Jakarta, innews.co.id – Membiarkan terjadinya penggelapan informasi terhadap pejabat publik adalah bentuk pembenaran dan keberpihakan yang sejatinya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Apalagi, dugaan penggelapan tersebut dilakukan pembantu Presiden.
Hal tersebut secara lugas dikatakan Ade Sirajudin pengamat politik dari Lembaga Pengembangan Missi Kebangsaan NKRI, dalam siaran persnya yang diterima innews, Senin (4/10/2021). “Tentu ini tidak boleh terjadi. Jelas-jelas sudah ada penggelapan informasi terkait ijazah Jaksa Agung. Hal ini sangat memalukan karena beliau itu kan pejabat publik yang harusnya memberi teladan,” kata Ade.
Menurutnya, bila Presiden Joko Widodo tidak mengambil tindakan tegas terhadap persoalan tersebut, akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. “Seharusnya Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas dan cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan kinerja Kabinet Indonesia Maju Jilid II bisa kembali normal. Saat ini, publik benar-benar menyoroti kasus tersebut,” ungkapnya.
Di sisi lain, Helmi Sitorus Direktur Lembaga Independen Pemantau Aparatur Negara (LIPAN) dengan tegas mengatakan, dugaan penggelapan informasi terkait ijazah Jaksa Agung dapat mengganggu kinerja Presiden. “Publik bisa underestimated terhadap personil-personil di Pemerintah Jokowi. Itu bisa melemahkan kinerja kabinet secara umum,” tegasnya.
Dia berharap Presiden Jokowi dapat melihat secara jernih persoalan tersebut. Sebab, dari sisi hukum, jelas sudah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan pejabat publik. “Apa hal ini mau didiamkan saja atau dianggap tidak penting? Mengganti Jaksa Agung adalah keputusan tepat agar rakyat melihat bahwa benar Presiden Jokowi tidak mentolerir segala bentuk kecurangan, apalagi yang dilakukan pembantunya,” tukasnya.
Dirinya menilai ini bukan masalah politis, tapi bentuk kecurangan yang tidak bisa ditoleransi. “Harus ditindak tegas dan diungkap siapa yang bersalah dalam hal ini,” pungkasnya. (RN)
Be the first to comment