Posisi Kadis Pendidikan Lowong, LBH Sekolah Minta Gubsu Tak Perlu Lelang Jabatan Lagi

Jakarta, innews.co.id – Kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara lantaran pengunduran diri Prof Syaifuddin yang baru setahun menjabat, tidak lantas membuat Gubernur Sumatera Utara harus melakukan lelang jabatan kembali. Pasalnya, proses lelang jabatan selain memakan waktu lama juga akan menelan biaya besar. Apalagi saat ini, Pemprov Sumut tengah berkonsentrasi menangani pandemi Covid-19 dan varian barunya Omicron yang terus meninggi di daerah tersebut.

Saat lelang jabatan lalu, ada 3 nama yang diusulkan kepada Gubsu Edy Rahmayadi yakni, Prof Syaifuddin, Ramadhan Zuhri Bintang, dan Rustam Effendi Hasibuan. Pada 7 Februari lalu, Prof Syaifuddin mengundurkan diri karena kesibukan di Universitas Sumatera Utara (USU), di mana ia sebagai salah satu Guru Besar.

“Pengunduran diri Prof Syaifuddin tidak lantas harus dibuat lelang jabatan lagi. Ada baiknya Gubsu tinggal memilih dari dua nama yang sebelumnya juga ikut proses fit and propher test pada lelang jabatan,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah Roder Nababan, dalam keterangan persnya, Kamis (11/2/2022).

Menurutnya, lelang jabatan hanya sebuah pemborosan. Apalagi saat ini, Sumut tengah butuh biaya besar untuk menurunkan kasus positif Covid-19. Selain itu, Pemprov Sumut tentu akan mengeluarkan banyak energi melakukan lelang jabatan lagi untuk memilih Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. “Penetapan langsung oleh Gubsu untuk mengisi kekosongan jabatan Kadis Pendidikan Sumut, selain efektif dari sisi waktu, juga efisien dari sisi anggaran,” terang Roder.

Roder yang juga dikenal sebagai advokat dan aktifis ini mempersilahkan Gubsu memilih dari dua nama yang ada, baik Ramadhan Zuhri Bintang atau Rustam Effendi Hasibuan. “Keduanya tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Karenanya, kedua sosok ini ikut diajukan ke Kementerian Dalam Negeri,” tuturnya.

Ditambahkannya, Gubsu dan jajarannya tentu saat ini tengah fokus menangani pandemi Covid-19. Di sisi lain, tidak mungkin juga pucuk pimpinan dunia kependidikan di Sumut dibiarkan kosong. “Jalan satu-satunya, Gubsu menunjuk langsung siapa yang dianggap lebih pantas menjadi Kadis Pendidikan, menggantikan Prof Syaifuddin. Dengan begitu, maka anggaran bisa dihemat, konsentrasi Gubsu menangani pandemi tidak terpecah, dan dunia pendidikan memiliki nakhoda baru,” pungkas Roder. (RN)