Medan, innews.co.id – Hasil Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Makassar, menuai kritik sejumlah PPAT di Sumatera Utara. Hal ini mencuat dalam dialog hukum terkait Kongres IPPAT VII di Makasar, Juli 2018 lalu. Acara diskusi digelar di Aula Film, Medan Club, Medan, Sabtu (17/11).

Dialog ini dimaksudkan guna mengurai kusutnya Kongres IPPAT tersebut yang dinilai banyak pelanggaran AD/ART, sehingga akhirnya digugat oleh para peserta kongres ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menurut Tagor Simanjuntak yang mewakili dari 14 peserta penggugat menyampaikan, digugatnya hasil kongres IPPAT Makassar menyangkut adanya penyimpangan pelaksanaan kongres dan para peserta merasa didiskriminasi dalam kongres tersebut.

“Jadikan ini, pengalaman pahit. Yang jelas kekusutan Kongres VII IPPAT ini karena terjadinya pelanggaran AD/ART,” kata Tagor Simanjuntak di hadapan peserta diskusi.

Tagor menjelaskan, pelanggaran yang dimaksud dalam pelaksanaan kongres, yakni kourum pengambilan keputusan kongres yang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar jo Pasal 17 ayat 16 Anggaran AD/ART untuk memenangkan kontestasi pemilihan ketua umum IPPAT harusnya mengantongi suara 50 plus 1.

“Waktu kongres daftar pemilih tetap yang diumumkan presidium kongres itu ada 3.787 suara. Waktu pemilihan itu ada 4 calon. Dari hasil penghitungan suara rekan Julius Purnawan memperoleh suara sekitar 1.200 sekian,” ujarnya.

Perolehan suara itu, dianggap belum mencapai separuh dari suara daftar pemilih tetap. Sehingga suara yang diperoleh Julius Purnawan belum memenuhi syarat sebagai pemenang sesuai AD/ART kongres.

“Yang bersangkutan seharusnya mengantongi 1.600 lebih suara. Akan tetapi, presidium kongres langsung menetapkannya sebagai Ketua Umum IPPAT terpilih, ini tentu melanggar,” pungkasnya seraya menambahkan ada dugaan pembengkakan suara dalam pemilihan tersebut.

Ia menjelaskan, perlakuan diskrimintatif juga dirasakan para peserta kongres saat mengajukan interupsi beberapa kali di hadapan presidium kongres.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Alvon Kurnia Palma menungkapkan, berdasarkan syarat pengambilan keputusan pemenang, tidak ada satupun calon yang memenuhi sesuai persyaratan.

“Tidak satupun calon melebihi setengah suara. Artinya, belum ada ketua yang terpilih. Tetapi presidium kongres dari 34 Pengwil IPPAT langsung menetapkan bahwa Julius Purnawan lah yang terpilih,” katanya.

Padahal, saat itu banyak peserta kongres yang komplain atas penetapan sepihak, namun tidak ditanggapi presidium kongres.

Hal itulah menjadi dasar kongres tersebut digugat, dan perlu adanya pemilihan putaran kedua serta meminta hasil Kongres VII Makassar tidak dijalankan agar IPPAT tidak terjerumus jauh dari beragam persoalan.

“Kami menilai penyelenggara harus digugat. Tujuannya untuk memberikan kepastian pelaksanaan keputusan yang benar. Nanti kalau dibiarkan keputusan kongres bisa dianggap sah,” tandasnya.

Agus Rangkuti, salah satu notaris yang jadi pembicara, mendukung langkah para peserta yang menggugat Kongres IPPAT Makassar agar menemukan kebenaran.

“Apa yang dilakukan Pak Tagor dan kawan-kawan adalah mencari kebenaran. Kita harus dukung, karena anggaran dasar IPPAT sudah ditabrak. Harusnya ada putaran kedua,” katanya. (RN)