Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

ISTILAH Anarko, terasa asing, dan belum familiar dengan realitas sosial di Tanah Air. Namun, berdasarkan ungkapan pihak berwajib, unjuk rasa (demo) yang memprotes Undang Undang Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja itu ditunggangi. Penunggang itu terorganisasi sangat rapi, militan, dan segenap atribut lainnya. Namanya, ya itu tadi: Anarko.

Dari istilah ini pula yang kemudian berkembang menjadi anarkis. Mungkin begitu, karena tidak ada penjelasan secara terinci tentang hal ini. Anarko ternyata bukan pendatang baru dalam dunia tunggang menunggang demo. Keberadaannya didasari oleh kepentingan jangka panjang, dengan teknik yang serba tidak nyaman. Di antaranya adu domba, bakar membakar, penyerangan aparat, dan sebagainya. Kendati tidak selalu demikian, tetapi cara kekerasan begitu populer di kalangan mereka. Mengerikannya, ternyata jumlah mereka tidak sedikit.

Gambaran sederhana, pada demo yang berlangsung Senin 12 Oktober 2020 itu saja ditangkap sekitar 1.000 orang. Dari identifikasi sementara, mereka bukan mahasiswa, bukan buruh atau karyawan, dan bukan komponen yang secara murni melakukan demo. Mereka inilah yang diidentifikasi, sebagai Anarko.

Memperkenalkan Anarko

Dari pemahaman awam, Anarko adalah salah satu jenis perjuangan dari anarkisme. Kata Anarko sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu anarcho, yang bisa diartikan tanpa penguasa atau pemimpin. “Anarkisme bisa dipahami sebagai sebuah sikap berpikir dan bertindak (isme) yang menolak (a-) gagasan tentang otoritas sentral (narko) tanpa batas yang cenderung menindas demi kepatuhan warganya.

Dalam catatan sejarah, anarkis pertama yang tercatat dalam eksistensi Anarko adalah dalam tradisi intelektual dan gerakan politik adalah Pierre Joseph-Proudhon pada pertengahan abad ke-19. Sementara itu istilah anarkis bukan berarti baru muncul pada era tersebut. Istilah ini sudah menjadi semangat zaman pada era sebelumnya, yaitu pada masa Revolusi Perancis.

Selain itu, geliat semangat yang sama bisa dilacak hingga para pemikir Inggris, Jerman, Rusia, bahkan para pemikir dari Timur, seperti Zhuang Zhou dan Laozi, sudah mengenal Anarko.

Secara halus, melakukan kritik otoritas tanpa batas dari pemerintah yang tergolong anarkisme sudah dilakukan dan menjadi gaya hidup para pemikir Yunani. Kemunculan dari partisipan anarkis biasanya tidak muncul dari kalangan yang kurang berpengalaman secara intelektual.

Kelompok Anarko memiliki peran dan tanggung jawab kritiknya yang sangat besar guna mengevaluasi tatanan otoritas. Untuk itu, otoritas yang dimaksud adalah otoritas yang mulai cenderung oligarki dengan adanya kelompok kepentingan dominan yang menjadi kelas penguasa.

Secara sistematis, gerakan mereka ini dengan melakukan intimidasi kekuasaan melalui alat kekerasan yang dilakukan otoritas juga dikritik tajam oleh anarkisme. Anarko bukanlah istilah terpisah dan selalu melekat pada obyek dan memiliki taktik serta strategi perjuangannya. Contoh yang lunak, dari sepak terjang Anarko ini adalah perjuangan anarkis tanpa kekerasan oleh Mahatma Gandhi, Leo Tolstoy (sastrawan Rusia), dan Henry David Thoreau (sastrawan Amerika) disebut sebagai anarcho-pacifism.

Perjuangan anarkis dalam sistem ekonomi dan pasar bebas disebut sebagai anarcho-capitalism (libertarian). Perjuangan anarkis melalui media seni identik dengan anarcho-situationism.

Di sisi lain, anarkisme memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Adapun yang tercatat sebagai yang paling awal dalam kemunculannya adalah anarkisme individualis dan anarkisme kolektif. Namun demikian yang baru serta akan selalu dikenal memang hanya istilah Anarko saja. Dari perkembangan sejarah, Anarko merupakan tradisi para kaum intelektual. Bukan berarti non-intelektual tidak masuk dalam basisnya. Bahwasanya sistem kelompok untuk Anarko ternyata tidak berbasis intelektual, tetapi kepentingan. Ternyata ada juga Anarko yang beberapa kali disebut polisi, yaitu Anarko sindikalisme. Para penganutnya disebut Anarko sindikalis.

Anarko Dalam Demo UU Ciptaker

​Bahwasanya kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja melahirkan perlawanan. Buruh, mahasiswa, masyarakat sipil, dan sebagainya menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan menggunakan hak yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu menyatakan pendapat berunjuk rasa. Ini adalah fakta tak terbantahkan. Faktanya pula, bahwa unjuk rasa yang berlangsung itu berbuntut ricuh. Misalnya di Jakarta Pusat, halte bus Trans Jakarta Bundaran HI dibakar. Gedung Kantor Pusat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tidak luput dari amukan massa. Muncul tuduhan, pelakunya adalah kelompok yang bernama Anarko.

Nama Anarko kembali muncul dalam pemberitaan nasional, berhubungan dengan demo UU Cipta Kerja, yang dipandang sebagai rentetan peristiwa sebelumnya. Saat itu lima pelaku vandalisme di Tangerang Kota ditangkap pada ketika awal musim pandemi korona, April lalu.

Dari keterangan Polri, mereka disebut sebagai anggota Anarko dan kelompok ini dituding berencana menjarah sejumlah kota di Pulau Jawa, saat masyarakat sedang menghadapi pandemi korona. Dari fakta yang sementara diungkap bahwa unjuk rasa yang berakhir ricuh seringkali dikaitkan dengan kelompok Anarko Sindikalisme ini, dan yang terbaru adalah kericuhan dalam demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Polisi terang-terangan mengaku telah menangkap para perusuh yang diduga merupakan kelompok Anarko. Namun demikian, keterangan dari pihak kepolisian bahwa pelaku demo rusuh itu kelompok Anarko juga ada yang meragukan.

Keraguan bukan tanpa dasar. Pasalnya, aksi perusakan dan anarkis dalam unjuk rasa, bisa terjadi secara spontan. Bahwa perusakan dan anarkisme secara spontan dipicu salah satunya oleh psikologi massa di lapangan. Mereka menjadi beringas dan spontan melakukan tindak pidana berupa perusakan karena tingkat emosional yang tinggi dan merasakan tertekan dan memperoleh penyaluran.

Memang tidak dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, segelintir kelompok dapat menunggangi perusakan tersebut. Namun demikian hal itu bukan sesuatu yang mudah disimpulkan, apalagi menyematkan kelompok tertentu sebagai penunggang atau pemicu ricuh dari unjuk rasa atau demo. Untuk itu tidak bisa dengan sertamerta menunjuk kelompok Anarko sebagai pelaku. Bukan berarti membela, tetapi dengan menjadikan mereka kambing hitam akan menyebabkan permasalahan justru semakin rumit.

Intinya bahwa tuduhan kepada kelompok-kelompok tertentu sebagai pemicu kerusakan, kiranya hanya bisa dilakukan jika memang terjadi perusakan di banyak lokasi dengan bukti yang mengarah pada perencanaan. Oleh karena itu, menyampaikan tuduhan bahwa pelaku perusakan adalah kepompok Anarko hanya bisa dianggap sebagai dugaan, bahkan dengan bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Satu sanggahan berbasis keilmuan adalah ketika terjadi unjuk rasa atau demo yang dikenal dengan Aksi May Day, seluruh Indonesia relatif aman. Namun saat itu memang dideteksi ada ada satu kelompok yang namanya Anarcho Syndicalism. Bahwa kelompok tersebut sudah berkembang dan menjadi sebuah fenomena internasional. Perhatian kelompok Anarko sindikalisme satu di antaranya terkait dengan masalah pekerja.

Faktanya, berdasarkan pelacakan pihak kepolisian bahwa kelompok Anarko dalam beberapa tahun terakhir telah mulai bermunculan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bandung. Untuk itu tidak ada kata lain, harus selalu mewaspadai tidak saja kelompok Anarko, tetapi juga kelompok lain yang mengganggu stabilitas keamanan harus dijadikan sebagai bahan dalam tiap evaluasi tindakan demo.***

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah