalam kondisi darurat dimaksud dan tidak membandingkan bagaimana dalam keadaan normal. Tindakan yang dilaksanakan pada musim darurat wabah seperti saat ini tentu harus dipahami dalam situasi kedaruratan pula. Tidak bisa dipahami berdasarkan kondisi normal, ketika semua berlangsung dan dilalui berdasarkan kepastian hukum terhadap peraturan yang dibuat dalam kondisi normal.

Permakluman ini penting untuk lebih memahami dan melaksanakan aturan sesuai dengan konteks dan kondisinya. Dengan pemahaman demikian pula, akan membuat kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat didasarkan pada pemahaman dan kesadaran terhadap situasi yang terjadi. Ketidakpahaman kepada apa yang terjadi akan membuahkan hasil pemikiran yang serba tertekan, merasa diperlakukan tidak adil dan hal lain yang menjadikan pikiran sumpek. Justru hal ini bisa menjadi pemicu penularan virus korona, sebab stamina badan akan turun secara otomatis, ketika pikiran sumpek dan merasakan segala sesuatu berlangsung tidak benar.

Pada sisi lain, hal ini juga akan membuat repot aparat pelaksana. Sebab orang yang tertekan cenderung melakukan perbuatan yang bersifat destruksi. Hal ini disamping merepotkan aparat penegak peraturan, khususnya para pengawas di lapangan, juga menyebabkan semakin ruwetnya permasalahan yang berkaitan dengan penyebaran virus korona.

Padahal secara obyektif tak ada seorangpun yang menginginkan hal itu terjadi. Semua pihak menginginkan segera berakhirnya penyebaran virus ini dan masyarakat kembali hidup normal. Tanpa disertai berbagai bentuk ketertekanan dan hal hal yang sifatnya menjadi penghalang dalam perkembangan jiwa dan fisik warga masyarakat.***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat