Jakarta, innews.co.id – Untuk kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Prof Otto Hasibuan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas advokat jelang tahun politik 2024, di Pusdiklat MK, Cisarua, 9-12 Oktober 2023 lalu.
Pada bimtek kali ini, jumlah peserta pun bertambah, dari yang tadinya 160 orang menjadi 173, yang berasal dari 111 cabang Peradi se-Indonesia ditambah perwakilan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
“Bimtek ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para advokat Peradi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi PHPU Tahun 2024,” kata Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Peradi, R. Dwiyanto, dalam siaran persnya yang diterima innews, Kamis (19/10/2023).
Dijelaskan, para advokat yang hadir ada dari Lhokseumawe, Aceh, dan dari beberapa DPC lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Juga dari beberapa DPC di Pulau Kalimantan, seperti Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari Pulau Jawa tentu saja banyak, Nusa Tenggara Barat, Makassar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kota Baubau (Sulawesi), Ternate, dan Jayapura.
Secara khusus, Dwiyanto mengapresiasi MK yang telah menambah kuota peserta bimtek yang awalnya hanya sebanyak 160 orang menjadi 173. “Bimtek merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yakni meningkatkan kualitas advokat,” jelasnya didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPN Peradi, H. Hermansyah Dulaimi.
Tak hanya itu, Peradi juga menggandeng sejumlah lembaga atau institusi untuk melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas advokat, di antaranya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
Dwiyanto mengajak para advokat untuk terus menggali ilmu. “Jangan ragu untuk menggali ilmu karena para pengajar di sini kompeten dan berpengalaman. Menggali informasi dengan baik dan semoga memberi manfaat yang besar melalui acara ini,” imbuhnya.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua MK, Anwar Usman mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam bekerjanya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, tiada negara demokrasi tanpa pelaksanaan Pemilu yang berkesinambungan. “Atas dasar itu, keberlangsungan Pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas menjadi perhatian bersama, mulai dari pihak penyelenggara pemilu (KPU), pengawas pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), MK, beserta institusi penegak hukum lainnya, termasuk advokat menjadi sangat krusial, mengingat kompleksitas proses Pemilu 2024 nanti,” urainya.
Menurutnya, advokat mempunyai tugas yang mulia dalam Pemilu, utamanya dalam membantu pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam meraih keadilan. “Sebagai bagian dari profesi yang terhormat, para advokat diharapkan dapat bekerja dengan baik, senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugasnya,” seru Anwar.
Dirinya berharap peserta diklat dapat sama-sama mengawal proses demokrasi dalam Pemilu serentak tahun 2024 mendatang demi terselenggaranya pemilu yang demokratis sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berliku.
Ketua Panitia Bimtek dari DPN Peradi, Viator Harlen Sinaga mengatakan, negara dalam hal ini MK telah memberikan edukasi kepada warganya yang berprofesi sebagai advokat. Artinya, negara membuka dan mendorong secara terbuka untuk mengkritisi secara konstruktif atas legal policy berkaitan dengan hasil pemilihan umum dengan mengundang Peradi.
Bimtek ditutup oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Nanang Subekti. Dirinya mengajak para advokat Peradi untuk bersama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran. Turut hadir pada penutupan tersebut Sekretaris Panitia DPN Peradi Srimiguna dan seluruh anggota lintas bidang. (RN)
Be the first to comment