Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona membutuhkan dana yang besar. Secara nasional, dana yang dianggarkan untuk pemberantasan pandemi Covid-19, menyentuh angka ratusan triliunan rupiah.

Sebagian dana ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi itu saja tidak cukup, karena tidak seluruh dana APBN bisa dan boleh digunakan. Pembangunan berbagai infrastruktur yang mendesak dan kebutuhan konsumtif atau kebutuhan lain yang sifatnya mendadak tak bisa ditunda.

Menghadapi kesulitan menyediakan dana segar, membuat pemerintah kelimpungan. Sementara itu, untuk penanggulangan menyebarnya virus korona juga tidak dapat ditunda. Belum diketahui pasti, kapan pandemi ini akan berakhir.

Memakai dana haji

Melihat situasi demikian, terpikir oleh DPR untuk menggunakan dana haji, yang kemudian disampaikan ke Menteri Agama. Intinya, meminjam dana haji untuk menanggulangi corona. Menanggapi hal ini, pihak Kemenag menjawab bahwa dana yang berasal dari non-APBN untuk sementara dapat dipinjam sebagai bagian dari upaya memberantas meluasnya virus korona dimaksud. Itupun dengan catatan, manakala pelaksanaan Ibadah Haji 2020 dibatalkan.

Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA), kemungkinan (besar) pelaksanaan Ibadah Haji 2020 ditiadakan. Kepastian akan hal ini masih menunggu hingga pertengahan Mei 2020. Dengan ketidakpastian ini, persiapan untuk pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan berbagai cara, dengan asumsi bahwa masih ada kemungkinan ibadah haji tetap ada.

Hal di atas dilakukan dengan mencermati tanda-tanda, misalnya beberapa waktu berselang Masjidil Haram yang sebelumnya ditutup untuk tawaf, sekarang sudah dibuka kembali untuk melaksanakan tawaf, sehingga masih ada kemungkinan tetap dibuka ibadah haji seperti sebelumnya. Hal ini mengingat pula, ibadah haji yang merupakan rukun Islam ke-5 ini dalam sejarahnya belum pernah dibatalkan.

Di sisi lain, Kemenag sendiri sudah melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp319 miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung percepatan penanganan dampak Covid-19, baik di internal Satuan Kerja (Satker) Kemenag seluruh Indonesia, maupun untuk keperluan eksternal berupa bantuan yang diberikan Kemenag. Misalnya untuk kelengkapan Gedung Asrama Haji, dimanfaatkan untuk Ruang Isolasi Pasien Covid-19.

Pemanfaatan dana ini diantaranya mengacu pada dana dari pihak Depdiknas, sebesar Rp2 triliun. Ini sangat penting sebagai bagian dari pertolongan kemanusiaan dan dalam hitungan angka justru pihak Kemenag dapat menyediakan dana lebih besar dari itu. Pemanfaatan dana haji, khususnya tahun 2020 dapat dipertimbangkan sebagai upaya mulia memberantas virus korona.

No Way!

Penulis dengan tegas menolak rencana pemanfaatan dana haji. No way! Sejauh ini, menjadi catatan yang berkembang memanfaatkan dana Kemenag dengan klasifikasi. Maksudnya, dana haji yang berasal dari non APBN tidak dapat dipergunakan sebagai dana pemberantasan virus korona. Hal Ini bersifat mutlak. Namun dana haji dari APBN dapat dipertimbangkan pemanfaatannya untuk penanggulangan virus korona.

Kepastian dimaksud disampaikan oleh Kemenag, bahwa dipastikan tidak ada dana jemaah haji yang digunakan untuk pencegahan virus korona. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang intinya bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH), APBN, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk ini dana BPIH yang bersumber dari BIPIH, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi berasal dari dana setoran awal dan pelunasan dari jemaah haji serta dana hasil kelolaan (investasi) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sepenuhnya dipergunakan untuk layanan kepada jemaah haji.

​Di sisi lain, dana BPIH yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk operasional petugas dalam melayani jemaah haji. Dana yang bersumber dari APBN itu antara lain digunakan untuk akomodasi dan konsumsi petugas haji. Selain itu, dana APBN tersebut juga digunakan untuk biaya transportasi darat petugas selama di Arab Saudi, serta transportasi udara petugas haji dari Indonesia ke KSA dan untuk kepulangannya. Dana bersumber dari APBN dimaksud juga dimanfaatkan untuk anggaran rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor Daerah Kerja (Daker) serta kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun selama di KSA. Kesemuanya menggunakan dana APBN, bukan dana haji.

Untuk ini, pihak Kemenag memperoleh alokasi dari APBN 2020 untuk operasional haji atau BPIH sebesar Rp486 miliar. Sebagian dana dialokasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
Dengan demikian manakala ibadah haji batal dilaksanakan tahun ini, hanya BPIH yang bersumber dari APBN yang dapat direalokasi untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19. Itupun dengan catatan perjalanan haji tahun 2020 dibatalkan. Untuk BPIH yang bersumber dari BIPIH, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi akan dikembalikan ke Kas Haji yang ada di BPKH untuk pelaksanaan operasional haji pada tahun mendatang. Artinya, mutlak tidak bisa dialokasikan untuk kepentingan lain.

​Hal di atas mengacu pada realitas bahwa seandainya pelaksanaan haji tahun ini ditiadakan, bukan berarti yang seharusnya memperoleh giliran berangkat tahun ini dibatakan pula. Sifatnya hanya ditunda, sehingga secara administratif, Kemenag tetap berjalan menyiapkan ibadah haji dengan asumsi perjalanan haji 2020 tidak dibatalkan.

Jelas sudah bahwa pengelolaan dana jemaah haji tidak bisa dialokasikan untuk kepentingan lain, termasuk yang paling mendesak sekalipun yaitu, pemberantasan virus korona. Pemanfaatan dana yang dipaksakan untuk itu, kendatipun ada kekurangan yang besar merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemanfaatan dana dimaksud hanya terpikir oleh pihak yang tidak tahu kompleksitas permasalahan haji, khususnya dana yang harus disediakan. Sebuah kebijakan yang sensitif, dan bisa menyulut masalah baru yang lebih besar.***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat