Jakarta, innews.co.id – Petani lada yang merupakan pelaku UMKM di Provinsi Bangka Belitung didorong untuk menerapkan sistem resi gudang untuk menjaga fluktuasi harga komoditas sepanjang tahun. Ini lantaran sistem resi gudang dinilai akan sangat bermanfaat bagi petani lada untuk menjaga agar hasil panennya stabil harganya di pasaran.

Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Pengembangan Investasi Kementerian Koperasi dan UKM Sri Istiati di Jakarta, Jumat, (20/4).

“Di Babel sekarang mulai beralih dari pertambangan ke pertanian, di mana dicoba diangkat produk unggulan lokal dari sektor pertanian berupa lada dan madu hutan. Maka resi gudang bisa menjadi pilihan yang sangat baik,” kata Sri.

Dikatakannya, pemerintah siap mendukung koperasi pengelola resi gudang dari sisi pendampingan, kelembagaan, SDM, produksi, hingga pemasaran.

Guna mendukung hal tersebut, bersama pemerintah daerah setempat diadakan acara bertajuk Sinergi Program Kerjasama Investasi, Sistem Resi Gudang dan Paket Kebijakan Ekonomi di Hotel Grand Puncak Lestari, Pangkalpinang, Kamis, (19/4). Acara yang dihadiri sekitar 150 orang dari UMKM dan koperasi calon pengelola gudang ini dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi Provinsi Bangka Belitung, DR. Budiman Ginting.

Dalam sambutannya, Budiman menyatakan peran UMKM sangat penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut.

Menurut dia, saat ini telah ada dukungan regulasi berupa Paket Kebijakan Ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2016 Tentang Bidang Bidang Usaha Tertutup dan Bidang usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

“Mengingat animo petani lada yang sangat antusias terhadap gudang SRG lada maka Pemerintah Provinsi Babel pada tahun 2018 akan membangun gudang SRG lada di Kabupaten Bangka Selatan,” tandas Budiman.

Selama ini tercatat Provinsi Babel adalah penghasil lada terbaik di dunia dengan tingkat kepedasan mencapai level 6 sedangkan lada negara lain tingkat kepedasannya hanya mencapai level 2.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Gusmelinda, menjelaskan lebih rinci tentang Perpres 16/2018 sebagai peraturan dasar dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah, dimana dalam penunjukan langsung yang semula senilai Rp 50 juta ke bawah ditingkatkan nilainya menjadi Rp 100 juta ke bawah.

“Dalam dukungan pembiayaan pelaku UMKM dan Koperasi dapat mengakses pula Bank Sumsel Babel sebagai penjamin pengadaan barang dan jasa di atas Rp 200 juta,” katanya. (RN)