
Jakarta, innews.co.id – Pro kontra pemekaran Papua harus disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Pusat. Sudut pandang yang berbeda ini tidak lantas dilihat sebagai bentuk perlawanan. Melainkan sebagai bentuk demokrasi yang tumbuh sehat di Tanah Papua.
Penegasan ini disampaikan Yance Mote, SH., pengusaha asli Papua, dalam pesannya kepada innews, Selasa (10/5/2022). “Pemerintah atau aparat keamanan jangan langsung bertindak represif terhadap para mahasiswa dan warga yang menyampaikan aspirasinya. Itulah alam demokrasi. Kita harus bisa mendengar dan menghargai semua aspirasi yang disampaikan,” kata Yance menyikapi aksi demo yang diadakan hari ini di Jayapura.
Yance menyayangkan tindakan aparat langsung mengamankan Jefry Wenda, juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) kelompok yang menggelar demo tolak DOB Papua. “Tidak boleh langsung ditangkap. Dengarkan suara orang asli Papua. Apa mereka tidak punya hak menyampaikan aspirasi? Toh, dimekarkan atau tidak Papua, orang asli yang akan merasakan dampaknya,” tandasnya.
Yance mengatakan, dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, perbedaan pendapat itu hal biasa. Bukan suatu bentuk perlawanan atau pembangkangan. “Pemerintah Pusat enak saja bicara pemekaran di Papua, tapi bermanfaat atau tidaknya pemekaran itu kan warga yang merasakan,” tukasnya.
Dengan adanya sikap pro kontra di dalam masyarakat, Yance mengusulkan dilakukan referendum. “Baiknya dilakukan referendum atau jajak pendapat agar kita tahu apa sebenarnya aspirasi rakyat Papua. Jangan langsung putuskan dimekarkan, sementara, misal, lebih banyak rakyat Papua yang tidak setuju,” serunya.
Menurutnya, dengan pemekaran tentu semua berharap tingkat kehidupan rakyat di Papua akan semakin baik. Tapi kalau nyatanya tidak demikian, untuk apa dipaksakan. “Dengan otonomi khusus saja, yang anggarannya triliunan rupiah, rakyat Papua tidak bisa menikmati. Mungkin hanya segelintir saja yang merasakannya. Apalagi kalau dimekarkan,” ujarnya kritis.
Dirinya yakin, dengan referendum akan nampak jelas apa sebenarnya yang diinginkan rakyat Papua. “Saya ingatkan agar Pemerintah Pusat tidak mengabaikan suara rakyat Papua. Melainkan mau duduk sama-sama dan mendengar, sebelum memutuskan apa yang terbaik bagi Papua,” pungkasnya. (RN)
Be the first to comment