Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) periode 2020-2025 Foto: Tempo

Jakarta, innews.co.id – Untuk kali kedua Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)–wadah tunggal para advokat sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Peradi secara virtual, di Bogor, Jawa Barat, 7 Oktober 2020 lalu.

Tidak main-main, dalam pemilihan tersebut, Otto meraup 1.027 suara, jauh melampaui dua pesaingnya. Ditemui di kantornya, di Jakarta, ditengah segala kesibukan–utamanya dalam membentuk kepengurusan DPN Peradi yang solid, Jumat (4/12/2020), Bang Otto–demikian ia biasa disapa, banyak bertutur dengan berbagai hal terkait visinya untuk Peradi kedepan. Berikut nukilan perbincangannya.

Otto Hasibuan dan jajaran pengurus inti DPN Peradi

Apa yang membedakan menjabat sebagai Ketum DPN Peradi di periode sekarang dengan yang lalu?

Dulu, tantangan yang lebih besar. Kalau sekarang lebih besar tanggung jawabnya. Dulu kita baru merintis pendirian organisasi baru dan tunggal, sesuai amanat UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ibaratnya merebut lebih mudah dari mempertahankan. Jadi, di awal-awal dulu, kita coba membuat fondasi kuat suatu organisasi advokat. Jatuh bangun kita mensosialisasikan apa itu Peradi. Bahkan, kampus-kampus pun dulu menolak bekerjasama dengan Peradi untuk melakukan pendidikan PKPA karena memang masih baru. Bahkan, saya sampai harus menolak saat ditawarin menjadi Duta Besar, karena ketika itu, ada persoalan ditubuh Peradi dengan organisasi lain (KAI).

Waktu itu, Peradi bak masih gadis kecil yang bau kencur. Kalau tiba-tiba harus saya tinggalkan (menjadi Dubes), bisa layu lagi. Saya tidak mau dianggap oportunis, makanya dengan berat hati saya tolak tawaran itu. Seiring waktu, Peradi tumbuh bak gadis cantik yang begitu menggoda.

Selama dua periode, Peradi begitu famous (terkenal), di dalam maupun di luar negeri. Namun, pasca saya tak lagi menjabat, timbul perpecahan. Peradi yang dibangun dengan susah payah selama satu dekade pun amblas ke titik nadir. Ternyata, kecantikannya begitu menggoda sehingga diperebutkan berbagai pihak. Apalagi muncul Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang membuat marwah Peradi terpuruk.

Mengapa sekarang memilih kembali lagi menggawangi Peradi?

Awalnya tidak ada niatan kembali. Tapi, banyak teman-teman advokat meminta saya come back. Ketika itu, saya katakan, kalau yang memilih saya hanya 70-80 persen suara saja, lebih baik tidak usah. Ternyata di Munas III Peradi, hampir 95 persen peserta memilih saya. Itu membuat saya yakin menerima tanggung jawab ini.

Prof. Otto Hasibuan bertekad kembalikan kejayaan Peradi

Apa rupanya harapan para advokat sehingga meminta Anda come back?

Mereka ingin Peradi bisa kembali seperti dulu lagi, di awal-awal pembentukannya. Bahkan mungkin bisa lebih baik dari itu. Jadi, Peradi kembali pada single bar, tidak hanya secara regulasi, tapi juga praktiknya. Kedua, perpecahan Peradi harus selesai. Apakah itu melalui perdamaian/penyatuan atau pengadilan. Itu yang menjadi tanggung jawab besar buat saya.

Kondisi Peradi sudah berbeda, yakin bisa kembali menyatu?

Hanya selang dua hari pasca terpilih sebagai Ketum DPN Peradi kali kedua, saya melihat ada gelombang migrasi para advokat dari berbagai organisasi advokat (OA) yang ada. Itu signal yang baik dan menjadi semangat saya untuk bagaimana bekerja keras menyatukan Peradi kembali. Saya melihat para advokat sejatinya mau Peradi ini bersatu kembali. Hanya saja, di level atasnya yang mungkin belum tersentuh. Entah apa yang mau diperebutkan. Ada pepatah mengatakan, ‘tepuk dada tahan selera’. Artinya, kita harus realistis, kalau anggota kita hanya 200 orang, pun ketumnya tidak pernah terpilih dalam Munas, ya bertanyalah pada diri sendiri.

Untuk menyatukan kembali Peradi tentu perlu dilakukan Munas Bersama. Pendapat Anda?

Benar dan saya sangat setuju untuk itu. Saya sudah menantang pimpinan Peradi yang lain, “Ayo kita Munas Bersama”. Tapi, mereka lebih memilih membuat Dewan Kehormatan Bersama. Lho, ini wadah tunggal kok dewan kehormatannya bersama. Itu artinya, organisasinya tidak tunggal. Kalau memang yakin dengan kemampuannya, mari kita Munas bersama.

Prof. Otto Hasibuan saat diwawancarai media

Kalau Munas Bersama, mau pakai sistem apa?

Terserah saja! Mau one man one vote, oke saya layani. Tidak masalah kok. Saya tidak khawatir untuk hal itu. Sebab dalam hati saya niat untuk bersatu mengalahkan semuanya. Walaupun harus diakui itu sistem yang paling buruk, apalagi kondisi sekarang ini. Sebab itu bicara mobilisasi massa semata. Dibikin di Jakarta, ya orang Jakarta yang akan menang. Demikian juga kalau dibuat di daerah lain. Sementara itu, hampir setengah dari jumlah seluruh advokat itu ada di Jakarta. Jadi, orang daerah gak akan pernah jadi Ketum.

