Putri Simorangkir Ketua Umum Damai Nusantaraku (Dantara)

Jakarta, innews.co.id – Pernyatan Anies soal PSBB Total dinilai cermin sosok yang grasa-grusu alias gak pakai pikir dulu. Padahal, begitu muncul keberatan dari sana-sini, dengan santainya ia tampil menjelaskan bahwa PSBB DKI yang mulai diberlakukan hari ini, sama seperti sebelumnya.

Tak pelak lagi, banyak pihak menilai Anies hanya cari perhatian saja. Bahkan, lebih parah lagi ada yang menuding, Anies sudah mempolitisasi Covid-19 untuk mendongkrak namanya seolah-olah sosok pemimpin yang tegas dan melindungi warganya. Padahal, kebijakannya tersebut justru menjadi bahan tertawaan karena artinya, Anies tidak memahami, mana rem darurat, mana rem perlahan, atau mana gas.

Bahkan Menkopolhukham Mahfud MD menilai, keputusan PSBB Jakarta yang terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan masalah tata negara. “Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu,” kata Mahfud.

Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya menilai PSBB Jakarta tidak jelas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyarankan Anies berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat.

Tidak itu saja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengkritik, pengumuman PSBB total telah menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada anjloknya IHSG. Demikian juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, saham anjlok dan menimbulkan kepanikan.

Menyikapi hal tersebut. Damai Nusantaraku (Dantara) relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu mengatakan, “Kami menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang grasa-grusu dan telah mengakibatkan kerugian dunia usaha mencapai Rp300 triliun”.

Sudah begitu, lanjut Putri Simorangkir Ketua Umum Dantara, tidak ada pernyataan bersalah dan penyesalan dari Anies dalam jumpa pers kedua, Minggu, 13 September 2020.

Padahal, isi jumpa pers kedua ternyata PSBB sama dengan sebelumnya. “Tidak separah yang dikatakan sebelumnya, seperti rem darurat, PSBB total,” tandas Putri.

Lebih jauh Dantara menilai, sebagian besar warga DKI selama ini sudah taat dan patuh pada peraturan PSBB yang menyangkut karantina mandiri di rumah masing-masing, work from home (WFH) sesuai kebijakan kantor, memakai masker, dan face shield, jaga jarak, cuci tangan yang rutin serta menuruti semua protokol kesehatan.

“Kami menggarisbawahi selama ini PSBB sudah memadai, hanya perlu penyesuaian dan penegakan hukum yang lebih ketat,” ujarnya.

Dantara meminta Gubernur DKI Jakarta konsisten dalam menerapkan PSBB, seperti larangan berkelompok lebih dari 5 orang, tidak mengijinkan bentuk-bentuk pengumpulan massa seperti demonstrasi, aksi solidaritas, deklarasi, dan sebagainya. “Kami akan mengawal ini agar tidak terjadi. Karena dari PSBB sebelumnya, demonstrasi dan deklarasi dengan kerumunan massa masih diijinkan,” tegas Putri.

Dantara juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar lebih bertanggung-jawab, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. “Kami berharap warga agar lebih disiplin melakukan prosedur kesehatan. Kita semua harus turut serta mengurangi tumbuh laju Covid-19 ini,” pungkas Dantara. (RN)