Rulli Iskandar Ketua Pengurus Wilayah IPPAT dan INI Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Penyelesaian masalah di pengadilan selalu bermuara pada ada yang kalah dan ada yang menang. Karena itu, sepanjang para pihak memiliki itikad baik, perselisihan bisa dituntaskan dengan perdamaian.

Hal itu ditegaskan Ruli Iskandar Ketua Pengurus Wilayah DKI Jakarta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi DKI Jakarta, ketika bicara soal perselisihan di tubuh organisasi para PPAT tersebut, yang hingga kini belum ada titik terangnya, kepada innews, Sabtu (14/11/2020).

“Sesuai AD/ART IPPAT, penyelesaian kemelut perselisihan bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB),” ujar Ruli. Namun karena perintah untuk KLB, berdasarkan putusan PN Jakbar pada perkara nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, yang diperkuat putusan banding PT DKI Jakarta nomor 422/PDT/2020/PT.DKI, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka penyelesaian secara damai dan kekeluargaan sejatinya bisa dilakukan oleh mereka yang berselisih.

Logo IPPAT

“Kepada rekan-rekan yang berselisih, saya menghimbau dan berharap, demi kepentingan organisasi dan anggota, agar bisa menyelesaikan selisih paham di antara mereka dengan baik, damai, dan penuh rasa kekeluargaan,” kata Ruli.

Dirinya berkeyakinan dengan itikad baik dari rekan-rekan yang berselisih paham, kalaupun dilaksanakan KLB, maka akan berjalan damai, sepanjang dilaksanakan dengan mengikuti aturan dalam AD/ART IPPAT.

“Saya yakin rekan-rekan yang sedang berselisih paham lebih mengutamakan kepentingan organisasi dan anggota dari pada kepentingan pribadi atau kelompoknya masing-masing,” serunya.

Ketika disinggung soal kemungkinan IPPAT memilih Ketum yang baru dengan mengesampingkan putusan PN atau PT atau MA, Ruli dengan tegas menyatakan tidak setuju dan hal ini harus dihindari. “Kalau harus memilih ketum yang baru, bisa jadi masalah baru dan membuat persoalan dan penyelesaiannyapun akan menjadi lebih ruwet,” tandasnya.

Dia mencontohkan, bila diadakan pemilihan ketum baru, misal, terpilih si Fulan, kemudian putusan pengadilan tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bisa nanti muncul masalah baru yang berujung gugatan lagi di pengadilan, karena putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan.

Ruli menyerukan semua pihak mendoakan agar persoalan di tubuh IPPAT bisa segera usai. Terkait adanya rencana kasasi, menurut Ruli, itu hak setiap orang yang harus dihormati. “Saya tetap menghimbau dengan hormat dan tulus kepada rekan-rekan yang sedang berselisih paham agar bisa menyelesaikan perselisihan dengan baik dan damai sebagai satu keluarga besar IPPAT, tanpa harus menunggu putusan kasasi,” pintanya.

Tidak bisa dipungkiri, kasasi akan membutuhkan waktu lama, biaya yang besar dan dalam keputusannya kelak akan ada yang kalah atau menang, sehingga nantinya pasti akan ada yang tersakiti/kecewa atau senang dan pada akhirnya menimbulkan dendam dan permusuhan yang berkepanjangan serta memberikan efek dan contoh yang buruk bagi kelangsungan organisasi IPPAT dan anggota-anggotanya.

Disinggung soal peran Pengwil-Pengwil dalam ikut menyelesaikan masalah ini, Ruli dengan taktis berujar, tugas, hak, dan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan ini bukan hanya tanggung jawab pengurus semata, melainkan semua anggota IPPAT.

“Oleh karena itu, saya menghimbau dan mengajak kepada semua pengurus IPPAT dari tingkat daerah sampai pusat, tokoh-tokoh yang ada dalam IPPAT dan anggota-anggota IPPAT, baik yang masih aktif maupun yang sudah werda turut memikirkan dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan IPPAT, karena kita semua merupakan satu keluarga besar,” pungkasnya. (RN)