Pencabutan Izin Investasi Miras, Waketum Hipmi Minta Pasaran Dalam Negeri Lebih Diawasi

Anggawira Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)Foto: Berita Satu

Jakarta, innews.co.id – Pencabutan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penaman Modal yang didalamnya mengatur izin investasi miras, tentunya sudah mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Hal ini dikatakan Anggawira Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dalam keterangannya kepada innews, Kamis (4/3/2021). “Ini sudah menjadi keputusan yang baik dan tepat dari Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara,” kata Anggawira.

Memang, katanya, dari sisi ekonomi, dibukanya izin investasi miras menjadi peluang dan oppurtunity tersendiri. Sebab, tentu ada pemasukan dari pajak dan lainnya.

Namun, untuk market dalam negeri, Anggawira menyarankan tidak dikembangkan secara luas. Akan tetapi, bila dipasarkan keluar Indonesia, mungkin bisa dipertimbangkan.

Walau demikian, diakuinya, soal miras ini di beberapa daerah secara sosiologis demografis sudah dipandang sebagai kearifan lokal.

“Meski begitu, heterogenitas ini kiranya bisa dibatasi oleh rambu-rambu atau toleransi antar-umat beragama yang ada,” tuturnya.

Memang, konsumsi miras tetap ada. Namun, ujarnya lagi, ini juga harus dikontrol secara baik dan ketat, baik dari sisi produksi maupun pemasaran dalam negeri, agar generasi muda tidak mengonsumsi miras. “Dalam hal ini, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum harus tegas dengan persoalan ini. Sebab bila tidak, tentu bisa membahayakan, terutama bagi generasi muda,” tukasnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan