Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

DUNIA pers, baik online maupun cetak memiliki payung hukum yang sama, yakni UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan kemudian disusul dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Tentang ITE).

Karakter insan pers pun masih tetap di antaranya, menggalang opini publik yang mengarah pada stigmatisasi tentang satu masalah atau seseorang. Untuk itu, Pers berlindung dibalik koridor hukum dan atau etika pers. Entah etika bagaimana operasionalnya, yang jelas bahwa sebagian masyarakat tidak puas terhadap arahan demikian.

Masa lalu Pers

Pers saat ini kian bebas dan itu tak bisa dipungkiri. Dalam perspektif ini, dipermasalahkan, bagaimana tanggungjawab pers ketika berhadapan dengan klaim masyarakat akibat stigma itu. Ketika muncul klaim masyarakat yang menilai pers arogan, adalah sisi yang tak bisa begitu saja dinafikan, apa lagi menyimpulkan bahwa masyarakat bertindak arogan dengan menjahili pers.

Bila sudah demikian, kemana lagi terpulangnya kalau tidak didasarkan pada ketentuan hukum.

Pers yang senantiasa manis dan sangat berhati-hati menyampaikan sajian, dikemas dalam sebuah filosofi: ‘Pers yang bebas dan bertanggungjawab’. Dalam konteks itu, kebebasan itu dikonstruksi datang dari negara yang punya sifat mengatur (regeling), sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat memerlukan pengaturan. Termasuk jumlah media, apa yang mereka sajikan dan bagaimana harus turut pada pakem pemerintah.

Pada masa itu, meskipun banyak sisi positifnya, kalangan pers menyebutnya sebagai masa suram. Jika perjalanan itu diibaratkan mencapai tujuan, maka cara menyampaikannya, saat itu seperti pernah dikatakan oleh Jacoeb Oetama, bak kepiting menyusur batu. Jalannya tidak lurus tetapi miring sehingga untuk sampai ke tujuannya pun memerlukan waktu lama.

Kala itu, secara praktis ada berbagai kasus klaim yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pers, akan tetapi tidak sampai ke pengadilan sehingga dapat dikatakan pada masa lalu di Indonesia ini langka terjadinya delik Pers (Pers delict).

Satu alasan praktis menyebut karena adanya jalinan yang bersifat konspiratif antara aparat penegak hukum dengan wartawan dibalik tema-tema kemitraan. Bahkan dalam banyak hal, ada ungkapan sinis bahwa wartawan yang nge-pos di instansi tertentu (misalnya kepolisian) dikatakan sebagai orangnya instansi (polisi) yang bekerja di pers ‘anu’. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana aparat akan menindak Pers?

Ada pula yang menyebut dalam batas tertentu karena aparat penegak hukum enggan menindak disebabkan kenyataan di dalam tubuh aparat sendiri juga ada (banyak) borok yang pada satu ketika juga bisa menjadi komoditas pemberitaan, dan bahkan menjadi bulan-bulanan kalau pers diperlakukan tidak nyaman.

Untuk itu, mengadakan kerjasama–tepatnya konspirasi adalah lebih baik dari pada menggalang konflik.

Sulitnya Delik Pers

Alasan yuridis mengapa delik pers langka di Indonesia pada masa lalu adalah karena lemahnya klausul pertanggungjawaban pers. Kelemahan itu berkisar pada sulitnya aparat menterjemahkan secara konkrit tentang siapa yang harus memikul tanggungjawab atas sajian pers yang bermasalah tersebut.

Soalnya di dalam UU Pers itu pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada pihak lain yaitu, anggota redaksi lain dan atau penulisnya.

Era yang menjadi catatan suram bagi pers, dengan kurangnya memberi proteksi terhadap kebebasan pekerja pers itu berakhir sudah. Reformasi yang menjadi password dan kunci untuk segala legalitas tindakan–termasuk arogansi massa, kita saksikan bersama.

Kebebasan yang sangat diharapkan tiba, disambut bagikan datangnya seorang kekasih yang lama dirindu. Kita dapat menyaksikan, betapa dalam sistem itu semua elemen dalam kehidupan masyarakat mengalami degradasi. Termasuk yang sangat memprihatinkan adalah penegakan hukum yang dinilai berbagai kalangan mengalami degradasi paling parah. Penegakan hukum dihadapkan pada ketakberdayaan aparat menindak berbagai pelanggaran yang kasat mata terjadi. Bahkan ironi, begitu susahnya kita, kadang membedakan antara pelanggaran hukum dengan tindakan terpuji.

Kasus penganiayaan, perusakan, bahkan pembunuhan terhadap wartawan merupakan satu di antara bentuk ketidakpuasan terhadap institusi hukum sebagai penyelesai konflik dalam bidang pers.

Kalau di masa lalu tercatat ada sekitar 200-an aduan akibat arogansi pers yang dilayangkan masyarakat ke Dewan Pers, maka begitu era pers online bergulir ribuan kasus harus ditangani oleh Dewan Pers.

Hal demikian pada satu sisi dapat dipahami mengingat bahwa di dalam UU Pers yang berlaku saat ini hanya menyebut 3 (tiga) kualifikasi pelanggaran yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada penerbitan pers.

Pertama, merupakan akomodasi dari proteksi terhadap kinerja pers. Di dalam ketentuannya mematok sanksi yang dijatuhkan kepada penghambat penerbitan pers yang di dalam UU itu diproteksi tidak ada sensor atau breidel. Jadi siapa saja, khususnya aparat atau kelompok masyarakat yang menghambat atau menghalangi penerbitan pers secara melawan hukum, melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai sensor dan breidel, dapat dijatuhi sanksi pidana. Teknisnya, pihak pers harus dapat membuktikan bahwa hal itu benar terjadi (vide pasal 18 ayat 1 yang menunjuk pasal 4 ayat 2).

Hantu breidel dan sensor yang pada masa lalu benar-benar menjadi momok, secara teknis lewat telepon yang berlindung dibalik imbauan (tepatnya ancaman), sekarang sudah tiada lagi. Pemastian bahwa tak ada sensor dan breidel ini menyebabkan begitu luas dan leluasanya kebebasan pers. Filosofi yang bertajuk: kebebasan pers yang profesional di dalam UU No. 40 Tahun 1999, menjadikan pers begitu bebas, bahkan banyak yang mengeluhkan tanpa kendali, bagaikan kuda liar yang lepas setelah sekian lama terkungkung.

Tak terlalu salah jika dengan stigmatisasi yang dimunculkan melalui bendera pers kita yang sedang liar, khususnya pencermat pers diingatkan untuk bersikap arif. Tidak ikut-ikutan liar dengan menelan dengan segenap kepercayaan, apalagi dengan cinta terhadap sajian pers.

Bijak, jika sekali-sekali menurut Wardiman Joyonegoro (mantan Mendiknas), yang puasa dengan menghindari sajian pers.

Kedua, pelanggaran yang bersifat redaksional, berupa sajian pers yang ternyata tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta mengabaikan asas praduga tak bersalah. Juga termasuk dalam kelompok ini, kebijakan redaksional yang tidak memuat Hak Jawab serta Pers yang memuat iklan yang melanggar etika periklanan (ada etika khusus untuk ini) seperti mengiklankan obat-obat terlarang semacam narkoba dan sejenisnya, iklan yang mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, iklan yang memeragakan wujud rokok dan atau penggunaan rokok dan sebagainya (vide pasal 18 ayat 2 yang merujuk pada pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 13).

Ketiga, penerbitan pers yang tidak ber-Badan Hukum dan secara teknis tidak beridentitas. Identitas di sini maksudnya tidak mengumumkan jati diri penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dan penerbit juga tidak mencantumkan alamat penerbitnya. (vide pasal 18 ayat 3 yang merujuk pasal 9 ayat 2 dan pasal 12).

Kendala yang sekiranya muncul adalah masih belum sepakatnya para pihak yang berhubungan dengan pers; rumusan delik itu merupakan delik yang bersifat serta-merta atau merupakan delik yang bersifat aduan (klacht delict)?

Hal ini yang menjadi sebab mengapa aparat penegak hukum ragu bertindak. Bahkan karena tidak mau banyak pekerjaan, aparat penegak hukum lebih memilih diam dalam arti menunggu pengaduan. Padahal, idealnya tidak demikian. Lembaga seperti Badan Informasi dan Komunikasi–khususnya di daerah, harusnya aktif memberi informasi dan bekerjasama dengan Polri untuk memfilter sajian yang masuk dalam kualifikasi delik pers. Tanpa demikian kebebasan pers yang profesional akan disalahgunakan seperti sekarang ini. Semaunya menyampaikan sajian yang meresahkan, mengabaikan atau mengambangkan prinsip cek dan ricek, mengeksploitir kawasan right of privacy dan low taste (selera rendah) masyarakat melalui sajian yang melanggar kesusilaan dan kepantasan. ***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Alumni Notaris Undip Pusat