Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Tidak sepenuhnya virus korona membawa duka. Ada juga yang membersit suka. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh narapidana (Warga Binaan) yang dibebaskan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Faktanya, hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Tanah Air sudah sangat penuh (over capacity). Karena itu, disinyalir, LP bisa menjadi tempat paling subur untuk penularan virus corona.

Melepaskan sebagian napi adalah jalan yang menurut pemerintah harus dilakukan demi mengantisipasi penularan korona di LP. Ini tentu kabar menggembirakan bagi para penghuni LP. Meski demikian, muncul kontroversi lantaran di satu sisi pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing dan social distancing, yang mengharuskan orang untuk berada di luar rumah, sementara para tahanan justru dikeluarkan.

Kebijakan Pelepasan

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperkirakan melepas 30.000-35.000 warga binaan guna mengurangi kepadatan di LP atau Rumah Tahanan Negara (RTN) di seluruh Indonesia. Namun, kebijakan itu ada pengecualiannya. Artinya, tidak untuk seluruh penghuni LP, khususnya narapidana korupsi, bandar narkoba, dan tindak pidana terorisme.

Dasar hukum untuk pelepasan itu diatur dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Napi dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dasar hukum kebijakan ini tentu saja dipertanyakan, mengapa sedemikian penting dan mendasar hanya didasarkan pada Permenkumham. Sebab sebelumnya pun, ihwal yang sama setidaknya diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah). Hal ini secara logika juga mencermati pada alur ketika mereka sampai di LP. Melalui proses penangkapan, penahanan, dan persidangan yang maknanya proses itu begitu berliku dan memerlukan biaya tidak sedikit. Sementara ketika di ujung begitu mudah melepasakan mereka hanya dengan sebuah Permenkumham.

Secara praktis, kebijakan itu diawali dengan membatasi interaksi antar-manusia dan mematuhi pembatasan sosial (social distancing), sebagaimana imbauan pemerintah. Misalnya membatasi tatap muka saat kunjungan dan menggantinya dengan tatap muka secara online.

Pengecualian

Pengecualian itu, sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengecualikan pemberian remisi kepada tiga jenis kejahatan luar biasa, yakni yang berhubungan dengan narkoba, korupsi, dan terorisme. Kalaupun para pelaku diberi remisi, mereka harus berstatus justice collabolator, yakni orang yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap jaringan kejahatannya.

Kebijakan untuk melokalisasi pembebasan napi dengan pengecualian ini harus dipandang sebagai langkah yang tepat. Kita semua mendukung kebijakan atau mengapresiasi untuk pengecualian terhadap pembebasan Napi ini.

Argumentasinya, mereka yang terlibat dalam ketiga jenis kejahatan itu apalagi sebagai pelaku melakukan tindakannya dengan mendegradasi otoritas negara. Para koruptor menggarong uang rakyat, bandar narkoba merusak mental anak bangsa, dan terorisme menghancurkan kewibawaan negara.

Secara substansi mereka pantas untuk tidak dikurangi masa tanahannya apalagi dibebaskan. Pembebasan mereka justru dipandang melukai rasa keadilan dan menciptakan ketakutan baru bagi seluruh warga bangsa. Suatu hal yang pasti tidak diinginkan oleh siapapun.

Pembebasan terhadap napi tindak pidana umum, secara sederhana ditujukan kepada orang-orang yang melakukan kejahatannya karena sesuap makan. Mereka melakukan kejahatan karena kebingungan mencari nafkah dan merasa tidak ada jalan lain, kecuali gelap mata dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian hukumannya terbilang ringan. Dasar pelepasan inilah yang harusnya dipahami sebagai langkah yang layak diapresiasi sebagai upaya mencegah meluasnya virus korona.

Perlu Kewaspadaan

Lepas dari semua itu, pembebasan napi sebanyak itu, secara logika akan memunculkan problema sosial baru. Logikanya sederhana saja. Mereka melakukan kejahatan karena tak bisa mencari solusi ketika lapar. Sementara masa hukuman sejatinya belum berakhir. Oleh karena itu, dikhawatirkan masih ada benih keinginan untuk berbuat jahat lagi. Hal ini sangat mungkin terjadi dan akan memengaruhi interaksi sosial di masyarakat.

Kepulangan mereka (tentu ada yang tidak punya rumah), menjadikan mereka rentan untuk melakukan tindak kejahatan. Untuk itulah warga masyarakat di lingkungan mereka tinggal harus meningkatkan kewaspadaan. Keberadaan mereka harus terus dilakukan pemantauan. Kepada aparat keamanan, khususnya keamaan lingkungan harus lebih memperhatikan secara khusus keberadaan mereka ini.***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat