Grafik risiko dampak pandemi Covid-19

Jakarta, innews.co.id – Sektor kelautan dan perikanan terdampak pandemi Covid-19, meski masuk dalam kategori menengah dan sedang, sama dengan bidang pertanian dan kehutanan. Berbeda dengan bidang-bidang lain seperti ritel, manufaktur, dan beberapa lainnya yang masuk kategori berisiko tinggi.

Penurunan dari sisi pemasaran diakui William Sutioso Direktur PT Sutioso Bersaudara kepada innews, Rabu (15/4/2020) malam. “Benar, ada penurunan untuk sales karena pandemi corona yang melanda banyak negara di dunia. Dampaknya, ada PO (purchase order) yang dipending, bahkan dicancel,” ujar William.

Meski demikian, lanjut William, agar dapat mendorong sektor agrobisnis dan perikanan bisa melesat pasca pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan stimulus kepada para pengusahanya.

William Sutioso Direktur PT Sutioso Bersaudara saat bertemu Menteri KKP

Beberapa model stimulus yang diharapkan bisa membantu para pengusaha, antara lain, pertama, jika ada pinjaman permodalan melalui bank BUMN, bisa dibantu diberikan keringanan kredit.

Kedua, mungkin bisa juga diberi keringanan pada pembayaran PHP dengan cara dicicil atau bayar di belakang. Ini sebagai bentuk keringanan pajak,” lanjut William.

Ketiga, BUMN atau Bulog bisa hadir sebagai offtaker hasil tangkapan yang nantinya bisa sebagai bantuan sosial ke masyarakat yang membutuhkan atau menjual dengan harga subsidi. Dengan begitu, hasil tangkapan nelayan tidak sia-sia.

William meyakini, bila stimulus diberikan maka sektor perikanan dan agribisnis dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia secara cepat pasca pandemi corona ini. “Tidak itu saja, sektor perikanan dan agribisnis bisa menjadi penghasil devisa besar buat negara nantinya,” yakinnya.

Lebih jauh William mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini sejumlah kendala dihadapi di lapangan diantaranya, kesulitan supply BBM untuk KIA di Indonesia Bagian Timur (IBT), utamanya di wilayah Papua.

Hal lainnya, kata William, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemda setempat membuat para nelayan lokal tidak bisa melaut. Ini membuat para pengusaha perikanan kesulitan mencari kru kapal. Untuk nelayan tradisional, kebijakan ini membuat mereka tidak lagi memperoleh pendapatan harian. “Selain itu di beberapa daerah, kami yang menjalankan usaha pengolahan ikan juga kekurangan bahan baku, khususnya di wilayah IBT,” pungkas William. (RN)