Kalau itu terburuk, bagaimana usulan Anda?

Tetap one man one vote, tapi berjenjang. Artinya, dipilih dulu di cabang (DPC), baru langsung ke pusat (DPN). Atau bisa juga dibikin seperti Pemilu, dibuatkan bilik tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah titik, misalnya. Seperti dilakukan pada Munas III Peradi kemarin yang melibatkan 130 DPC. Orang Papua berkumpul di Papua, demikian juga dari Aceh, bergabung di daerahnya sendiri. Sebelum Munas, mereka bikin pemilihan pendahuluan, siapa yang jadi wakil mereka pada Munas nanti. Juga dipilih siapa calon pilihan mereka. Di Munas, semua pakai zoom. Suara dikumpulkan dan dihitung. Kalau semua advokat se-Indonesia yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang dikumpulkan di satu tempat, tidak akan bisa. Kalau mau one man one vote, bisa dilakukan secara serentak di daerah masing-masing.

Anda optimis Peradi bisa kembali seperti awal-awal dulu ya?

Kalau Tuhan menolong, tidak ada yang mustahil. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, pasti tidak akan bisa. Semua sudah pakar. Tapi, masalah ini bukan soal ilmu, tapi hati. Kalau bicara hati, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Saya hanya berserah pada Tuhan. Kita tentu berupaya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Sebab, kalau Tuhan mau, maka Dia yang akan mengetuk hati teman-teman untuk mau kembali bersatu.

Di periode kedua ini, nampaknya begitu sulit menyusun kepengurusan sampai memakan waktu cukup lama. Benarkah?

Hehehe… dulu tidak sulit saya menyusun kepengurusan, begitu juga saat terpilih di Pontianak, lancar-lancar saja. Tapi sekarang, hingga last minute belum juga paripurna. Batas waktu saya 7 Desember 2020. Rencananya pada 10 Desember nanti, akan saya undang semua calon pengurus untuk perkenalan dan penandatanganan pakta integritas yang isinya, mereka harus loyal dan setia pada Peradi. Jangan hanya karena hal kecil, pindah ke OA lain atau bikin OA baru. Dengan adanya pakta integritas, saya harap mereka semua punya kesadaran pribadi.

Prof. Otto Hasibuan mantapkan langkah bentuk kepengurusan

Kabinet sekarang gemuk atau ramping?

Rasanya sulit untuk ramping. Karena baru saya sadari bahwa Peradi ini organisasi besar dengan jumlah anggota puluhan ribu. Tidak main-main ini, mulai dari Aceh sampai Papua, sekitar 135 cabang. Jadi, tidak mungkin dihandle oleh segelintir orang. Padahal, di awal-awal Peradi, hanya 12 orang yang menggawanginya. Belum lagi dari sisi kegiatan yang pasti banyak dengan budget yang besar.

Seberapa besar keterlibatan advokat-advokat muda di kepengurusan sekarang?

Kita klaster jadi 3 bagian, senior, medium, dan young (muda). Tentu kita dorong advokat muda terlibat. Kalau yang muda tidak mulai dilibatkan, bagaimana mereka bisa belajar. Yang ada hanya senior-senior aja di dalam kepengurusan. Harus seimbanglah.

Selain rekonsiliasi, apa fokus agenda kedepan?

Pastinya peningkatan kualitas advokat. Standar nya sudah ada, tapi mau kita tingkatkan. Sebab kalau kualitas advokat rendah, maka pencari keadilan akan dirugikan. Munculnya banyak OA juga membuat kualitas advokat menurun.

Bicara kemitraan dengan pemerintah, pendapat Anda?

Ini juga salah satu masalah. Saya melihat, pemerintah tidak terlalu peduli dengan advokat. Pemerintah sepertinya belum menyadari bahwa advokat memiliki potensi terbesar untuk menentukan jalannya sistem hukum, mau lurus atau bengkok. Coba saja lihat, mulai ada awal perkara, advokat sudah jadi tempat konsultasi klien. Begitu juga bila berproses di kepolisian, didampingi advokat. Masuk ke pengadilan advokat pun ikut. Bahkan sampai kasasi atau PK pun advokat terlibat.

Juga saya melihat, nampaknya para menteri juga sepertinya tidak pernah memberi masukan kepada Presiden Jokowi mengenai pentingnya peran advokat. Padahal, bisa saja, Presiden mengundang kami (para advokat) untuk sharing atau berkonsultasi terkait hukum. Tapi mungkin hal itu dipandang tidak penting oleh Presiden kita.

Terakhir, apa himbauan Anda kepada para advokat?

Mari bersama-sama kita kembalikan kejayaan Peradi, bahkan kita tingkatkan lebih hebat lagi. Juga bersama kita jaga profesi kita yang mulia ini. Jangan hanya berpikir priuk nasi sendiri saja, tapi bagaimana kita menaruh kepedulian terhadap yang lain melalui organisasi ini. Jangan sampai dunia advokat ini kelak menjadi industri. Sebab, kalau demikian, nilai-nilai kode etik, pengawasan, dan lainnya akan tergilas. Bila menjadi industri, maka upaya memperjuangkan kebenaran, membantu sesama, dan menolong rekan advokat akan pupus. Yang akan dirugikan nanti adalah masyarakat pencari kebenaran. Jadi, jangan sampai mengarah kesana. Kalau advokat sudah tidak lagi berpikir soal keadilan, maka itu merupakan lonceng kematian bagi masyarakat Indonesia. Melalui OA kita menjaga kehormatan dan martabat profesi.

(RN)