Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diambil pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ini menjadi langkah lanjutan, setelah sebelumnya keluar himbauan social distancing dan physical distancing, yang mengharapkan masyarakat stay at home dan menjaga jarak, namun tidak dipatuhi secara penuh.

Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan. DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang menerapkan PSBB. Secara operasional, Pemprov DKI diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah pembatasan agar wabah corona tak semakin menyebar. DKI Jakarta dinilai lebih siap. PSBB ini pada tahap berikutnya dapat diikuti oleh provinsi lain, sepanjang wilayahnya sudah siap untuk melaksanakan dan sesuai dengan penilaian pemerintah pusat.

Hajat hidup primer

​Pelaksanaan PSBB berhubungan dengan hajat hidup, bahkan nyawa manusia. Sangat sensitif, karena juga akan berakibat kepada kehidupan sosial, psikologis, dan hal lain tidak saja secara komunal, tetapi juga secara individual. Untuk ini, pembatasan yang bisa dilakukan dalam PSBB adalah berkenaan dengan hal-hal meliputi: meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Fasum), pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

​Keenam aktivitas itu secara tidak langsung membuat keharusan setiap warga masyarakat untuk tidak keluar rumah. Sebab keluar rumah berarti akan melakukan kegiatan yang secara umum pasti berhubungan dengan keenam aspek dimaksud. Hal itu cenderung sebagai sebuah kondisi yang dalam hukum administrasi dikualifikasikan dalam keadaaan darurat sipil.

Pembatasan ini berlaku dalam masa yang dinilai sebagai masa inkubasi dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. ​Memang ada pengecualian, bahwa beberapa fasilitas umum yaitu, supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan masih boleh melakukan aktivitas.

Demikian pula untuk penjualan barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi bisa melakukan kegiatan. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan juga diperbolehkan. Termasuk yang diperbolehkan tetap buka yaitu, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. ​

​Secara teknis, PSBB berbeda dengan kebijakan karantina. Di dalam karantina, penduduk di suatu wilayah tertentu, di kawasan RT/RW, kelurahan, kabupaten/kota, dan di rumah sakit, itu tidak boleh keluar. Tetapi untuk PSBB boleh keluar rumah karena keperluan tertentu yang sangat penting. Tentu saja atas ijin pengawas aparat pelaksana PSBB.

Wilayah lain

​Pada dasarnya pelaksanaan PSBB merupakan kebijakan nasional dan harus dilaksanakan oleh seluruh wilayah tanpa kecuali. Namun secara praktis tentunya tergantung kepada kesiapan wilayah. Sekurangnya ada dua hal yang yang paling sensitif dan sangat mendasar dalam pelaksanaannya.

Pertama, harus ada jaminan dari pemerintah setempat bahwa kebutuhan dasar yaitu, sembako, lebih khusus lagi pada poin beras dijamin sepenuhnya. Kedua, ketersediaan dana, mekanisme distribusi dan pengawasan terhadap distribusi bahan makanan ini. ​Hal di atas menjadi kendala paling mendasar dalam pelaksanaan PSBB.

Oleh karena itu, selain DKI Jakarta, wilayah lain masih belum dapat menerapkan sepenuhnya kebijakan ini. Kebijakan yang bisa dilaksanakan masih sebatas menutup jalan dengan portal dan menghalau warga masyarakat yang memaksa lewat. Itu pula yang menjadi pertimbangan utama dari pemerintah pusat ketika akan menerapkan PSBB di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara faktanya penyebaran dari virus korona ini tidak merata, berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. ​Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya yang secara administrasi pemerintahan dinilai siap, masih mengajukan proposal ke pusat menyangkut ketersediaan logistik untuk itu. Khususnya kebutuhan sembako bagi rakyat miskin yang menurut angka terbesar jumlahnya dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Tanah Air.

Sementara untuk luar daerah Jawa tentunya jauh lebih sulit lagi, karena lebih terbatas sarana dan prasarana, terbatasnya komunikasi dan tentu saja terbatasnya personal yang bisa melaksanakan kebijakan dimaksud plus pengawasannya.

Sehubungan dengan hal di atas, standar PSBB memerlukan penyesuaian secara kondisional. Kondisi wilayah yang tidak sama di seluruh wilayah hendaknya memberikan keleluasaan kepada pemerintah (khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kendatipun kebijakan ini basis instruksinya ada di provinsi, namun keanekaragaman wilayah secara praktis dapat dipetakan secara lebih akurat di wilayah kabupaten/kota.

​Hal itu tentunya untuk mengurangi, karena pastinya tidak bisa untuk menghilangkan jarak perbedaan yang jauh antara satu kabupaten/kota dengan yang lain. Artinya, secara praktis yang tahu persis mengenai wilayah itu bupati/walikota, bukan gubernur. Standar pelaksanaan yang didasarkan pada wilayah kabuaten/kota kiranya lebih sesuai dan bisa langsung dipetakan oleh bupati/walikota berdasarkan kenyataan konkrit yang ada di wilayahnya.

​Terlepas dari keruwetan masalah yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan PSBB ini, semua berharap agar inkubasi virus ini tidak panjang. Rakyat sudah mulai gelisah karena pembatasan yang dilakukan sebelum benar-benar pelaksanaan PSBB sudah dilakukan, dengan lockdown dan social distancing yang menimbulkan berbagai problem. Jika ditingkatkan lagi dengan PSBB, problematika itu pasti akibatnya semakin kompleks.

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat