Jakarta, innews.co.id – Reformasi agraria yang tengah gencar-gencarnya dilakukan Presiden Joko Widodo bakal menemui jalan terjal mengingat persoalan yang mendera di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta tanah. Karena itu, peran PPAT demikian signifikan guna menjamin kepastian kepemilikan lahan.

Agenda reformasi agraria bukan saja menjadi program Presiden saat ini, melainkan agenda besar sejak adanya UU Pokok Agraria (UUPA).

Sayangnya, peran PPAT sebagai ujung tombak menjadi terganggu karena secara organisasi tengah mengalami kekisruhan. Ini berawal dari proses yang terjadi pada Kongres VII IPPAT di Makassar, dimana proses pemilihan Ketua Umum PP IPPAT dinilai telah menabrak AD/ART Perkumpulan IPPAT.

Menindaklanjuti kasus tersebut, 14 PPAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.

Proses pengadilan telah melalui tahapan mediasi yang memunculkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, V, XI dan Turut Tergugat I, II, dan III yakni, mengabulkan permohonan perubahan gugatan yang diajukan kuasa hukum Para Penggugat dan mengeluarkan Tergugat I, II, III, V, XI, dan Turut Tergugat I, II, dan III dari gugatan perkara Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.

Hasil kesepakatan damai lainnya adalah Memerintahkan kepada Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, V, XI, dan Turut Tergugat I, II, dan III untuk mentaati isi perdamaian yang intinya menyatakan, melanjutkan kongres untuk menyelesaikan yang belum ada pemenang yaitu 50 + 1, dan melantik MKP.

Lalu membentuk kepemimpinan kolektif kolegial seluruh caretaker guna mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB). Dan, memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Hal ini tertuang dalam rilis yang diterima innews di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Dalam pertemuan yang diadakan disampaikan bahwa kesemua kesepakatan tersebut disahkan dalam ketetapan perdamaian Nomor: 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 6 Maret 2019.

Saat ini, para Turut Tergugat bersepakat akan menjalankan Penetapan Perdamaian. Hal ini dilakukan guna memastikan laju pelaksanaan organisasi PP IPPAT tidak terjadi dualisme dan memiliki kepastian hukum guna memastikan agenda Reforma Agraria yang saat ini tengah gencar-gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Secara khusus, pimpinan kolektif kolegial yang terdiri dari Hapendi Harahap, Otty Hari Chandra Ubayani, dan Firdhonal meminta kepada pemimpin negara untuk memperhatikan dan menyelesaikan kekisruhan ini agar PPAT dapat secara maksimal membantu Presiden dalam menjalankan reforma agraria. (RN)