Pengamat Intelijen: “Keputusan Presiden Jokowi Memilih Jenderal Andhika Mengejutkan, Tapi Itu yang Terbaik”

Jakarta, innews.co.id – Pemilihan Panglima TNI sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Bila ada keberatan dari DPR, dalam waktu 20 hari, akan disurati ke Presiden. Dan selanjutnya, Presiden bisa mengajukan kembali satu nama.

Hal tersebut dikatakan Dr. John N. Palinggi pengamat militer dan intelijen nasional kepada innews, Rabu (3/11/2021) malam terkait pengajuan satu nama Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI, yakni, Jenderal TNI Andhika Perkasa.

“TNI adalah komponen utama keamanan negara, disamping komponen pendukung lainnya. Seperti amanat UU No. 34 Tahun 2004 sudah disebutkan bahwa dalam memilih Panglima TNI, tentu sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk melihat kebutuhan TNI itu sendiri,” kata John Palinggi.

Dirinya melihat UU 34/2004 tidak mengharuskan pergantian Panglima TNI dilakukan secara bergiliran kepada tiga matra (AD, AU, dan AL). Sebab, hal tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun.

“Banyak orang memprediksi calon-calon yang bakal dipilih. Namun, Pak Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Saya yakin Bapak Presiden sangat menghormati ketiga matra ini. Pilihan yang dilakukan tentu sangatlah hati-hati dan berdasarkan kepentingan organisasi TNI,” jelasnya John yang juga dikenal sebagai Ketua Harian Bisma–badan interaksi lintas agama ini.

Dia menjelaskan, tugas TNI jelas di Pasal 7 UU 34/2004, antara lain, mempertahankan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala macam gangguan yang mau mengganggu keutuhan bangsa, dan lainnya.

Dalam kacamatanya, John menilai sosok Jenderal Andhika adalah pribadi yang rendah hati, santun, dan tegas. “Saya baru bertemu Jenderal Andhika, 27 Oktober lalu di Mabes TNI, dan berbincang lama dengannya. Beliau pribadi yang welcome, ramah, dan penuh persaudaraan. Ini sebenarnya menjadi modal dalam memimpin tiga matra,” ujar John.

Dikatakannya, dari sisi pendidikan dan pengalaman sudah mumpuni. “Kombinasi intelektual, pengalaman, dan karakternya, sudah cukup mendukung Jenderal Andhika untuk memimpin TNI. Begitu juga relasi dengan dunia internasionalnya baik,” tukasnya seraya meyakini proses di DPR terkait fit and propher test akan berjalan baik.

Terkait rumor, tahun depan Jenderal Andhika sudah harus pensiun, John beranggapan, pengabdian kepada bangsa tidak ditentukan oleh waktu. Jadi, kalaupun Jenderal Andhika hanya sebentar memimpin jajaran TNI, tapi bisa banyak berbuat meletakkan dasar-dasar sebagai pondasi, tentu ini memberi nilai positif bagi bangsa dan negara.

Lebih jauh John mengatakan, kedepan diharapkan DPR juga bisa melakukan penyempurnaan terkait UU 34/2004. Ini dipandang penting. “Bagaimana menempatkan TNI selaras dengan UU 34/2004. Itu yang paling pokok dipikirkan rekan-rekan di DPR agar tidak terjadi komplikasi internal yang tidak perlu,” pungkasnya. (RN)